Bagi Anda pengguna browser Mozilla Firefox, untuk dapat Login klik kata “User Name” dan kata “Password” agar dapat mengisi box User Name dan Password.

Tax News Flash

Bagaimana membuat dan mempersiapkan SPT Tahunan PPh untuk WP yang tergolong sebagai WP-UKM..? Baca selengkapnya di sini.

Penentu Besaran PTKP

Sejak diterbitkannya PMK Nomor 162/PMK.011/2012, banyak orang yang membicarakan berapa tambahan PTKP yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Padahal sebelum menghitung berapa besar PTKP yang bisa diterapkan terhadap kita nantinya, kita semestinya harus tahu dulu apa saja ketentuan dan peraturannya. Supaya kita tidak salah menerapkan PTKP dan tidak terjadi kekurangan pembayaran PPh.

Ketentuan Umum PTKP

PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak, adalah batasan jumlah penghasilan yang tidak dikenakan PPh. Dalam bahasa sehari-hari, sering diistilahkan dengan penghasilan yang bebas dari PPh.

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU PPh, PTKP merupakan biaya tambahan yang hanya diberikan khusus kepada orang pribadi (individu atau perseorangan) yang tergolong sebagai Wajib Pajak dalam negeri. Jadi boleh dibilang PTKP itu adalah biaya usaha untuk orang pribadi, khususnya biaya usaha untuk hidup. Akan tetapi berbeda dengan biaya lain yang diatur di Pasal 6 UU PPh, biaya yang namanya PTKP ini ditetapkan secara tersendiri melalui Pasal 7 UU PPh.

Secara tidak langsung UU PPh menegaskan bahwa biaya hidup untuk orang pribadi itu tidak didasarkan pada biaya hidup yang nyata-nyata atau secara riil dikeluarkan oleh orang pribadi yang bersangkutan. Jadi berbeda dengan biaya usaha umum yang disebutkan pada Pasal 6 UU PPh. Ini bisa dilihat pada jumlah atau besaran PTKP yang sudah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPh.

Besaran biaya hidup yang namanya PTKP tersebut berlaku secara fixed untuk satu tahun pajak. Selain itu, biaya hidup ini juga berlaku umum untuk semua orang pribadi tanpa melihat perbedaan status atau profesi. PTKP ini juga tidak membedakan daerah tempat tinggal orang pribadi, apakah di perkotaan atau di pedesaan. Dengan kata lain, seorang petani di pedesaan mendapat PTKP dengan jumlah yang sama seperti orang kaya yang tinggal di Pondok Indah.

Satu-satunya faktor yang dapat membedakan jumlah PTKP antar Wajib Pajak orang pribadi adalah status perkawinannya dan jumlah tanggungannya. Dari ketentuan inilah kemudian timbul kode atau istilah TK/0, TK/1, K/0, K/2, dan sebagainya. TK itu sebutan untuk Wajib Pajak orang pribadi yang tidak kawin sedangkan kode K sebutan untuk yang kawin.

 

Kawin Tidak Kawin

Secara umum kode “TK” diperuntukkan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang belum kawin. Namun demikian, kode ini juga harus dipakai oleh orang yang sudah bercerai dengan istrinya secara resmi (sudah ada putusan pengadilannya). Sementara untuk yang sudah kawin atau masih memiliki istri, kodenya “K”.

Untuk Wajib Pajak (WP) yang kodenya TK diberikan PTKP atau standar biaya hidup sebesar Rp24.300.000,00. Tetapi jika yang bersangkutan memiliki tanggungan, maka dia bisa mendapat tambahan PTKP sebesar Rp2.025.000,00 untuk setiap satu orang yang ditanggung. Jumlah yang dapat ditanggung oleh satu WP orang pribadi tersebut maksimal 3 orang. Tetapi perlu diingat, orang-orang yang dapat ditanggung pun sudah ditentukan oleh UU PPh (lihat penjelasan di bawah).

Bagi WP yang berstatus kawin diberikan PTKP untuk dirinya sendiri sebesar Rp24.300.000,00 dan tambahan untuk status kawinnya sebesar Rp2.025.000,00. Status kawin yang dimaksud di sini adalah bahwa yang bersangkutan secara resmi masih memiliki istri (belum ada putusan cerai dari pengadilan yang berwenang). Status kawin ini tidak melihat pada jumlah perkawinan atau pernikahan yang dilakukan oleh orang pribadi yang bersangkutan. Jadi mau berapa kalipun orang itu menikah dalam satu tahun, PTKP tambahannya tetap hanya sekali yaitu Rp2.025.000,00.

 

Penghasilan Istri Digabung

Khusus bagi WP kawin yang penghasilan istrinya digabung dengan penghasilan suami saat penghitungan PPh, mendapat tambahan Rp24.300.000,00. Tambahan ini berlaku untuk setiap istri yang penghasilannya digabung dengan WP. Misalnya WP punya dua istri, dan penghasilan kedua istrinya digabung, maka tambahannya berarti 2 x Rp24.300.000,00.

Ketentuan mengenai penggabungan penghasilan istri dan suami diatur secara khusus oleh Pasal 8 UU PPh. Sedangkan penjelasannya dapat dilihat dalam SE-29/PJ/2010 tanggal 1 Maret 2010.

 

Orang yang Bisa Dijadikan Tanggungan

Baik WP yang berstatus TK maupun K, bisa menambah jumlah PTKP dengan cara menambah jumlah tanggungan. Jika memiliki tanggungan, maka kodenya ditulis menjadi TK/.... atau K/.... Maksimal jumlah yang ditanggung adalah 3 orang. Jadi maksimal kodenya menjadi TK/3 atau K/3. Akan tetapi mengenai siapa saja orang yang bisa menjadi tanggungan WP, sudah diatur secara khusus oleh UU PPh. Orang-orang yang boleh menjadi tanggungan, menurut Pasal 7 UU PPh, adalah sebagai berikut:

  • Anggota Keluarga Sedarah

Dalam memori penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU PPh dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anggota keluarga sedarah adalah anggota keluarga dalam garis keturunan lurus. Akan tetapi seperti disebutkan dalam memori penjelasannya, anggota keluarga yang bisa menjadi tanggungan WP hanya orang tua WP dan anak kandung WP yang bersangkutan. Dengan demikian bisa saja nanti si A yang masih lajang tetapi menanggung orang tua atau anak angkatnya. Sehingga total PTKP si A bisa menjadi TK/3.

Hal ini senada dengan penjelasan Dirjen Pajak dalam S-112/PJ.41/1995 bahwa yang dapat menjadi tanggungan hanya anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat. Dengan demikian, anggota keluarga sedarah lainnya, seperti kakak, adik, kakek, cucu, tidak bisa dijadikan sebagai penambah PTKP.

Perlu juga diingat bahwa anggota keluarga sedarah tersebut, yang bisa menjadi tanggungan untuk menambah PTKP, adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh WP. Jadi jika ternyata orang tua WP masih memiliki penghasilan, misalnya uang pensiun, maka orang tua WP tersebut tidak dapat dijadikan tanggungan untuk menambah PTKP.

 

Pengertian Anak Kandung

Pasal 7 UU PPh tidak secara jelas membatasi sampai umur berapa tahun seorang anak kandung bisa menjadi tanggungan WP (orang tuanya). Tetapi jika disandingkan dengan ketentuan Pasal 8 UU PPh, semestinya anak kandung yang bisa menjadi tanggungan WP berusia tidak lebih dari 18 tahun dan belum pernah menikah.

Dalam Pasal 8 UU PPh, yang mengatur mengenai penggabungan penghasilan anggota keluarga, ditegaskan bahwa penghasilan yang diterima anak yang belum dewasa (belum 18 tahun dan belum pernah menikah) harus digabung dengan penghasilan orang tuanya. Dari penjelasan ini sebagian praktisi pajak kemudian menyimpulkan jika anak itu sudah di atas 18 tahun, maka penghasilannya dikenakan pajak tersendiri atas nama anak tersebut. Artinya sejak usia di atas 18 tahun seorang anak dianggap sudah dewasa dan sudah keluar dari entitas keluarga tersebut sehingga sudah wajib mendaftar untuk NPWP sendiri.

Akan tetapi dalam praktiknya, tidak sedikit WP yang mencantumkan anak kandungnya yang berusia di atas 18 tahun dan tidak dikoreksi oleh pemeriksa pajak sepanjang bisa dijelaskan bahwa anak tersebut belum pernah menikah dan belum memiliki penghasilan sendiri (belum bekerja).

 

  • Anggota Keluarga Semenda

Anggota keluarga ini muncul karena faktor perkawinan, seperti ibu mertua, ayah mertua, anak tiri, ipar dan lain sebagainya. Dan seperti ditegaskan dalam Pasal 7 UU PPh maupun S-112/PJ.41/1995 tadi, yang bisa menjadi penambah PTKP hanya keluarga yang masih dalam garis keturunan lurus satu derajat yaitu mertua (ayah maupun ibu) dan anak tiri.

Sama seperti anggota keluarga sedarah dalam penjelasan di atas, anggota keluarga semenda yang bisa menjadi tanggungan untuk menambah PTKP adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh WP. Begitu pun dengan kriteria anak tiri yang dapat ditanggung, sama dengan penjelasan mengenai anak kandung di atas.

 

  • Anak angkat

Dalam S-112/PJ.41/1995 juga dijelaskan bahwa pengertian anak angkat menurut UU PPh adalah: anak yang belum dewasa dan belum pernah menikah, anak itu bukan anggota keluarga sedarah maupun semenda, anak itu menjadi tanggungan WP sepenuhnya (tidak mempunyai penghasilan) dan anak itu tinggal bersama WP yang bersangkutan.

 

Ditentukan Pada Awal Tahun

Satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam menentukan besarnya jumlah PTKP adalah bahwa PTKP sangat ditentukan oleh kondisi dan status WP orang pribadi pada awal tahun pajak. Dalam memori penjelasan Pasal 7 ayat (1), UU PPh menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ‘awal tahun’ adalah keadaan pada tanggal 1 Januari tahun pajak yang bersangkutan dan kondisi itu dianggap sama untuk sepanjang tahun tersebut.

Mengambil contoh ilustrasi yang diberikan di memori penjelasan Pasal 7 UU PPh, misalnya si A pada akhir Desember 2012 berstatus K/1 (kawin dengan tanggungan satu anak). Pada saat itu, istri si A sedang hamil besar dan sedang menunggu kelahiran anak keduanya. Kemudian jika anak kedua si A lahir setelah tanggal 1 Januari 2013, maka status si A untuk tahun pajak 2013 masih tetap K/1. Anak kedua si A baru dapat diperhitungkan untuk menambah PTKP mulai tahun pajak 2014.

So, tunggu apa lagi...? Mumpung sekarang sudah menjelang akhir tahun, jika Anda ingin menambah jumlah PTKP untuk tahun 2013 nanti, dengan besaran PTKP baru menurut PMK Nomor 162/PMK.011/2012, segeralah menambah jumlah tanggungan untuk memperbesar PTKP Anda. Dalam hal ini Anda bisa mensegerakan kelahiran anak Anda. Sedangkan bagi Anda yang masih bujangan, Anda bisa menambah PTKP secara maksimal dengan cara mengangkat 3 orang anak angkat atau menikah dengan wanita yang sudah beranak 3. Anda boleh tersenyum, tetapi perlu diketahui inilah tax planning yang bisa kita lakukan terkait dengan PTKP.

--ooOoo--

Share

Login to...

Kurs Fiskal Minggu Ini

lazada.co.id