Bagi Anda pengguna browser Mozilla Firefox, untuk dapat Login klik kata “User Name” dan kata “Password” agar dapat mengisi box User Name dan Password.

Tax News Flash

Bagaimana membuat dan mempersiapkan SPT Tahunan PPh untuk WP yang tergolong sebagai WP-UKM..? Baca selengkapnya di sini.

Penyelesaian Keberatan

Dirjen Pajak (dalam hal ini Kepala Kanwil DJP yang menangani Keberatan Wajib Pajak) harus memberikan keputusan terhadap Keberatan yang diajukan oleh WP. Keputusan tersebut bisa berupa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, menolak atau bahkan menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak. Keputusan Dirjen Pajak tersebut harus dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Keberatan.

 

Pemeriksaan Ke-2

Mengajukan Keberatan berarti Wajib Pajak (WP) harus siap diperiksa untuk kedua kalinya. Sebab, sebelum menerbitkan SK Keberatan tersebut, Dirjen Pajak (c.q. Tim Penelaah Keberatan Kanwil DJP) berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang mirip dengan pemeriksaan pajak, yaitu:

  1. Meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk hardcopy maupun softcopy kepada WP terkait dengan materi yang disengketakan. Peminjaman harus melalui surat permintaan peminjaman buku, catatan dan informasi (seperti yang dilakukan oleh pemeriksa pajak dalam pemeriksaan);
  2. Meminta WP untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan, melalui penyampaian surat permintaan keterangan;
  3. Meminta kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP untuk memberikan keterangan atau bukti terkait dengan materi yang disengketakan, melalui penyampaian surat permintaan data dan keterangan kepada pihak ketiga;
  4. Meninjau tempat WP, termasuk tempat lain yang diperlukan;
  5. Melakukan pembahasan dan klarifikasi terhadap hal-hal yang diperlukan dengan memanggil WP melalui penyampaian surat panggilan;
  6. Melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka Keberatan untuk mendapatkan data maupun informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan Keberatan.

Pemeriksaan maupun penelitian tersebut di atas akan dilakukan selama maksimal 12 (dua belas) bulan sejak Surat Keberatan diterima oleh KPP. Sebab sesuai dengan keyentuan, Dirjen Pajak harus menerbitkan SK Keberatan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keberatan oleh KPP sampai dengan tanggal diterbitkannya SK Keberatan. Dan jika jangka waktu tersebut telah terlampaui sementara Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan atas Keberatan tersebut, maka Keberatan WP dianggap dikabulkan. Dalam hal ini Dirjen Pajak harus menerbitkan SK Keberatan sesuai dengan Keberatan yang diajukan WP [Pasal 26 ayat (1) dan ayat (5) UU KUP].

 

Data Pendukung Keberatan

Seperti yang sudah dijelaskan dalam artikel Pengajuan Keberatan, dalam Surat Keberatannya WP harus memberikan alasan-alasan dan dasar hukum yang mendukung alasan atau pendapatnya. Dan dalam proses penelitian atau pemeriksaan Keberatan, tim peneliti atau penelaah Keberatan akan selalu meminta WP untuk memperlihatkan atau meminjamkan bukti-bukti pendukung berupa pembukuan, catatan, data, informasi atau keterangan lain yang diperlukan.

Akan tetapi perlu diingat bahwa tidak semua data atau keterangan pendukung itu akan dipertimbangkan. Sebab jika data atau keterangan yang WP berikan kepada tim peneliti/penelaah Keberatan tetapi data atau keterangan itu tidak pernah diperlihatkan atau dipinjamkan kepada pemeriksa pajak sebelumnya, maka data atau keterangan itu tidak akan dipertimbangkan dalam proses Keberatan [Pasal 26A ayat (4) UU KUP].

Namun demikian, data atau keterangan yang tidak pernah diungkapkan/diperlihatkan/dipinjamkan kepada pemeriksa pajak tersebut tetap harus dipertimbangkan oleh tim peneliti/penelaah Keberatan apabila disertai dengan alasan [Pasal 14 ayat (3) PMK Nomor 9/PMK.03/2013]:

  1. Tidak pernah diminta oleh pemeriksa pajak sebelumnya; dan atau
  2. Pada saat pemeriksaan pajak data dan keterangan tersebut belum diperoleh WP dari pihak ketiga.

 

Mencabut Surat Keberatan

WP dapat mencabut Keberatannya yang sudah disampaikan kepada Dirjen Pajak. Secara normatif, pencabutan Keberatan tersebut harus dilakukan sebelum WP menerima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir yang dikirim oleh tim peneliti/penelaah [Pasal 11 ayat (1) PMK Nomor 9/PMK.03/2013].

“...Surat Pemberitahuan Untuk Hadir adalah surat yang disampaikan kepada WP yang berisi mengenai pemberian kesempatan kepada WP untuk hadir dalam waktu yang telah ditetapkan guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai hasil penelitian Keberatan dari tim peneliti Keberatan...”

Pencabutan Keberatan harus dilakukan secara tertulis dengan menggunakan Surat Permohonan Pencabutan Pengajuan Keberatan yang sesuai dengan format seperti dalam Lampiran III PMK Nomor 9/PMK.03/2013. Surat ini harus ditandatangani oleh WP atau oleh yang berhak. Jika ditandatangani oleh pihak lain, maka surat tersebut harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.

Apabila WP mencabut pengajuan Keberatannya, maka terhadap SKP yang sudah dicabut Keberatannya tidak dapat diajukan Permohonan PK Pasal 36 UU KUP. Dan jika itu terkait dengan SKP-KB maupun SKP-KBT, maka pajak yang masih harus dibayar dalam SKP-KB maupun SKP-KBT yang semula tidak disetujui WP saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan/verifikasi, menjadi utang pajak sejak tanggal diterbitkannya SKP-KB atau SKP-KBT.

 

Sanksi Terkait Keberatan

Seperti telah diungkap di awal artikel ini, Dirjen Pajak (c.q. Kepala Kanwil djp yang membawahi KPP tempat WP terdaftar/dikukuhkan) harus memberikan keputusan atas Keberatan WP dalam bentuk SK Keberatan. Dan apabila SK Keberatan itu memutuskan untuk menolak atau mengabulkan hanya sebagian Keberatan WP, maka terhadap WP dikenai sanksi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan SK Keberatan dikurangi dengan yang telah dibayar sebelum mengajukan Keberatan.

Dalam konteks ini yang dimaksud dengan “...yang telah dibayar sebelum mengajukan Keberatan..” meliputi baik pembayaran atas jumlah yang disetujui maupun yang tidak disetujui oleh WP dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan/verifikasi {memori penjelasan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011].

Misalnya terhadap PT ABC diterbitkan SKP-KB sebesar Rp 100 juta. Pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan PT ABC hanya menyetujui Rp 20 juta. Namun pada saat mengajukan Keberatan PT ABC membayar seluruh pajak yang tercantum dalam SKP-KB (Rp 100 juta). Jika Keberatan PT ABC ditolak atau diterima sebagian, maka terhadap PT ABC dikenakan sanksi denda 50% x Rp 0,- (karena jumlah pajak dalam SKP-KB sudah dibayar seluruhnya sebelum mengajukan Keberatan).

--ooOoo--

Share

Login to...

Kurs Fiskal Minggu Ini

lazada.co.id