Bagi Anda pengguna browser Mozilla Firefox, untuk dapat Login klik kata “User Name” dan kata “Password” agar dapat mengisi box User Name dan Password.

Tax News Flash

Bagaimana membuat dan mempersiapkan SPT Tahunan PPh untuk WP yang tergolong sebagai WP-UKM..? Baca selengkapnya di sini.

Akuntansi Pajak Lanjutan
Perpajakan dan Akuntansi Pajak: Disesuaikan Dengan Undang-undang Perpajakan Terbaru (Berdasarkan PSAK Terbaru) Edisi 7
Akuntansi Pajak (Edisi 4)
Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak

Akuntansi PPN - Non Wapu PPN

PPN dan PPn-BM sudah mulai dikenakan sejak 1985 melalui UU Nomor 8 Tahun 1984. Kedua pajak ini boleh dibilang pengenaannya tidak pandang bulu. Soalnya siapapun yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak di dalam negeri pasti akan dikenakan PPN. Tidak ada batasan penghasilan, umur maupun gender.

Tapi yang akan dibahas di artikel ini bukan masalah mengapa atau kenapa UU atau pengenaan PPN bersikap sedemikian strict. Di artikel ini, kita akan mengulas soal jurnal dan pencatatan PPN khususnya buat Wajib Pajak yang menurut UU pajak wajib menyelenggarakan pembukuan.

 

Notes: Jurnal dan pencatatan yang dibahas di artikel ini hanya jurnal dan pencatatan PPN dan PPn-BM secara umum di mana pihak pembeli atau penerima Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak bukan berstatus Wapu PPN. Khusus untuk pencatatan PPN dan PPn-BM terhadap transaksi dengan Wapu PPN akan dibahas dalam artikel tersendiri.

 

Ketentuan Umum Pajak Keluaran

Setiap kali membahas soal PPN, kita akan seringkali mendengar istilah PK dan PM. Ada pula istilah PM yang dapat dikreditkan dan PM yang tidak dapat dikreditkan. Begitu juga dengan PK di mana ada istilah PK yang dibebaskan dan PK yang tidak dipungut. 

PK adalah singkatan yang biasa digunakan umum untuk menyebut Pajak Keluaran. PK atau Pajak Keluaran adalah PPN yang harus dipungut oleh pihak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Harap diingat, bahwa kata ‘penyerahan’ khususnya untuk BKP tidak hanya meliputi penjualan tetapi nyaris seluruh bentuk ‘penyerahan’ yang mengakibatkan berpindahnya hak dan penguasaan atas BKP tersebut [lihat Pasal 1A UU PPN].

Sesuai dengan ketentuan UU PPN, apabila pihak penjual atau pihak yang menyerahkan BKP/JKP sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka si penjual tersebut wajib memungut PPN dari si pembeli atau penerima BKP/JKP. Mereka wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN tersebut tanpa perlu melihat umur maupun jenis kelamin si pembeli atau penerima BKP/JKP. Penjual juga tidak perlu mempedulikan apakah si pembeli sudah punya NPWP atau belum.

Satu hal yang perlu diperhatikan si penjual adalah status si pembeli atau penerima BKP/JKP secara PPN. Jika si pembeli atau penerima BKP/JKP berstatus sebagai Wapu PPN, maka penjual tidak perlu meminta PPN Pajak Keluaran kepada Wapu PPN tersebut. Sebab yang wajib menyetorkan PPN itu adalah si Wapu-nya sendiri. Untuk akuntansi PPN dan PPn-BM atas penjualan atau penyerahan BKP/JKP kepada Wapu PPN ini akan dibahas dalam artikel lain.

Misalnya PT ABC yang sudah dikukuhkan menjadi PKP, menjual BKP seharga Rp 10.000.000,00 kepada PT XYZ. Dalam hal ini, berarti PT ABC harus meminta uang pembayaran pada PT XYZ sebesar harga jual ditambah PPN sebesar 10% dari harga jual. Tarif PPN 10% adalah tarif umum yang dikenakan atas penyerahan BKP/JKP secara lokal (bukan ekspor). Jadi nilai tagihan PT ABC kepada PT XYZ menjadi =Rp 10.000.000,00 + (10% x Rp 10.000.000,00) =Rp 11.000.000,00. Dalam ilustrasi transaksi ini, yang disebut PK atau Pajak Keluaran adalah PPN senilai Rp 1.000.000,00 (10% x Rp 10.000.000,00) yang harus dipungut oleh PT ABC atas penjualan BKP yang dilakukannya kepada PT XYZ.

Dari ilustrasi sederhana tersebut bisa kita lihat bahwa yang dikenakan PPN sebenarnya bukan penjual (PT ABC) melainkan si pembeli (PT XYZ). Akan tetapi sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan UU PPN, pembayaran PPN oleh PT XYZ tidak dilakukan langsung ke negara melainkan dititipkan melalui si penjual (PT ABC). Dan untuk membuktikan bahwa pembeli sudah ‘menitipkan’ PPN kepada penjual, maka penjual wajib memberikan Faktur Pajak. Bagi pembeli, Faktur Pajak itu berlaku sebagai bukti setor PPN. Dengan bahasa sederhana, bisa dikatakan bahwa PK atau Pajak Keluaran adalah PPN yang dititipkan oleh pembeli kepada penjual untuk nantinya disetorkan ke negara.

 

Jurnal Untuk Pajak Keluaran

Dengan demikian, maka pada saat PT ABC—sebagai penjual atau pihak yang menyerahkan BKP/JKP—memungut PPN dari PT XYZ (pembeli atau penerima BKP/JKP), maka pada saat yang bersamaan PT ABC seperti memilki utang kepada negara. Utang itu berupa uang PPN yang dititipkan oleh pembeli atau penerima BKP/JKP.

Itulah sebabnya mengapa akun PPN-Pajak Keluaran dalam jurnal pembukuan selalu dicatat di sisi kredit. Jadi pada saat kita misalnya menyerahkan atau menjual BKP/JKP dengan harga Rp 10.000.000,00 misalnya, kita catat dalam jurnal sebagai berikut:

Pembayaran yang harus ditagih atau diterima oleh PT ABC atas penjualan BKP/JKP tersebut sebesar Rp 11.000.000,00. Tetapi dari jumlah tersebut, yang memang menjadi penghasilan (sales/income) PT ABC hanya Rp 10.000.000,00 (sebesar harga jual). Sedangkan PPN Pajak Keluaran (Rp 1.000.000,00) bukan penghasilan atau milik PT ABC (penjual) melainkan titipan dari pembeli untuk nantinya disetorkan ke negara.

 

Ketentuan Umum Pajak Masukan

PM atau Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar oleh pembeli atau penerima BKP/JKP kepada pihak penjual. Menurut UU PPN, pembeli atau penerima BKP/JKP-lah yang sebenarnya dikenakan PPN. Tetapi mekanisme pengenaannya tidak dilakukan dengan cara setor langsung ke negara, melainkan melalui si penjual atau pihak yang menyerahkan BKP/JKP.

Untuk pembeli yang belum dikukuhkan menjadi PKP, Pajak Masukan atau PM itu merupakan biaya usaha. Oleh karena itu, PM tersebut dicatat pada sisi debit jurnal pembukuan. Pencatatan bisa dilakukan dengan membuka akun Biaya PPN tersendiri atau menggabungkannya dengan BKP/JKP yang dibeli.

Misalnya PT XYZ membeli meja dan kursi tamu untuk diletakkan di ruang tunggu tamu di kantornya. Harga beli meja dan kursi tersebut Rp 5.000.000,00 dan PT XYZ dikenakan PPN Rp 500.000,00. Jurnal yang dapat dibuat oleh PT XYZ untuk pembelian tersebut bisa seperti berikut:

atau dengan jurnal berikut (tanpa membuka akun Biaya PPN)

 

Uang Muka PPN

Tapi jika seandainya pembeli (PT XYZ) sudah dikukuhkan menjadi PKP, maka PPN yang dibayarkan kepada penjual meja dan kursi tadi merupakan uang muka atau kredit PPN (sama seperti kredit PPh Pasal 25, Pasal 23, dan lainnya dalam konteks PPh). Oleh karena itu, seringkali PPN yang dibayar tadi dicatat dengan menggunakan akun khusus seperti PPN-Pajak Masukan, VAT-In atau nama akun lainnya yang mencerminkan kredit pajak. Harap diingat bahwa pengkreditan Pajak Masukan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap PK atau Pajak Keluaran, tidak terhadap pajak-pajak lainnya.

Meskipun disebut sebagai kredit PPN, tetapi tidak semua Pajak Masukan boleh dikreditkan terhadap PK. Sebab dalam hal ini UU dan peraturan PPN sudah punya ketentuan tersendiri mengenai pengkreditan Pajak Masukan. Ketentuan mengenai pengkreditan PM atau Pajak Masukan ini, dalam UU PPN diatur dalam dua pasal yaitu Pasal 9 dan Pasal 16B UU PPN. Pada intinya, jika kita sudah faham bahwa suatu Pajak Masukan menurut ketentuan UU PPN tidak boleh dikreditkan, maka jurnalnya bisa dibuat seperti jurnal PT XYZ yang belum menjadi PKP di atas (lihat Jurnal 2 atau Jurnal 3).

 

PK Minus PM

Setelah mengenal ketentuan umum PK dan PM, selanjutnya kita bahas soal penyetoran PPN ke negara. Seperti sudah dijelaskan di atas, PPN sebenarnya dikenakan oleh negara kepada pembeli. Tetapi mekanismenya tidak langsung disetorkan oleh pembeli kepada negara, melainkan melalui si penjual atau pihak yang menyerahkan BKP/JKP. Jadi penjual yang nantinya wajib menyetorkan PPN yang disebut PK tadi, ke negara.

Jika si penjual tidak memiliki PM yang boleh dikreditkan terhadap, maka seluruh PK yang dipungutnya dari pembeli dalam bulan tersebut harus seluruhnya disetorkan ke negara. Tapi apabila si penjual mempunyai PM yang menurut UU PPN boleh dikreditkan terhadap PK, maka PM yang boleh dikreditkan tersebut dapat ditandingkan (di-versus-kan) dulu dengan PK.

  • Jika jumlah PK dalam bulan tersebut lebih besar dari PM, maka selisihnya disebut sebagai PPN Kurang Bayar (KB). Kekurangan bayar ini harus disetor ke negara melalui bank persepsi paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, sebelum SPT Masa PPN disampaikan ke kantor pajak;
  • Jika jumlah PK lebih kecil dari jumlah PM yang dapat dikreditkan, selisihnya disebut PPN Lebih Bayar (LB). PM yang lebih ini bisa diminta kembali atau direstitusi, atau dipakai untuk diperhitungkan dengan PK bulan berikutnya.

 

Ilustrasi Transaksi

Untuk memperjelas bahasan di atas, berikut ini akan diberikan satu ilutrasi transaksi yang terjadi selama satu bulan (Oktober 2012) di PT ABC yang sudah dikukuhkan menjadi PKP. PT ABC adalah perusahaan konsultan manajemen. Tanggal 1 Oktober 2012, PT ABC membeli peralatan komputer seharga Rp 10.000.000,00 dan dikenakan PPN senilai Rp 1.000.000,00 (diasumsikan PT ABC menerima Faktur Pajak dari penjual komputer). Terhadap pembelian ini, jurnal yang dibuat oleh PT ABC sebagai berikut:

Tanggal 10 Oktober 2012, PT ABC menjual jasa konsultan manajemen kepada PT XXX dan menagih fee sebesar Rp 15.000.000,00. Karena jasa manajemen merupakan JKP yang terutang PPN, maka atas tagihan fee tersebut PT ABC menambahkan PPN sebesar Rp 1.500.000,00. Fee akan dibayar pada bulan Nopember 2012.

Tanggal 25 Oktober 2012, PT ABC membayar sewa kantor sebesar Rp 7.000.000,00 dan dikenakan PPN sebesar Rp 700.000,00 oleh pemilik gedung yang sudah PKP.

Kemudian pada bulan Nopember 2012, PT ABC harus memperhitungkan berapa PPN untuk masa pajak (bulan) Oktober 2012, yang harus disetorkan ke kas negara. Dalam hal ini PT ABC terlebih dahulu perlu untuk menginventarisir berapa total PK dan PM bulan Oktober 2012 tersebut. Dari tiga transaksi tersebut dapat dihitung bahwa PK untuk bulan (Masa Pajak) Oktober 2012 berjumlah Rp 1.500.000,00. Sedangkan total PM berjumlah Rp 1.700.000,00. Dengan asumsi bahwa seluruh PM tersebut boleh dikreditkan, berarti dalam kondisi ini ada kelebihan PPN (LB/lebih bayar) sebesar Rp 200.000,00.

Seandainya PT ABC berniat untuk menggunakan LB tadi untuk dikompensasikan kepada PK bulan berikutnya, maka jurnal yang dibuat adalah seperti berikut:

Dengan Jurnal D ini, maka dalam buku besar PPN-Pajak Masukan akan ada sisa PM sebesar Rp 200.000,00 dan sisa PM ini dapat diperhitungkan (dikreditkan) dengan PK bulan Nopember 2012 atau bulan-bulan berikutnya.

Akan tetapi jika seandainya PT ABC berniat agar LB tersebut dikembalikan (direstitusi), maka jurnal yang dibuat adalah seperti berikut:

Dengan Jurnal E ini, maka dalam buku besar PPN-Pajak Masukan tidak akan ada sisa PM karena habis dikreditkan semua dan diminta restitusi.

Jurnal D atau Jurnal E terjadi dalam kondisi PK lebih kecil dari PM. Lalu bagaimana jika misalnya PM atas sewa gedung ternyata tidak boleh dikreditkan karena Faktur Pajaknya cacat? Jika demikian, maka berarti PK lebih besar dari PM yaitu Rp 1.500.000,00 (PK) versus Rp 1.000.000,00 (PM). Artinya ada PPN kurang bayar (PPN KB). Jurnal yang dibuat seperti berikut:

Dengan Jurnal E ini, maka dalam buku besar PPN-Pajak Masukan tidak akan ada sisa PM karena habis dikreditkan semua. Sedangkan PM atas sewa gedung tidak dapat dikreditkan.

PPN yang kurang bayar tersebut (Rp 500.000,00) harus disetorkan oleh PT ABC melalui bank persepsi paling lambat pada tanggal 30 Nopember 2012 sebelum SPT Masa PPN masa pajak Oktober 2012 dilaporkan. Karena SPT Masa PPN Oktober 2012 juga bisa dilaporkan paling lambat pada tanggal 30 Nopember 2012, maka jadwalnya bisa diatur misalnya: pagi setor PPN KB, siangnya lapor SPT Masa PPN. Pokoknya sebelum lapor SPT Masa PPN, kekurangan bayar itu sudah disetor terlebih dahulu. Jurnal untuk mencatat penyetoran PPN KB-nya bisa dibuat seperti ini:

--ooOoo--

 

 

 

 

Share

Kurs Fiskal Minggu Ini

lazada.co.id