Bagi Anda pengguna browser Mozilla Firefox, untuk dapat Login klik kata “User Name” dan kata “Password” agar dapat mengisi box User Name dan Password.

Tax News Flash

Bagaimana membuat dan mempersiapkan SPT Tahunan PPh untuk WP yang tergolong sebagai WP-UKM..? Baca selengkapnya di sini.

Akuntansi Pajak Lanjutan
Perpajakan dan Akuntansi Pajak: Disesuaikan Dengan Undang-undang Perpajakan Terbaru (Berdasarkan PSAK Terbaru) Edisi 7
Akuntansi Pajak (Edisi 4)
Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak

Akuntansi PPN kepada Wapu PPN

Melalui artikel Akuntansi PPN-Non Wapu PPN, telah dijelaskan bagaimana jurnal yang dapat kita buat saat kita melakukan penyerahan BKP maupun JKP kepada pembeli atau penerima yang berstatus bukan Wapu PPN. Kali ini akan dibahas mengenai jurnal PPN dan PPn-BM untuk penyerahan kepada Wapu PPN. Sebagaimana sudah kita ketahui, manakala kita melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada Wapu PPN, maka berlaku ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 16A UU PPN.

 

Ketentuan Umum Wapu PPN

Seperti telah dijelaskan dalam artikel sebelumnya, PPN sebenarnya bukan pajak yang ditanggung oleh si penjual atau si pemberi BKP atau JKP. PPN pada dasarnya adalah pajak (jika tidak boleh dibilang beban) yang harus ditanggung oleh si pembeli atau penerima BKP dan JKP.

Dalam transaksi pembelian atau penjualan lokal (transaksi penjualan/pembelian di dalam negeri atau dalam Daerah Pabean), secara umum penjual atau pihak yang menyerahkan BKP/JKP diwajibkan untuk memungut PPN maupun PPn-BM dari pihak pembeli atau si penerima BKP/JKP. Dan dalam hal ini, pembeli atau penerima BKP/JKP harus membayarkan PPN dan PPn-BM melalui penjual. Pembeli atau penerima BKP/JKP dalam konteks ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan sendiri PPN maupun PPn-BM langsung ke negara.

Tetapi jika ternyata si pembeli atau pihak penerima BKP/JKP tersebut berstatus sebagai Pemungut PPN/PPn-BM, maka sebagai Pemungut PPN/PPn-BM mereka diwajibkan untuk menyetor sendiri PPN dan PPn-BM yang terutang langsung ke negara (melalui bank persepsi atau tempat pembayaran pajak lain, tentunya). Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Pasal 16A UU PPN Nomor 18 Tahun 2000. Pasal ini kebetulan tidak mengalami perubahan dalam UU PPN Nomor 42 Tahun 2009.

Pemungut PPN/PPn-BM ini dalam kesehariannya lebih kita kenal dengan istilah Wapu PPN dan saat ini ada tiga kelompok Wapu PPN, yaitu:

  1. Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Pelayaran dan Perbendaharaan Negara (KPPN, dulu Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/KPKN), yang ditunjuk menjadi Wapu PPN berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003. Mereka biasa disebut Wapu PPN Bendahara;
  2. Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, yang ditunjuk menjadi Wapu PPN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010. Wapu PPN ini sering disebut dengan singkatan Wapu PPN KPS; dan
  3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk menjadi Wapu PPN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 stdd PMK Nomor 136/PMK.03/2012. Untuk selanjutnya di artikel ini akan disebut dengan Wapu PPN BUMN.

Para Wapu PPN tersebut tidak wajib menyerahkan PPN dan PPn-BM atas BKP/JKP yang mereka beli kepada si penjual, kecuali untuk transaksi-transaksi pembelian atau perolehan BKP/JKP tertentu seperti yang disebutkan dalam keputusan atau peraturan Menteri Keuangan yang mengaturnya tersebut [lihat Pasal 4 PMK Nomor 563/PMK.03/2003, Pasal 5 PMK Nomor 73/PMK.03/2010, dan Pasal 5 PMK Nomor 85/PMK.03/2012].

 

Pencatatan PK Penyerahan ke Wapu PPN

Untuk menjelaskan bagaimana menjurnal transaksi penjualan atau penyerahan BKP/JKP kepada Wapu PPN tersebut, seperti biasa akan diberikan ilustrasi sebagai berikut:

PT ABC yang berlokasi di Surabaya dan sudah dikukuhkan menjadi PKP menjual beberapa unit komputer dan perlengkapannya kepada salah satu Wapu PPN BUMN di Jakarta. Harga jual atas transaksi ini katakanlah sebesar Rp 50.000.000,00. Dengan demikian, PPN yang terutang atas transaksi penjualan komputer ini sebesar Rp 5.000.000,00.

Dari transaksi tersebut, tagihan atau piutang PT ABC kepada Wapu PPN BUMN sebenarnya hanya sebesar harga jual yaitu Rp 50.000.000,00. Di samping itu, PT ABC juga tidak berutang PPN ke negara karena PPN atas penjualan komputer itu harus disetor sendiri oleh Wapu PPN BUMN. Dengan demikian, PT ABC sebenarnya bisa membuat jurnal seperti berikut: 

Date

Description

Dr

Cr

--

Piutang

Penjualan

50.000.000,-

0,-

0,-

50.000.000,-

Jika PT ABC hanya membuat jurnal seperti di atas, PT ABC nantinya harus merekap ulang semua Faktur Pajak atas penyerahan ke Wapu PPN untuk dilaporkan di formulir 1111-AB dan formulir induk SPT Masa PPN. Tidak hanya itu, PT ABC kemungkinan juga akan menemui kesulitan nantinya saat akan melakukan ekualisasi dan rekonsiliasi antara total penyerahan di SPT Masa PPN dengan omset di SPT Tahunan PPh Badan.

Oleh karena itu, di banyak perusahaan, penjual BKP/JKP seringkali tetap membuka akun Pajak Keluaran di sisi kredit dan membuka akun PPN Wapu di sisi debitnya. Bentuk jurnalnya adalah seperti berikut. 

Date

Description

Dr

Cr

--

Piutang

PPN-Wapu

Penjualan

PPN Pajak Keluaran

50.000.000,-

5.000.000,-

0,-

0,-

0,-

0,-

50.000.000,-

5.000.000,-

Akun PPN Pajak Keluaran maupun akun PPN-Wapu, yang ada di jurnal ke-2 tersebut, bukan merupakan akun Neraca maupun akun Laba-Rugi. Keduanya bukan merupakan utang-piutang antara kita dengan negara atau antara kita dengan Wapu PPN (si pembeli). Kedua akun tersebut dibentuk hanya sebagai alat untuk mempermudah melakukan ekualisasi dan rekonsiliasi omset (di SPT Tahunan PPh) dengan total penyerahan BKP/JKP (di SPT Masa PPN).

Di beberapa perusahaan, ada yang membuka akun Piutang PPN Wapu sebagai tandingan akun PPN Pajak Keluaran. Dalam hal ini menurut saya, pencatatan itu keliru karena kita (atau PT ABC dalam contoh ilustrasi tersebut) sebenarnya tidak mempunyai tagihan atau piutang PPN kepada Wapu PPN.

Meski pada akhirnya akun Piutang PPN Wapu itu juga di-offset dengan akun PPN Pajak Keluaran (atau bahkan ada pula yang meng-offset-nya saat menerima SSP dari Wapu PPN), tetapi pencatatan itu sudah menyalahi ketentuan perpajakan maupun ketentuan akuntansi secara umum.

 

Jurnal Akhir Bulan

Pada setiap akhir bulan, menjelang penghitungan PPN Kurang Bayar dan pelaporan SPT Masa PPN masa pajak (bulan) yang bersangkutan, kedua akun tersebut akan di-offset atau ditandingkan satu sama lain sehingga secara otomatis akun PPN Pajak Keluaran yang muncul karena penyerahan kepada Wapu PPN akan terkoreksi. Dengan demikian, jumlah yang tersisa dalam akun PPN Pajak Keluaran adalah Pajak Keluaran yang muncul selain dari penyerahan BKP/JKP kepada Wapu PPN.

Untuk memperjelas uraian di atas, kita misalkan dalam bulan November 2012, selain melakukan penjualan kepada Wapu PPN BUMN tersebut, PT ABC juga melakukan penjualan kepada pihak yang bukan Wapu PPN dengan total PPN sebesar Rp 10.000.000,00. Dengan demikian, berarti total PPN Pajak Keluaran menjadi Rp 15.000.000,00.

Selain itu, misalkan ada Pajak Masukan milik PT ABC yang bisa dikreditkan untuk masa pajak (bulan) November 2012, katakanlah sebesar Rp 3.500.000,00. Dengan demikian, maka jumlah PPN Kurang Bayar yang harus disetor oleh PT ABC adalah: 

Description

Sub-Total

Total

1.

Total PPN Pajak Keluaran:

 

 

 

- atas Penyerahan ke Non-Wapu PPN

10.000.000,-

 

 

- atas Penyerahan ke Wapu PPN BUMN

5.000.000,-

15.000.000,-

2.

Dikurangi: PPN atas penyerahan ke Wapu PPN

 

5.000.000,-

 

PPN Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri

 

10.000.000,-

3.

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

 

3.500.000,-

 

PPN Kurang Bayar Masa Pajak November 2012

 

6.500.000,-

Jurnal yang dibuat pada setiap akhir bulan, untuk mencatat rekapitulasi PPN Kurang Bayar tersebut adalah seperti berikut: 

Date

Description

Dr

Cr

--

PPN Pajak Keluaran

PPN Pajak Keluaran

PPN-Wapu

Pajak Masukan

PPN Kurang Bayar

10.000.000,-

5.000.000,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

5.000.000,-

3.500.000,-

6.500.000,-

PPN Kurang Bayar untuk masa pajak November 2012 sebesar Rp 6.500.000,00 tersebut, nantinya harus disetor paling lambat pada tanggal 31 Desember 2012 sebelum SPT Masa PPN Masa Pajak November 2012 dilaporkan ke KPP. Dan untuk jurnal penyetoran PPN Kurang Bayar tersebut, Anda sudah tahu kan cara membuatnya...? jika belum, silakan lihat di sini.

--ooOoo--

Share

Kurs Fiskal Minggu Ini

lazada.co.id