Bagi Anda pengguna browser Mozilla Firefox, untuk dapat Login klik kata “User Name” dan kata “Password” agar dapat mengisi box User Name dan Password.

Tax News Flash

Bagaimana membuat dan mempersiapkan SPT Tahunan PPh untuk WP yang tergolong sebagai WP-UKM..? Baca selengkapnya di sini.

Angsuran PPh Pasal 25

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 adalah angsuran atau cicilan PPh yang harus dibayar oleh Wajib Pajak (WP) pada setiap bulan (masa pajak). Jika WP tidak melakukan pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 25 untuk suatu bulan, maka WP dapat dikenai sanksi perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

 

Ketentuan Umum PPh Pasal 25

Sejatinya PPh adalah pajak atas penghasilan yang diterima/diperoleh WP dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Penghitungan besarnya penghasilan dan PPh yang terutang untuk satu tahun pajak biasanya hanya bisa dilakukan manakala tahun pajak yang bersangkutan telah berakhir dan WP sudah melakukan tutup pembukuan. Dalam konteks ini, penghitungan besarnya penghasilan dan besarnya PPh yang terutang tersebut baru dapat diketahui pada saat WP membuat SPT Tahunan PPh yang harus dilaporkan (disampaikan) kepada KPP tempatnya terdaftar.

Akan tetapi dalam konteks perpajakan Indonesia, WP tidak diperbolehkan untuk melakukan pembayaran seluruh PPh yang terutang sekaligus hanya pada saat menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan PPh. WP diwajibkan untuk mengangsur atau mencicil pembayaran PPh-nya selama tahun pajak berjalan, sebelum membuat dan melaporkan SPT Tahunan PPh. Tapi bagaimana menghitungnya? Bukankah dalam tahun berjalan jumlah penghasilannya belum diketahui dengan pasti? Lalu bagaimana menghitung PPh atas penghasilan yang belum bisa dipastikan tersebut?

Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, ketentuan dan peraturan perpajakan sudah memberikan jawaban atau cara penghitungan angsuran PPh Pasal 25. Ketentuan umum mengenai penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 ini diatur dalam peraturan-peraturan berikut:

  • Pasal 25 UU PPh Nomor 7 Tahun 1983 stdtd UU Nomor 36 Tahun 2008;
  • Peratuan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 255/PMK.03/2008 stdd PMK Nomor 208/PMK.03/2009 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa Dan Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu;
  • Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-22/PJ/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25; dan
  • Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

 

WP yang Diwajibkan

Pada dasarnya WP yang diwajibkan untuk membayar angsuran atau cicilan PPh Pasal 25 adalah WP—baik badan (company) maupun orang pribadi—yang penghasilannya dikenai PPh bersifat tidak final. Penghasilan yang dimaksud dalam hal ini adalah penghasilan yang bersifat rutin (penghasilan teratur/regular income).

Khusus bagi WP orang pribadi, kewajiban membayar angsuran PPh Pasal 25 ini berlaku apabila WPOP tersebut menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (WPOP pengusaha) atau memperoleh penghasilan teratur lainnya yang bersifat tidak final seperti misalnya WPOP menjadi direktur di dua perusahaan sekaligus dan memperoleh gaji atau penghasilan dari kedua perusahaan tersebut.

Jika seluruh penghasilan yang diterima/diperoleh WP menurut ketentuan perpajakan bukan merupakan objek PPh (non-taxable income) atau penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final, maka WP tersebut tidak diwajibkan untuk membayar cicilan atau angsuran PPh Pasal 25. Tetapi apabila sebagian penghasilannya berupa penghasilan yang menjadi objek PPh dan dikenai PPh bersifat tidak final, maka WP wajib menghitung PPh Pasal 25 atas penghasilan tersebut dan membayar angsuran PPh Pasal 25 pada setiap bulan (masa pajak).

 

Saat Pembayaran

Angsuran PPh Pasal 25 harus dibayar paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak (bulan) berakhir. Misalnya angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan Februari 2013 harus dibayar paling lambat tanggal 15 Maret 2013.

Jika batas waktu penyetoran itu jatuh tepat pada hari libur, termasuk hari Sabtu atau libur nasional, maka penyetoran atau pembayaran PPh Pasal 25 bisa dilakukan pada hari kerja berikutnya. Seperti dijelaskan dalam Pasal 3 PMK Nomor 184/PMK.03/2007 stdd PMK 80/PMK.03/2010, termasuk dalam pengertian hari libur nasional adalah hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Seperti diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-22/PJ/2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25, penyetoran PPh Pasal 25 harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan SSP.

 

Sanksi Keterlambatan Setor

Apabila WP membayar PPh Pasal 25 melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, maka WP dapat dikenai sanksi administrasi bunga keterlambatan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2a) UU KUP. Sanksi bunga yang akan dikenakan adalah 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.

Misalnya PPh Pasal 25 untuk bulan (masa pajak) Februari 2013 yang seharusnya dibayar paling lambat tanggal 15 Maret 2013. Apabila WP melakukan pembayaran pada tanggal 16 Maret 2013 (terlambat satu hari), WP sudah dapat dikenai sanksi bunga sebesar 2%. Sanksi bunga sebesar 2% ini akan tetap diberlakukan meski misalnya WP melakukan pembayaran hingga tanggal 15 April 2013. Kemudian jika WP melakukan pembayaran pada tanggal 16 April 2013, keterlambatan tersebut sudah dihitung sebanyak 2 bulan. Jadi sanksi bunga yang akan dikenakan 2% x 2 bulan. Begitu seterusnya di mana bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

Lain halnya jika WP tidak melakukan pembayaran PPh Pasal 25. Dalam hal ini sanksi bunga 2% dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan bulan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP) oleh KPP. Oleh karena itu, berhati-hatilah agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran PPh Pasal 25 ini.

 

Sanksi Keterlambatan Lapor

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, SSP untuk penyetoran PPh Pasal 25 tersebut berfungsi sebagai SPT Masa PPh Pasal 25. Bagi WP yang SSP-nya telah mendapat validasi dari pihak bank mendapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), maka WP tidak perlu lagi menyampaikan lembar ke-3 SSP PPh Pasal 25 kepada KPP karena dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25. Dalam hal ini tanggal validasi yang ada di SSP dianggap sebagai tanggal pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25.

Tapi bagi WP yang SSP-nya tidak mendapat validasi bank atau tidak mendapat NTPN, mereka wajib melaporkan lembar ke-3 SSP PPh Pasal 25 itu ke KPP tempatnya terdaftar NPWP. Dalam hal ini, lembar ke-3 SSP tersebut harus dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak (bulan) yang bersangkutan. Misalnya untuk PPh Pasal 25 bulan Februari 2013, harus disetor paling lambat tanggal 15 Maret 2013 dan kemudian dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 Maret 2013 (sama seperti pelaporan SPT Masa PPh withholding).

--ooOoo--

Artikel terkait:

 

Share

Login to...

Kurs Fiskal Minggu Ini

lazada.co.id