Bagi Anda pengguna browser Mozilla Firefox, untuk dapat Login klik kata “User Name” dan kata “Password” agar dapat mengisi box User Name dan Password.

Tax News Flash

Bagaimana membuat dan mempersiapkan SPT Tahunan PPh untuk WP yang tergolong sebagai WP-UKM..? Baca selengkapnya di sini.

PPh Final - Persewaan Tanah dan Bangunan

Penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan merupakan satu dari sekian banyak penghasilan yang pengenaan PPh-nya ditetapkan bersifat final. Peraturan yang menjadi rujukannya hingga saat ini adalah Pasal 4 ayat (2) UU PPh dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002.

Selain Peraturan Pemerintah tersebut, peraturan lain yang terkait adalah Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 120/KMK.03/2002 yang merupakan perubahan dari KMK Nomor 394/KMK.04/1996, dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor 227/PJ/2002.

Tulisan ini adalah pemaparan mengenai objek, subjek dan tata cara pelunasan atau pembayaran PPh Final atas penghasilan dari persewaan tanah maupun bangunan berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas.

 

Objek Pajak

Penghasilan yang dijadikan objek PPh Final dalam konteks ini adalah penghasilan berupa imbalan sewa atas tanah maupun bangunan. Sesuai dengan ketentuan dan peraturan di atas, yang dimaksud dengan ‘bangunan’ dalam konteks ini adalah bangunan berupa rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, atau pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri.

Terkait dengan kalimat ‘...termasuk bagiannya..’ yang ada di KMK maupun KEP tersebut, SE-22/PJ.4/1996 menjelaskan bahwa yang termasuk dalam pengertian bagian dari gedung perkantoran, pertokoan, atau pertemuan, termasuk areal baik di dalam maupun di luar gedung yang merupakan bagian dari gedung tersebut. Misalnya kita menyewa areal parkir yang ada di Balai Kartini untuk penyelenggaraan bazaar amal. Meski kita tidak menyewa tanah atau pun bangunan Balai Kartini, tetapi itu termasuk dalam konteks persewaan tanah maupun bangunan karena areal parkir itu merupakan bagian dari Balai Kartini.

 

Subjek Pemotong PPh

Secara umum pengenaan PPh Final persewaan tanah dan bangunan dilakukan melalui pemotongan oleh pihak penyewa. Apalagi jika penyewa berstatus sebagai badan/lembaga pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT/permanent establishment), kerjasama operasi, dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang berada di Indonesia.

Orang pribadi dalam negeri, juga wajib melakukan pemotongan PPh Final persewaan tanah dan bangunan ini jika yang bersangkutan sudah mendapat Surat Keputusan