Bagi Anda pengguna browser Mozilla Firefox, untuk dapat Login klik kata “User Name” dan kata “Password” agar dapat mengisi box User Name dan Password.

Tax News Flash

Bagaimana membuat dan mempersiapkan SPT Tahunan PPh untuk WP yang tergolong sebagai WP-UKM..? Baca selengkapnya di sini.

Sanksi Administrasi Denda

Selain sanksi administrasi bunga, yang telah dijelaskan sebelumnya, sanksi administrasi perpajakan lainnya yang sudah disiapkan untuk WP yang melanggar ketentuan pajak adalah sanksi administrasi berupa denda. Dalam hal ini ada yang disebut dengan sanksi denda biasa dan sanksi denda kenaikan.

 

Sanksi Denda Biasa

Sanksi denda biasa umumnya dikenakan terhadap keterlambatan pelaporan SPT [Pasal 7 ayat (1) UU KUP]. Dan beda dengan sanksi administrasi bunga, sanksi administrasi denda (biasa) ini tidak dihitung secara bulanan. Artinya mau terlambat sehari, sebulan, atau setahun pun, sanksinya tetap tidak berubah yaitu sebesar:

  1. Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi maupun SPT Masa PPh;
  2. Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN; dan
  3. Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh WP Badan.

"...Penetapan jangka waktu pelaporan SPT-SPT tersebut diatur secara khusus dalam Pasal 3 ayat (3) UU KUP, Pasal 15A UU PPN dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.03/2007 stdd PMK Nomor 80/PMK.03/2010..."

 

Sanksi Denda PPN

Sanksi denda (biasa) juga diterapkan dalam konteks PPN. Umumnya sanksi denda (biasa) di PPN dikenakan terkait dengan pelanggaran atau kesalahan dalam pembuatan (penerbitan) maupun pelaporan Faktur Pajak. Jadi umumnya yang dikenakan sanksi denda ini adalah pihak penerbit Faktur Pajak.

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, e, dan huruf f UU KUP, sanksi denda terkait Faktur Pajak akan dikenakan kepada WP yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabila:

  • PKP tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu;
  • PKP tidak membuat Faktur Pajak secara lengkap;
  • PKP melaporkan Faktur Pajak (Keluaran) tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak.

Sanksi denda yang akan dikenakan terhadap ketiga kelompok PKP tersebut di atas adalah sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), yaitu nilai atau jumlah yang dijadikan patokan untuk menghitung PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut. Dan sama seperti sanksi denda yang lainnya, sanksi denda Faktur Pajak ini juga tidak dihitung secara bulanan.

 

Sanksi Denda Kenaikan

Sanksi denda kenaikan dikenakan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan perpajakan tertentu. Misalnya terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan pembukuan, pelanggaran terhadap ketentuan withholding tax, dan beberapa ketentuan atau peraturan tertentu lainnya.

Ketentuan Khusus Pembukuan

WP yang tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana mestinya, sehingga dari pembukuan itu tidak dapat dihitung besarnya PPh yang terutang, dapat dikenai sanksi denda kenaikan sebesar 50% dari jumlah PPh yang terutang [Pasal 13 ayat (1) huruf d jo. ayat (3) huruf a UU KUP].

Penghitungan PPh yang terutang biasanya dilakukan dengan menggunakan persentase norma penghasilan neto atau dengan menggunakan perbandingan dengan usaha sejenis.

 

Terkait Pelaporan SPT

WP yang tidal melaporkan SPT, baik masa maupun tahunan, padahal telah mendapat Surat Teguran untuk melaporkan SPT tersebut, juga dapat dikenai sanksi administrasi kenaikan. Besarnya sanksi denda tergantung pada jenis pajak (SPT) yang tidak dilaporkan.

Untuk SPT Tahunan PPh, besarnya sanksi denda kenaikan adalah 50% dari jumlah PPh yang terutang atau sama seperti denda kenaikan karena tidak menyelenggarakan pembukuan [Pasal 13 ayat (1) huruf b jo. ayat (3) huruf a UU KUP].

Sedangkan untuk SPT Masa PPh, besarnya sanksi denda kenaikan adalah 100% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dipotong/dipungut, atau dari jumlah pajak yang tidak/kurang disetor [Pasal 13 ayat (1) huruf b jo. ayat (3) huruf b UU KUP]. Begitu pun jika SPT yang dilaporkan berupa SPT Masa PPN, akan dikenakan sanksi kenaikan 100% dari jumlah PPN yang tidak disetor [Pasal 13 ayat (1) huruf b jo. ayat (3) huruf c UU KUP].

 

Terkait Withholding Tax

WP yang telah memotong/memungut PPh, seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26 atau PPh potong/pungut lainnya, tetapi tidak menyetorkan PPh yang telah dipotong/dipungutnya tersebut, juga diancam dengan sanksi denda kenaikan. Besarnya denda yang akan diberikan sama seperti WP yang tidak melaporkan SPT Masa PPh, yaitu 100% dari jumlah PPh yang tidak disetorkan [Pasal 13 ayat (3) huruf b UU KUP].

 

LB PPN yang Tidak Seharusnya Tidak Dikompensasi

Dalam konteks PPN, apabila PKP mengkreditkan dan mengkompensasikan Pajak Masukan (PM) yang seharusnya tidak dapat dikreditkan, maka terhadap PKP juga dapat dikenakan sanksi administrasi kenaikan. Besarnya denda yang akan dikenakan adalah 100% dari PM yang telah dikompensasikan tersebut [Pasal 13 ayat (1) huruf c jo. ayat (3) huruf c UU KUP].

 

Denda Pasal 8 Ayat (3) UU KUP

Denda ini dikenakan terhadap WP yang melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUP tetapi belum dilakukan Penyidikan. Maksudnya jika WP melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUP dan kemudian WP tersebut diperiksa oleh kantor pajak, maka terhadap pelanggaran itu tidak akan dilanjutkan ke tingkat penyidikan dengan syarat:

  1. WP mau mengungkap secara tertulis kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukannya dalam SPT tersebut; dan
  2. WP melunasi jumlah pajak yang sebenarnya terutang ditambah dengan sanksi berupa denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

“...Pasal 38 UU KUP adalah ketentuan yang mengatur mengenai ancaman sanksi pidana kurungan dan denda terhadap WP yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan lampirannya tetapi isinya tidak benar, tidak jelas, atau tidak lengkap, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara...”

 

Denda Pasal 13A UU KUP

Denda ini juga terkait dengan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 38 UU KUP. Hanya saja dalam hal ini tindak Penyidikan sudah dilakukan dan hasil Penyidikan menyatakan bahwa WP terbukti melakukan kesalahan tindak pidana pajak. Namun WP tidak akan dikenai sanksi pidana kurungan apabila kealpaan itu baru pertama kali dilakukan. Tetapi dalam hal ini WP wajib membayar pajak yang terutang beserta sanksi kenaikan sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan dalam SKP-KB yang diterbitkan dari hasil Penyidikan tersebut.

--ooOoo--

Share

Login to...

Kurs Fiskal Minggu Ini

lazada.co.id