Bagi Anda pengguna browser Mozilla Firefox, untuk dapat Login klik kata “User Name” dan kata “Password” agar dapat mengisi box User Name dan Password.

Tax News Flash

Bagaimana membuat dan mempersiapkan SPT Tahunan PPh untuk WP yang tergolong sebagai WP-UKM..? Baca selengkapnya di sini.

Taxable & Non Taxable Income

Kesalahan Wajib Pajak pemberi kerja saat melakukan penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap, selain yang telah dibahas dalam artikel sebelumnya, adalah kesalahan dalam mengidentifikasi dan menetapkan objek dan bukan objek PPh Pasal 21. Hingga sekarang ini masih banyak Wajib Pajak pemotong PPh Pasal 21 yang keliru dalam menentukan mana yang harus dipotong PPh Pasal 21 dan mana yang seharusnya tidak dipotong.

Dalam artikel kali ini, kita akan membahas mengenai objek dan bukan objek PPh Pasal 21 tersebut, khususnya terhadap Pegawai Tetap. Pembahasan didasarkan pada ketentuan umum UU PPh dan juga PMK Nomor 252/PMK.03/2008 dan PER-31/PJ/2009. Mudah-mudahan artikel ini bisa membantu Pembaca yang dalam bulan Desember ini sedang mempersiapkan penghitungan ulang PPh Pasal 21 Pegawai Tetap.

 

Ketentuan Umum

Pasal 21 ayat (1) huruf a UU PPh antara lain menyatakan bahwa pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

Selain itu, melalui Pasal 5 ayat (1) huruf a PMK Nomor 252/PMK.03/2008, Menteri Keuangan menyatakan bahwa penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 (alias menjadi objek PPh Pasal 21) adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik yang berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.

Dari dua ketentuan tersebut kita, sebagai pemberi kerja pemotong PPh Pasal 21, jika hanya mau cari aman sebenarnya bisa saja menganggap bahwa semua pembayaran yang kita lakukan kepada Pegawai Tetap merupakan objek PPh Pasal 21. Dengan dasar anggapan itu, kemudian kita hitung, kita setor dan kita laporkan PPh Pasal 21-nya. Bukankah di kedua peraturan itu dikatakan bahwa objek PPh Pasal 21 adalah semua imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun, baik yang sifatnya teratur maupun tidak teratur...?

Jika kita (pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21), merupakan Wajib Pajak yang dikenakan PPh Final berdasarkan deemed profit atau deemed tax, maka pendapat tadi memang tidak salah barang se-sen-pun. Sebab bagi Wajib Pajak (WP) yang sudah dikenakan PPh berdasarkan deemed tax ataupun deemed profit, semua pemberian imbalan kepada pegawainya menjadi objek PPh Pasal 21. Begitu juga jika misalnya kita bekerja di perwakilan organisasi internasional, yang oleh Menteri Keuangan ditetapkan bukan sebagai subjek atau Wajib Pajak, semua imbalan yang kita terima apapun bentuknya merupakan objek pemotongan PPh Pasal 21.

WP yang dikenai PPh Final berdasarkan deemed tax misalnya WP perusahaan/pengusaha jasa konstruksi, perusahaan/pengusaha persewaan tanah/bangunan (property) dan developer property. WP ini dikenakan PPh Final berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh.

WP yang dikenai PPh Final berdasarkan deemed profit misalnya WP perusahaan pelayaran dalam negeri dan BUT perusahaan pelayaran luar negeri. WP ini dikenakan PPh Final berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU PPh. Begitu juga dengan WP orang pribadi pengusaha yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Akan tetapi jika kita bukan WP yang disebut di atas, sebenarnya ada beberapa jenis imbalan tertentu kepada Pegawai Tetap yang bukan objek PPh Pasal 21 (non taxable income). Jadi kita tidak seharusnya memotong PPh Pasal 21 terhadap imbalan tertentu tersebut. Ketentuan mengenai non taxable income PPh Pasal 21 ini sebenarnya terselip dalam beberapa pasal baik di PMK Nomor 252/PMK.03/2008 dan PER-31/PJ/2009.

 

Natura

Salah satu yang bukan objek PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap adalah pemberian dalam bentuk natura atau barang. Ketentuan ini bisa dilihat pada Pasal 8 ayat (1) huruf b PMK Nomor 252/PMK.03/2008 serta Pasal 8 ayat 1 huruf b PER-31/PJ/2009. Keduanya selaras dengan Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh.

Misalnya kita memberikan imbalan kepada pegawai berupa beras, minyak, gula dan sembako, atau natura lainnya setiap bulan, maka kita tidak perlu memotong PPh Pasal 21 terhadap natura tersebut. Akan tetapi perlu disampaikan sekali lagi bahwa ketentuan itu hanya berlaku jika kita bukan WP yang dikenakan PPh final baik berdasarkan deemed profit atau deemed tax.

Terkait dengan soal natura ini, satu hal yang perlu diingat adalah bahwa natura yang bukan objek PPh Pasal 21 adalah natura/barang yang diberikan kepada pegawai yang sebelumnya milik pengusaha/perusahaan (tercantum di daftar aktiva/assets perusahaan). Sebab dalam praktik kadang terjadi pemberian natura kepada pegawai di mana pada saat pembeliannya, natura/barang tersebut sudah dibuat atas nama pegawai (tidak masuk dalam daftar aktiva/asset pengusaha/perusahaan).

Misalnya dalam program COP (car ownership program) di mana perusahaan memberikan fasilitas pembelian kredit kendaraan kepada pegawainya. Biasanya skema yang dipakai adalah: perusahaan akan membayar sebagian atau seluruh uang muka dan cicilan kepada dealer kendaraan. Kemudian kendaraan diserahkan langsung ke pegawai dan sudah dibuat atas nama pegawai yang bersangkutan.

Dalam konteks seperti COP, atau program sejenis lainnya seperti KPR, pemberian kepada pegawai tersebut tidak bisa dibilang pemberian dalam bentuk barang (natura). Ini bisa digolongkan sebagai bentuk tunjangan (allowance) dan merupakan objek PPh Pasal 21. Meski pegawai tidak menerima uangnya secara langsung, akan tetapi karena kendaraan, rumah, atau barang lainnya langsung dibuat atas nama pegawai (menjadi milik pegawai) dan langsung bisa dinikmati oleh pegawai, maka dianggap perusahaan memberikan uang kepada pegawai untuk membeli kendaraan, rumah, atau barang lainnya tersebut. Jadi dalam hal ini, perusahaan/pengusaha harus memotong PPh Pasal 21 atas uang muka dan cicilan tadi karena dianggap sebagai bagian dari tunjangan kepada pegawai.

 

Kenikmatan atau Fasilitas

Perlakuan pajak yang sama seperti natura, juga diterapkan terhadap imbalan kepada pegawai yang diberikan dalam bentuk kenikmatan atau fasilitas (benefit in kind). Dalam hal ini yang dimaksud dengan kenikmatan atau benefit in kind misalnya fasilitas pengobatan gratis (baik yang dilaksanakan di klinik milik perusahaan atau di rumah sakit rujukan), fasilitas mess karyawan (baik mess milik perusahaan atau sewaan), fasilitas biaya telepon (komunikasi) dan lain sebagainya. Dalam hal ini, perlakuan pemotongan PPh Pasal 21-nya adalah sebagai berikut:

  • Jika kita, pemberi kerja, bukan WP yang dikenakan PPh Final deemed profit atau deemed tax, maka kita tidak perlu memotong PPh Pasal 21 atas imbalan berupa fasilitas-fasilitas tersebut.
  • Tetapi jika kita merupakan WP yang sudah dikenakan PPh Final deemed profit atau deemed tax, maka kita wajib memotong PPh Pasal 21 atas fasilitas-fasilitas yang kita berikan kepada pegawai tersebut. Apalagi jika memang diketahui besarnya biaya fasilitas untuk masing-masing pegawai.

Pemberian fasilitas-fasilitas tersebut dianggap bukan sebagai objek PPh Pasal 21 karena aliran uang (pembayaran) tidak dilakukan langsung kepada pegawai tetapi kepada pihak ketiga (rumah sakit, pemilik mess, operator, dan lain sebagainya).

Berbeda halnya jika uang diberikan terlebih dahulu kepada pegawai untuk kemudian si pegawai membayarkannya ke rumah sakit atau klinik atas namanya sendiri. Dalam hal ini pemberian uang untuk berobat ke rumah sakit itu disebut tunjangan (allowance) dan merupakan objek PPh Pasal 21.

 

Reimbursement

Terkait dengan reimbursement, dalam praktik ada dua perlakuan pajaknya. Reimbursement adalah skema pembayaran kepada pegawai yang juga banyak dipakai dalam praktik. Dengan skema reimbursement, pegawai akan membayar terlebih dahulu semua biaya pengobatan, biaya telepon, biaya kendaraan, atau pengeluaran lainnya, untuk kemudian pegawai tersebut meminta penggantian kepada perusahaan.

Bagi sebagian pemeriksa pajak, reimbursement (penggantian) kepada pegawai bisa dianggap bukan objek PPh Pasal 21 asalkan memenuhi seluruh syarat berikut:

  1. Bukti-bukti tagihan dari rumah sakit, bengkel, operator, atau pihak ketiga lainnya diserahkan kepada perusahaan. Jika memungkinkan bukti penagihan itu dibuat atas nama perusahaan atau q.q. perusahaan;
  2. Tidak ada mark-up atau mark-down. Artinya jika biaya yang tercantum di bukti-bukti tagihan tersebut Rp 100,- maka penggantian yang diberikan kepada pegawai juga Rp 100,- (tidak lebih dan tidak kurang); dan
  3. Ketentuan mengenai reimbursement tertuang dalam kontrak kerja.

Tetapi bagi sebagian pemeriksa pajak lainnya, reimbursement tetap diperlakukan sebagai objek PPh Pasal 21 terlepas dari dipenuhi atau tidak ketiga persyaratan di atas. Mereka tetap menganggapnya demikian karena aliran uang diberikan secara langsung kepada pegawai sehingga menambah kemampuan ekonomis pegawai yang bersangkutan (lihat Pasal 4 ayat (1) mengenai definisi penghasilan).

 

Iuran Pensiun

Dalam rangka memberikan kesejahteraan dan jaminan hari tua saat pegawai selesai bertugas, biasanya perusahaan mengikutsertakan pegawai-pegawainya dalam program Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua (THT/JHT). Ada yang diikutsertakan dalam program Jamsostek, Astek, atau Dana Pensiun lainnya. Kemudian secara berkala perusahaan membayar iuran THT/HJT kepada Jamsostek, Astek, atau Dana Pensiun lainnya tadi atas nama dan untuk pegawai yang telah didaftarkannya tersebut.

Besarnya iuran THT/JHT tadi biasanya sudah ditentukan oleh badan yang mengelola dana pensiun. Kalau menggunakan Jamsostek misalnya, besarnya iuran adalah 5,7% dari gaji. Dari iuran sebesar 5,7% itu, 2% dipotong dari gaji pegawai sedangkan sisanya (3,7%) ditanggung oleh perusahaan.

Terkait dengan hal tersebut, menurut Pasal 8 ayat (1) huruf c PMK Nomor 252/PMK.03/2008, jumlah iuran yang sebesar 3,7% tadi bukan merupakan objek PPh Pasal 21 dengan syarat iuran itu dibayar kepada dana pensiun yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan.

Lalu bagaimana jika iuran THT/JHT itu kita bayarkan kepada dana pensiun tidak resmi alias yang belum mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan? Apakah lantas menjadi objek PPh Pasal 21...? Hingga artikel ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi baik dari Menteri Keuangan maupun Dirjen Pajak. Itu sebabnya dalam praktik ada dua perlakuan terhadap iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun tidak resmi.

Sebagian orang berpendapat bahwa iuran pensiun yang ditanggung perusahaan (yang kalau di Jamsostek sebesar 3,7%) yang dibayarkan kepada dana pensiun yang belum resmi, merupakan objek dan harus dipotong PPh Pasal 21. Pendapat mereka ini umumnya didasarkan pada pemahaman secara a-contrario terhadap suatu peraturan. Jadi karena di PMK itu yang disebut sebagai bukan objek PPh Pasal 21 hanya yang dibayarkan kepada dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan, maka terhadap iuran kepada dana pensiun lainnya otomatis menjadi objek PPh Pasal 21.

Tetapi jika kita ikuti pemahaman a-contrario tadi, maka efek berikutnya adalah akan terjadi pengenaan pajak (PPh) berganda terhadap objek ini:

  • Pengenaan PPh yang pertama, akan terjadi dua kali yaitu pada saat iuran itu dibayarkan. Sebab selain akan dikenakan PPh Pasal 21, perusahaan pun akan dikenakan PPh badan karena iuran itu tidak boleh dibiayakan. Terkait dengan iuran pensiun yang ditanggung perusahaan ini, perusahaan boleh membiayakan iuran pensiun itu hanya jika iuran itu dibayarkan kepada dana pensiun yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan (Pasal 6 ayat (1) huruf c UU PPh).
  • Pengenaan PPh yang kedua dan yang terakhir, terjadi pada saat dana pensiun tersebut membayarkan uang tebusan pensiun atau uang manfaat pensiun kepada pegawai.

Oleh karena itu banyak konsultan dan praktisi pajak yang menyarankan kepada pemberi kerja agar pembayaran iuran pensiun itu dibayarkan hanya kepada dana pensiun resmi yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Ini untuk menghindari terjadinya pengenaan pajak berganda terhadap suatu objek.

Apabila hal itu tidak bisa dilakukan, mereka menyarankan kepada pemberi kerja untuk tidak menggunakan akun Iuran Pensiun melainkan akun Tunjangan (Allowance). Memang dengan cara ini iuran (tunjangan) itu akan dikenakan PPh Pasal 21. Tetapi paling tidak si pemberi kerja bisa membiayakan iuran yang ditanggungnya tadi sehingga efek pengenaan PPh berganda seperti diilustrasikan di atas bisa dikurangi.

 

Premi Asuransi

Jika kita mengikutsertakan pegawai pada program asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa, maka premi asuransi yang ditanggung oleh perusahaan (pemberi kerja) merupakan objek PPh Pasal 21. Begitu juga jika pegawai kita ikutsertakan dalam program JPK, JK, dan JKK yang diselenggarakan oleh Jamsostek. Karena pada intinya JK, JKK, dan JPK yang diselenggarakan oleh Jamsostek dipersamakan dengan kelima jenis premi asuransi tadi (SE-02/PJ.31/1996 tanggal 6 Mei 1996).

Pada era sekarang ini perusahaan asuransi menggunakan banyak istilah yang berbeda untuk setiap program asuransinya. Ini kerap membuat bingung WP terutama perusahaan yang mengikutsertakan pegawainya di program asuransi tersebut. Mereka ragu untuk memotong apalagi jika program asuransinya tidak bernama: asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna atau asuransi beasiswa. Padahal menurut para pakar pajak, yang perlu kita perhatikan sebenarnya bukan nama asuransinya melainkan substansinya. Misalnya asuransi pendidikan. Sebenarnya asuransi ini substansinya sama dengan asuransi bea siswa sebagaimana dimaksud UU PPh dan PMK tersebut. Jadi harus dipotong PPh Pasal 21.

Contoh lain misalnya di Jamsostek. Di Jamsostek nama program asuransinya: JPK (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan), JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JK (Jaminan Kematian). Menurut SE-02/PJ.31/1996 ketiga program Jamsostek ini secara prinsip serupa dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, dan asuransi jiwa. Oleh karena itu iuran atau premi untuk ketiga program Jamsostek ini ditetapkan sebagai objek PPh Pasal 21.

 

PPh Ditanggung Perusahaan

Pada beberapa perusahaan ada kebijakan berupa PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan. Dengan kebijakan ini, PPh Pasal 21 yang harus disetor ke kas negara tidak dipotong dari gaji dan tunjangan pegawai tetapi ditanggung sendiri oleh perusahaan. Jadi secara substantif kebijakan ini sama seperti pemberian fasilitas yang telah dijelaskan di atas, yaitu fasilitas tidak dipotong PPh Pasal 21.

Jika perusahaan yang menerapkan kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung tersebut bukan WP yang dikenakan PPh Final berdasarkan deemed profit atau deemed tax, maka PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan itu bukan objek PPh Pasal 21. Tetapi jika perusahaan itu sudah dikenakan PPh Final, seperti perusahaan konstruksi, persewaan tanah/bangunan, perusahaan pelayaran, dan perusahaan lain yang dikenakan PPh Final, maka PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan itu merupakan objek PPh Pasal 21. Ini berarti, mau tidak mau perusahaan yang bersangkutan menerapkan mekanisme gross-up dalam menghitung PPh Pasal 21 ditanggung tadi.

Kadangkala PPh yang ditanggung perusahaan bukan hanya PPh Pasal 21, melainkan PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 milik pegawai yang bersangkutan. Biasanya kebijakan ini diterapkan terhadap para ekspatriat yang memang sering kali meminta perlakuan khusus dan istimewa. Nah, dalam konteks ini, meskipun namanya PPh ditanggung perusahaan, tetap merupakan objek PPh Pasal 21 karena secara prinsip merupakan tunjangan (allowance) kepada ekspatriat yang bersangkutan. Dan ketentuan ini berlaku umum, baik bagi perusahaan yang sudah dikenakan PPh Final maupun tidak final.

--ooOoo--

Share

Login to...

Kurs Fiskal Minggu Ini

lazada.co.id