Bagi Anda pengguna browser Mozilla Firefox, untuk dapat Login klik kata “User Name” dan kata “Password” agar dapat mengisi box User Name dan Password.

Tax News Flash

Bagaimana membuat dan mempersiapkan SPT Tahunan PPh untuk WP yang tergolong sebagai WP-UKM..? Baca selengkapnya di sini.

Pembukuan & Pencatatan

Seperti ditegaskan oleh Pasal 28 UU KUP Nomor 6 Tahun 1983 stdtd UU Nomor 16 Tahun 2009, Wajib Pajak (WP) badan wajib dan juga WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (WP orang pribadi pengusaha), wajib menyelenggarakan atau membuat pembukuan.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban (utang), modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang maupun jasa. Pembukuan biasanya ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan juga laporan laba rugi untuk periode tahun tersebut.

Pembukuan harus diselenggarakan secara lazim dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (general accepted accounting procedures/GAAP) atau berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku (di Indonesia menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan/PSAK yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia/IAI). Jika ada perubahan terhadap metode pembukuan maupun perubahan tahun buku, maka perubahan itu hanya bisa lakukan jika WP sudah mendapat izin atau persetujuan dari Dirjen Pajak.

Pembukuan yang harus dibuat oleh WP minimal terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban/utang dan modal (yang merupakan unsur-unsur laporan Neraca/Balance Sheet) serta catatan mengenai penghasilan, biaya, pembelian dan penjualan (yang merupakan unsur-unsur Laporan Laba Rugi/Income Statement), sehingga dapat dihitung besarnya pajak-pajak yang terutang.

Pembukuan harus diselenggarakan dan disimpan di Indonesia beserta dengan dokumen-dokumen yang menjadi pendukung pembukuan. Kewajiban ini dimaksudkan agar WP mudah mencarinya manakala ada pemeriksaan dari kantor pajak. Pembukuan dan dokumen-dokumen terkait lainnya itu harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun.

 

Pembukuan Bahasa Asing

Seperti dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (4) UU KUP, pembukuan harus menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah (Rp). WP diperbolehkan untuk membuat pembukuan dengan bahasa selain bahasa Indonesia dan mata uang selain Rp apabila telah mendapat izin atau persetujuan dari Menteri Keuangan.

Seperti ditegaskan oleh Menteri Keuangan melalui PMK Nomor 196/PMK.03/2007 stdd PMK Nomor 24/PMK.011/2012, bahasa asing yang boleh digunakan hanya bahasa Inggris (English) sedangkan mata uang asing yang diperkenankan hanyalah Dollar Amerika Serikat (USD). Bahkan WP yang diperbolehkan menggunakan bahasa Inggris dan USD itu juga dibatasi yaitu:

    1. WP dalam rangka Penanaman Modal Asing yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Penanaman Modal Asing;
    2. WP dalam rangka Kontrak Karya yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan Pemerintah RI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi;
    3. WP Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi;
    4. Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) UU PPh atau berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B/tax treaty) terkait;
    5. WP yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian atau seluruhnya di bursa efek luar negeri;
    6. Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang menerbitkan reksadana dalam denominasi satuan mata uang USD dan telah memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Bapepam-LK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal;
    7. WP yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak (subsidiary company) yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan induk (parent company) di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (4) huruf a dan huruf b UU PPh; atau
    8. WP yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya menggunakan mata uang USD sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

WP yang ingin membuat atau menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa Inggris dan mata uang USD, sebelumnya harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Kantor Wailayah DJP setempat.

Kewajiban untuk mengajukan permohonan tertulis ini tidak berlaku bagi WP Kontrak Karya maupun WP Kontraktor Kontrak Kerja Sama (butir 2 dan 3). Mereka hanya diwajibkan untuk menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala KPP tempat mereka terdaftar NPWP mengenai akan digunakannya bahasa Inggris dan mata uang USD dalam pembukuan mereka.

Prosedur dan tata cara pengajuan surat permohonan maupun surat pemberitahuan tersebut diatur secara khusus di PMK Nomor 196/PMK.03/2007 stdd PMK Nomor 24/PMK.011/2012 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2010 stdd PER-10/PJ/2012.

 

Pencatatan

WP orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (hanya berprofesi sebagai karyawan atau pegawai), dikecualikan dari kewajiban membuat/menyelenggarakan pembukuan. Akan tetapi mereka diwajibkan untuk membuat/menyelenggarakan pencatatan. Pencatatan yang harus dibuat meliputi: 1) catatan atas penghasilan bruto yang menurut ketentuan dikenakan PPh bersifat tidak final serta biaya-biaya yang terkait; dan 2) catatan atas penghasilan yang menurut ketentuan dikenai PPh bersifat final maupun penghasilan yang bukan objek PPh; serta 3) catatan atas harta dan kewajiban yang dimiliki.

WPOP lainnya yang dikecualikan dari kewajiban untuk menyelenggarakan/membuat pembukuan adalah WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (WPOP pengusaha atau WPOP non-pegawai) yang memenuhi persyaratan Pasal 14 ayat (2) UU PPh. Namun sama seperti WPOP pegawai di atas, mereka juga wajib menyelenggarakan pencatatan guna penerapan Norma Penghhitungan Penghasilan Neto.

Ketentuan mengenai kewajiban membuat/menyelenggarakan Pencatatan ini diatur secara khusus oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.03/2007 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-4/PJ/2009.

Menurut Pasal 14 ayat (2) UU PPh, WPOP pengusaha yang jumlah peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat koma delapan milyar rupiah) diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Syaratnya, WPOP tersebut harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Dirjen Pajak (c.q. Kepala KPP tempat WPOP terdaftar) mengenai penggunaan norma penghitungan penghasilan neto.

Surat pemberitahuan tersebut harus disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Biasanya surat pemberitahuan mengenai penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto ini disampaikan berbarengan dengan saat melaporkan SPT Tahunan PPh. Misalnya jika WPOP ingin menggunakan norma penghasilan neto untuk tahun pajak 2013, maka surat pemberitahuan itu harus disampaikan paling lambat pada akhir bulan Maret 2013 bersamaan dengan saat WPOP melaporkan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2012.

 

Sanksi Perpajakan

Kewajiban untuk membuat/menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tersebut bersifat mutlak dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila WP tidak menyelenggarakan/membuat pembukuan, maka terhadap WP tersebut dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda kenaikan sebesar 50% dari jumlah PPh yang kurang atau tidak dibayar [Pasal 13 ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf a UU KUP].

Sanksi denda kenaikan ini juga bisa dikenakan apabila pembukuan/pencatatan WP tidak lengkap sehingga tidak dapat dihitung besarnya pajak yang terutang yang sesungguhnya.

--ooOoo--

Share

Login to...

Kurs Fiskal Minggu Ini

lazada.co.id