Bagi Anda pengguna browser Mozilla Firefox, untuk dapat Login klik kata “User Name” dan kata “Password” agar dapat mengisi box User Name dan Password.

Tax News Flash

Bagaimana membuat dan mempersiapkan SPT Tahunan PPh untuk WP yang tergolong sebagai WP-UKM..? Baca selengkapnya di sini.

PPh Pasal 21 Bukan Pegawai #1

Dalam konteks PPh Pasal 21 ada subjek penerima penghasilan yang disebut dengan orang pribadi ‘Bukan Pegawai’.  Jenis pekerjaan, keahlian atau profesinya memang beragam. Tapi penghitungan PPh Pasal 21-nya pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan rumus atau formula yang sama.

 

Definisi dan Batasan Bukan Pegawai

Seperti didefinisikan pada Pasal 1 angka 12 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ./2009, Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemberi kerja (pemotong PPh Pasal 21 atau pemberi penghasilan) sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.

Jika kita pelajari lebih mendalam peraturan Dirjen Pajak tersebut, bukan pegawai ini sebenarnya dibedakan ke dalam dua kelompok utama yaitu tenaga ahli dan bukan tenaga ahli. Dan dalam artikel ini, kita hanya khusus membahas mengenai tenaga ahli dan penghitungan PPh Pasal 21-nya.

 

Pak Panda

Dalam konteks pemotongan PPh Pasal 21, sebagaimana dimaksud PMK Nomor 252/PMK.03/2008 dan PER-31/PJ./2009 tersebut, orang pribadi yang tergolong sebagai tenaga ahli hanya terdiri dari delapan profesional. Dalam praktik sehari-hari, dan untuk mempermudah mengingat mereka, kedelapan profesional ini sering disingkat dengan sebutan PAK PANDA. Mereka adalah:

  1. Penilai;
  2. Aktuaris;
  3. Konsultan;
  4. Pengacara;
  5. Akuntan;
  6. Notaris;
  7. Dokter; dan
  8. Arsitek.

Profesional lainnya, di luar kedelapan profesi tersebut, dalam konteks penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21, tidak dapat dikategorikan sebagai tenaga ahli. Seseorang yang ahli dalam membuat program komputer misalnya, tidak dapat serta merta dikategorikan sebagai tenaga ahli meskipun yang bersangkutan sangat piawai dalam soal hardware dan software komputer. Kecuali jika programmer komputer tadi punya license sebagai konsultan di bidangnya tersebut, maka mereka bisa dimasukkan dalam kelompok konsultan.

Pak Panda ini digolongkan sebagai bukan pegawai apabila mereka bekerja pada kita bukan sebagai pegawai tetap atau tenaga kerja lepas. Mereka dikategorikan sebagai tenaga ahli yang Bukan Pegawai jika mereka tidak termasuk dalam struktur kepegawaian kita. Tetapi jika misalnya mereka ada dalam struktur kepegawaian kita, mereka dikategorikan sebagai Pegawai Tetap.

Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah nama yang Pak Panda tersebut gunakan saat memberikan jasa kepada kita. Apakah mereka menggunakan nama pribadi mereka sendiri atau nama company-nya? Jika mereka menggunakan nama company, maka maka jasa yang mereka berikan kepada kita di luar konteks PPh Pasal 21.

Misalnya Bambang seorang ahli pajak bekerja di PT ABC. Jika misalnya Bambang tercantum dalam struktur kepegawaian PT ABC sebagai pegawai tetap, maka pemotongan PPh Pasal 21 untuk Bambang adalah PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap. Tetapi jika misalnya Bambang tidak tercantum dalam struktur kepegawaian PT ABC, maka dalam hal ini pemotongan PPh-nya bisa ada dua:

  • Jika Bambang memberikan jasa keahlian pajaknya dengan menggunakan nama pribadi, maka pemotongan PPh Pasal 21-nya adalah PPh Pasal 21 Tenaga Ahli. Apalagi jika Bambang punya license sebagai konsultan pajak. Jika tidak punya license konsultan pajak, Bambang tetap dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 tetapi bukan sebagai tenaga ahli melainkan sebagai bukan pegawai lainnya.
  • Jika Bambang memberikan jasanya kepada PT ABC dengan menggunakan nama company, maka pemotongan PPh-nya adalah PPh Pasal 23.

Identifikasi seperti dijelaskan di atas perlu dilakukan agar kita tidak salah dalam melakukan pemotongan PPh. Jika kesalahannya malah memperbesar PPh yang dipotong, mungkin kita aman dari sanksi akibat kurang potong PPh. Tapi bagaimana jika kesalahan identifikasi itu menyebabkan kekurangan potong PPh? Pasti kita bisa dikenakan sanksi bunga akibat kurang potong dan kurang setor.

 

Rumus PPh Pasal 21 Pak Panda

Rumus untuk menghitung PPh Pasal 21 bukan pegawai, termasuk untuk Pak Panda, pada dasarnya hanya ada satu, yaitu seperti berikut: 

PPh Pasal 21 = (Penghasilan Bruto x 50%) – PTKP ) x Tarif PPh

Akan tetapi khusus untuk Pak Panda unsur pengurang berupa PTKP tersebut tidak diberikan dengan alasan umumnya mereka tidak memenuhi syarat pengurangan PTKP tersebut. Sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 PER-31/PJ/2009, unsur pengurang berupa PTKP hanya bisa diberikan jika bukan pegawai tersebut memenuhi ketiga persyararan berikut seluruhnya:

  1. Bukan pegawai tersebut sudah mempunyai NPWP. Jika belum punya NPWP, selain tidak berhak pengurangan PTKP juga dikenai sanksi berupa kenaikan tarif 20% dari tarif PPh normal. Mereka harus menyerahkan fotokopi kartu NPWP dan bagi wanita kawin harus menyerahkan fotokopi kartu NPWP suaminya serta fotokopi surat nikah dan kartu keluarga;
  2. Hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja; dan
  3. Tidak memperoleh penghasilan lainnya (selain dari kita).

Penghasilan yang dimaksud dalam butir ke-2 adalah penghasilan yang memang berasal dari hubungan kerja atau karena ada pekerjaan yang mereka lakukan. Artinya jika penghasilan itu bukan berasal dari pekerjaan yang mereka lakukan kepada kita, maka penghasilan yang kita berikan bukan merupakan objek PPh Pasal 21. Misalnya jika kita memberikan bunga, dividen, royalti atau sewa, maka terhadap penghasilan-penghasilan ini tidak dipotong PPh Pasal 21 melainkan dipotong PPh yang lain.

Syarat yang disebut dalam butir ke-3 inilah yang kerapkali dijadikan dasar mengapa kepada para tenaga ahli ini tidak diberikan pengurangan berupa PTKP. Umumnya klien para tenaga ahli ini bukan hanya kita seorang atau tidak hanya satu company. Sementara syarat nomor 3 ini mengharuskan si tenaga ahli hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja (klien).

 

Tarif PPh Pasal 21

Tarif PPh yang digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 terhadap tenaga ahli Pak Panda ini sama seperti untuk WP orang pribadi dalam negeri lainnya, yaitu tarif PPh yang disebutkan di Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh sebagai berikut: 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif PPh

sampai dengan Rp 50.000.000,-

5%

di atas Rp   50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,-

15%

di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-

25%

di atas Rp 500.000.000,-

30%

Dan sebagaimana sudah diketahui, apabila si orang pribadi penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka dalam penghitungan PPh Pasal 21 tarif tersebut dinaikkan sebesar 20% sehingga secara berurutan tarif PPh-nya menjadi 6%, 18%, 30% dan 36%.

Dalam menerapkan tarif PPh tersebut yang dimaksud dengan lapisan Penghasilan Kena Pajak untuk Pak Panda adalah = (penghasilan bruto x 50%). Dalam hal ini angka 50% dianggap merupakan taksiran atau pedoman penghasilan neto. Dan jika seandainya Pak Panda tadi memang berhak mendapat pengurangan PTKP, maka yang dimaksud dengan Penghasilan Kena Pajak adalah = ((penghasilan bruto x 50%) – PTKP).

Hal lain yang perlu diingat adalah mengenai istilah Penghasilan Bruto. Dalam perkara pemotongan PPh Pasal 21 untuk bukan pegawai ini, termasuk untuk Pak Panda, yang dimaksud dengan penghasilan bruto adalah penghasilan dengan nama atau istilah apapun (sepanjang itu merupakan imbalan atas pekerjaan) dan diberikan dalam bentuk apapun (cash, barang, atau fasilitas).

Misalnya dalam bulan November 2012 kita menggunakan jasa konsultansi pajak dari Bambang seorang konsultan pajak yang sudah memiliki license. Fee yang disepakati misalnya Rp 50.000.000,-. Akan tetapi sesuai perjanjian pembayaran fee ini digantikan dengan dengan sebuah barang dengan nilai yang sama. Dalam hal ini, PPh Pasal 21-nya tetap harus dihitung meskipun imbalan itu diberikan dalam bentuk barang. PPh Pasal 21 yang harus kita dipotong adalah:

= (Rp 50.000.000,00 x 50%) x tarif PPh.

= (Rp 25.000.000,00) x 5%.

= Rp 1.250.000,00

Tarif PPh sebesar 5% tersebut kita terapkan karena secara akumulasi jumlah Penghasilan Kena Pajak atas fee yang kita bayarkan kepada Bambang masih belum melebihi Rp 50.000.000,00 (sesuai tabel tarif PPh di atas). Jika misalnya Penghasilan Kena Pajaknya itu sudah lebih dari Rp 50.000.000,00 maka untuk jumlah yang melebihi Rp 50.000.000,00 itu dikenakan tarif PPh sesuai dengan lapisannya.

Misalnya jika fee yang kita berikan kepada Bambang Rp 750.000.000,00 karena yang bersangkutan berhasil memenangkan sengketa pajak kita di Pengadilan Pajak. Dalam hal ini penghitungan PPh Pasal 21 untuk Bambang adalah sebagai berikut: 

Fee (Penghasilan Bruto)

Rp

750.000.000,-

Penghasilan Kena Pajak (Fee x 50%)

Rp

375.000.000,-

PPh Pasal 21:

 

 

·    Rp   50.000.000,00 x  5%

Rp

2.500.000,-

·    Rp 200.000.000,00 x 15%

Rp

30.000.000,-

·    Rp 125.000.000,00 x 25%

Rp

31.250.000,-

Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong

Rp

63.750.000,-

 
 

Berkesinambungan atau Tidak Berkesinambungan

Dalam penghitungan PPh Pasal 21 terhadap Bukan Pegawai, apapun profesinya termasuk Pak Panda ini, ada istilah “berkesinambungan” dan istilah “tidak berkesinambungan”. Istilah ini sebenarnya merujuk pada frekuensi pemberian penghasilan dalam setahun kalender. Artinya jika kepada Bukan Pegawai tersebut kita hanya sekali saja memberikan penghasilan dalam satu tahun kalender (Januari hingga Desember), maka itu disebut “tidak berkesinambungan”. Tetapi jika kita memberikannya lebih dari sekali dalam satu tahun kalender, itu disebut “berkesinambungan”.

Istilah berkesinambungan dan tidak berkesinambungan ini juga berimbas pada pengakumulasian Penghasilan Neto atau Penghasilan Kena Pajak pada bulan (masa pajak) sebelumnya. Jika pembayaran kepada Bukan Pegawai yang kita lakukan termasuk kategori berkesinambungan, maka kita harus mengakumulasikan penghasilan neto atau penghasilan kena pajak bulan-bulan sebelumnya dengan penghasilan neto atau penghasilan kena pajak bulan berjalan.

Misalnya kita menggunakan jasa konsultansi pajak dari Bambang (konsultan pajak berlisensi) dan memberikan fee sebanyak 2 kali. Pertama pada bulan Mei 2012 memberikan fee untuk jasa pembuatan SPT Tahunan PPh sebesar Rp 100.000.000,00 dan pada bulan Desember 2012 memberikan kembali fee kepada Bambang untuk jasa pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21 masa pajak Desember 2012 sebesar Rp 50.000.000,00.

  • Pada bulan Mei 2012 pembayaran fee kepada Bambang masih tergolong pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan. Sebab ini merupakan pembayaran yang pertama dalam tahun 2012. Jika dalam bulan-bulan sebelumnya (Januari hingga April 2012) sudah ada pembayaran lain meskipun untuk pekerjaan yang berbeda, maka penghasilan neto atau penghasilan kena pajak bulan Januari hingga April tersebut harus diakumulasikan dengan penghasilan neto atau penghasilan kena pajak bulan Mei 2012 ini.
  • Pada bulan Desember 2012, pembayaran fee kepada Bambang sudah tergolong pembayaran yang bersifat berkesinambungan karena sudah ada pembayaran lain di bulan Mei 2012. Artinya jumlah penghasilan neto atau penghasilan kena pajak bulan Desember 2012 ini harus diakumulasikan dengan penghasilan neto atau penghasilan kena pajak bulan Mei 2012.

Pengakumulasian penghasilan neto/penghasilan kena pajak ini sebenarnya untuk penerapan tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a di atas terhadap pembayaran fee pada bulan-bulan yang bersangkutan. Dalam contoh kita di atas, jika misalnya di bulan Mei 2012 jumlah penghasilan neto/penghasilan kena pajak Bambang sudah mencapai Rp 50.000.000,00 maka untuk pembayaran fee bulan Desember 2012 tarif yang digunakan adalah tarif level kedua (15%) atau level berikutnya disesuaikan dengan jumlah lapisan penghasilan kena pajak yang ada di tabel tarif PPh di atas.

Download: Aplikasi Penghitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai.

--ooOoo--

Share

Login to...

Kurs Fiskal Minggu Ini

lazada.co.id