Bagi Anda pengguna browser Mozilla Firefox, untuk dapat Login klik kata “User Name” dan kata “Password” agar dapat mengisi box User Name dan Password.

Tax News Flash

Bagaimana membuat dan mempersiapkan SPT Tahunan PPh untuk WP yang tergolong sebagai WP-UKM..? Baca selengkapnya di sini.

Pengajuan Keberatan

Seperti yang sudah dijelaskan pada artikel-artikel dalam Fase Ketiga produk hukum dari hasil pemeriksaan, penelitian maupun verifikasi pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak (fiskus) salah satunya adalah berupa surat ketetapan pajak (SKP). Sesuai dengan temuan atau hasil pemeriksaan tersebut, SKP dapat meliputi: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP-KB); Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKP-KBT); Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKP-LB); maupun Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKP Nihil).

Seandainya Wajib Pajak (WP) tidak menyetujui SKP-SKP tersebut, maka dalam hal ini WP diperkenankan untuk mengajukan Keberatan kepada Dirjen Pajak [Pasal 25 ayat (1) huruf a, b, c, dan huruf d UU KUP].

Seperti dijelaskan dalam memori penjelasan Pasal 25 ayat (1) UU KUP, khususnya penjelasan pada alinea ke-2, Keberatan yang diajukan hanya menyangkut isi atau materi dari SKP tersebut. Yaitu yang meliputi jumlah rugi maupun jumlah besarnya pajak. Sedangkan jika ada hal-hal yang sifatnya non-materi, maka alasan Keberatan itu tidak akan dipertimbangkan [Pasal 2 ayat (3) PMK Nomor 9/PMK.03/2013].

“...Produk hukum hasil pemeriksaan pajak lainnya, selain SKP, menurut ketentuan UU KUP tidak dapat diajukan Keberatan. Misalnya STP, Surat Keputusan Penghapusan NPWP, Surat Keputusan Pencabutan Pengukuhan PKP, dlsb. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, WP tetap memiliki hak dan kesempatan untuk menyatakan tidak setuju dengan hasil pemeriksaan tersebut. Tetapi bukan melalui jalur dan proses Keberatan, melainkan melalui jalur serta proses lainnya seperti permohonan PK Pasal 16 atau PK Pasal 36 kepada Dirjen Pajak atau bahkan Gugatan kepada Pengadilan Pajak...”

 

SKP-KB Pasal 13A UU KUP

Khusus yang menyangkut SKP-KB, tidak semua SKP-KB boleh diajukan Keberatan. Sebab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, SKP-KB yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 13A UU KUP tidak boleh diajukan Keberatan (bahkan tidak boleh pula diajukan permohonan PK Pasal 36).

SKP-KB Pasal 13A UU KUP adalah SKP-KB yang diterbitkan berdasarkan hasil Penyidikan karena adanya pelanggaran yang dilakukan WP terhadap ketentuan Pasal 38 UU KUP. Menurut ketentuan yang berlaku saat ini, apabila pelanggaran terhadap pasal tersebut baru pertama kali dilakukan, maka SKP-KB yang diterbitkan oleh Penyidik tidak boleh: diajukan Keberatan maupun PK Pasal 36 UU KUP [Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013].

 

Keberatan Terhadap Pemotongan/Pemungutan Pajak

Selain SKP, objek lain yang bisa diajukan Keberatan adalah pelaksanaan pemotongan maupun pemungutan pajak oleh pihak ketiga [Pasal 25 ayat (1) huruf e UU KUP]. Misalnya jika WP tidak setuju dengan pemotongan PPh atau pemungutan PPN yang dilakukan oleh lawan transaksi WP. Dalam hal ini yang menjadi objek untuk diajukan Keberatan adalah Bukti Pemotongan (PPh) maupun Bukti Pemungutan (PPh dan Faktur Pajak PPN/PPn-BM).

 “...Dalam praktik, nyaris tidak ada pengajuan Keberatan yang berhubungan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak dari pihak lain. Umumnya WP lebih suka menyatakan keberatannya kepada pihak pemotong/pemungut pajak dari pada harus mengajukan Keberatan kepada kantor pajak...”

Syarat-syarat Pengajuan Keberatan

Agar Keberatan yang diajukan dapat diterima dan diproses oleh kantor pajak (dalam hal ini oleh Kantor Wilayah Ditjen Pajak yang menaungi KPP tempat WP terdaftar/dikukuhkan), WP harus memperhatikan beberapa persyaratan yang sudah ditentukan oleh UU pajak dan ketentuan-ketentuan terkait lainnya.

Melalui Surat Keberatan

Keberatan kepada Dirjen Pajak harus dilakukan secara tertulis dengan menggunakan Surat Keberatan dan harus menggunakan bahasa Indonesia. Contoh surat ini bisa dilihat dalam Lampiran I pada PMK Nomor 9/PMK.03/2013. WP juga bisa membuat sendiri format Surat Keberatan sesuai dengan kepentingannya asalkan isi atau kontennya sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku.

 

Penandatangan Surat Keberatan

Surat Keberatan ini harus ditandatangani oleh WP sendiri. Sementara untuk WP Badan (company, perusahaan, lembaga, atau bentuk badan lainnya), Surat Keberatan harus ditandatangani oleh salah seorang pengurusnya yang sudah memiliki NPWP.

“...Jika Surat Keberatan ditandatangani oleh pihak lain, maka Surat Keberatan tersebut harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus dan penerima kuasa harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 32 UU KUP dan PMK Nomor 22/PMK.03/2007...”

Isi Surat Keberatan

Surat Keberatan harus mengemukakan mengenai jumlah pajak yang terutang menurut SKP yang menjadi objek Keberatan (atau menurut Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak apabila pengajuan Keberatan terkait dengan pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak ketiga). Selain itu, Surat Keberatan juga harus mengemukakan mengenai jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan WP yang mengajukan Keberatan disertai dengan alasan dan dasar hukum yang mendukungnya.

Keberatan yang akan dipertimbangkan hanyalah Keberatan mengenai materi atau isi dari SKP (atau Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak). Dalam hal ini yang dimaksud dengan materi atau isi hanyalah yang meliputi jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, dan jumlah sanksi-sanksi pajak. Dan apabila dalam Surat Keberatan terdapat alasan lain selain materi atau isi SKP (atau Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak), maka alasan-alasan tersebut tidak akan dipertimbangkan [lihat Pasal 2 ayat (3) PMK Nomor 9/PMK.03/2013].

 

Satu Surat, Satu SKP atau Satu Bukti Pemotongan/Pemungutan

Sebuah Surat Keberatan hanya boleh diperuntukkan bagi satu SKP (atau satu Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak). Apabila WP mendapat lebih dari satu SKP (atau Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak) dan WP berniat untuk mengajukan Keberatan terhadap seluruh SKP tersebut, maka WP harus membuat Surat Keberatan sebanyak SKP (atau Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak) yang akan diajukan Keberatan.

 

Harus Bayar Terlebih Dulu

Apabila WP mengajukan Keberatan terhadap SKP-KB maupun SKP-KBT, WP wajib membayar terlebih dahulu jumlah yang tercantum dalam SKP-KB/SKP-KBT tersebut. Jumlah yang harus dibayar hanyalah jumlah yang telah disetujui WP pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi. Kewajiban ini mulai diberlakukan sejak awal tahun 2008, yaitu pada saat UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 diberlakuan.

 “...Apabila pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan/verifikasi WP menyatakan tidak setuju dengan seluruh koreksi pemeriksa pajak, maka tidak ada yang harus dibayar oleh WP saat mengajukan Keberatan...”

WP Tidak Mengajukan Permohonan PK Pasal 36

Apabila WP sudah mengajukan Keberatan terhadap suatu SKP, maka terhadap SKP itu tidak boleh diajukan permohonan PK Pasal 36 UU KUP pada saat yang bersamaan. Jika hal itu dilakukan, maka Keberatan WP dianggap dicabut dan tidak dipertimbangkan sebagai Surat Keberatan.

Permohonan PK Pasal 36 UU KUP adalah permohonan WP terkait dengan SKP, yang dapat berupa: permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak; permohonan untuk mengurangkan atau membatalkan SKP yang tidak benar; atau permohonan untuk membatalkan SKP dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian SPHP maupun tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

 

Lampiran-Lampiran

Surat Keberatan harus dilampiri dengan fotokopi SKP (atau Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak) yang diajukan Keberatan. Selain itu jika WP sudah melunasi jumlah pajak yang dipersyaratkan, maka fotokopi SSP atas pelunasan tersebut juga harus dilampirkan.

Apabila salah satu dari seluruh persyaratan tersebut di atas tidak terpenuhi, maka Surat Keberatan yang diajukan WP tidak akan dipertimbangkan sebagai Surat Keberatan. Implikasinya, terhadap surat itu tidak akan diberikan Surat Keputusan (SK) Keberatan.

Terhadap Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan, akan disampaikan pemberitahuan secara tertulis oleh KPP melalui surat pemberitahuan. Dalam hal ini WP masih bisa melengkapi persyaratan yang masih kurang selama jangka waktu pengajuan Keberatan masih belum terlewati. Dan tanggal yang dianggap sebagai tanggal diterimanya Surat Keberatan oleh KPP adalah tanggal di mana seluruh persyaratan tersebut di atas sudah terpenuhi.

 

Jangka Waktu Pengajuan Keberatan

Untuk SKP atas pajak-pajak tahun 2007 dan sebelumnya, Surat Keberatannya harus disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKP (atau sejak tanggal pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Sedangkan untuk Surat Keberatan yang diajukan terhadap SKP (atau Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak) atas pajak-pajak yang terutang pada Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya, harus disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKP dikirim atau sejak tanggal pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak ketiga.

Bagi WP yang dalam kondisi di luar kekuasaannya (force majeur), maka jangka waktu 3 bulan tersebut tidak mengikat. Artinya meski sudah melewati jangka waktu 3 bulan, Keberatan yang diajukan WP tetap dapat dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut apabila WP bisa membuktikan bahwa keterlambatannya disebabkan oleh kondisi force majeur.

Kondisi force majeur meliputi bencana alam, kebakaran, huru-hara atau kerusuhan masal, diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKP-KB berubah, atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak [Pasal 5 PMK Nomor 9/PMK.03/2013].

 

Minta Penjelasan Tertulis dari Dirjen Pajak

Agar dapat membuat dan menyusun Surat Keberatan dengan lengkap dan baik serta untuk mengetahui hal-hal atau perhitungan apa saja dalam SKP yang akan diajukan keberatan, WP dapat meminta penjelasan tertulis kepada kantor pajak mengenai hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak atau penghitungan rugi yang dicantumkan dalam SKP tersebut.

Dalam hal ini, sesuai aturan yang ada, kantor pajak yang bersangkutan wajib memberikan keterangan yang diminta WP dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permintaan WP tersebut diterima [Pasal 9 ayat (1) PER-52/PJ/2010].  Akan tetapi satu hal yang perlu diperhatikan WP, jangka waktu pemberian keterangan oleh kantor pajak tadi tidak menunda jangka waktu pengajuan Surat Keberatan yang 3 bulan tersebut.

 

Tempat dan Cara Penyampaian Surat Keberatan

Meskipun proses penyelesaian Keberatan dilakukan di Kantor Wilayah (Kanwil) DJP, tetapi Surat Keberatan harus ditujukan dan disampaikan kepada Kepala KPP tempat WP yang mengajukan Keberatan terdaftar NPWP/PKP. Cara penyampaian Surat Keberatannya pun bisa dipilih apakah:

  1. diantarkan secara langsung,
  2. dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau
  3. dikirim dengan menggunakan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat.

Jika Surat Keberatan diantarkan secara langsung, maka WP akan diberikan bukti penerimaan surat (BPS) dari petugas di KPP yang bertugas menerima Surat Keberatan. BPS ini merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan dan tanggal yang tercantum di BPS itu menjadi tanggal diterimanya Surat Keberatan oleh pihak KPP.

Kemudian jika Surat Keberatan dikirimkan melalui pos atau perusahaan ekspedisi/kurir yang menggunakan bukti pengiriman surat, maka bukti pengiriman surat yang dibuat oleh kantor pos maupun perusahaan ekspedisi/kurir tersebut menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan. Dengan demikian, tanggal yang tercantum pada bukti pengiriman surat tersebut menjadi tanggal diterimanya Surat Keberatan oleh pihak KPP.

Tanggal diterimanya Surat Keberatan ini menjadi titik awal dalam penghitungan batas waktu penyelesaian Keberatan WP oleh Dirjen Pajak (c.q. Kanwil Ditjen Pajak). Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Dirjen Pajak harus memberikan keputusan atas Keberatan WP dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Keberatan oleh pihak KPP tersebut.

-ooOoo-

Share

Login to...

Kurs Fiskal Minggu Ini

lazada.co.id