Bagi Anda pengguna browser Mozilla Firefox, untuk dapat Login klik kata “User Name” dan kata “Password” agar dapat mengisi box User Name dan Password.

Tax News Flash

Bagaimana membuat dan mempersiapkan SPT Tahunan PPh untuk WP yang tergolong sebagai WP-UKM..? Baca selengkapnya di sini.

PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap

Salah satu subjek orang pribadi yang dikenakan PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang tergolong sebagai Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas. Bagi sebagian perusahaan atau pemberi kerja perhitungan PPh Pasal 21-nya relatif rumit dan njelimet. Belum lagi ada risiko complain dari orang pribadi yang bersangkutan. Maklum saja, mereka yang tergolong Pegawai Tidak Tetap ini umumnya adalah buruh. Jadi tidak heran jika banyak dari mereka yang kurang memahami peraturan mengenai pemotongan dan pengenaan PPh Pasal 21. Itu sebabnya tidak sedikit pemberi kerja yang mencari alternatif penghitungan termudah. Sedangkan untuk menghindari konflik dengan Pegwai Tidak Tetap ini, biasanya PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja.

Sebelum membahas siapa yang masuk kriteria sebagai Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas dan bagaimana menghitung PPh Pasal 21 terhadap mereka, perlu diinformasikan bahwa sejak 1 Januari 2013 peraturan yang berlaku adalah Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2012. Peraturan Dirjen Pajak ini terbit pada tanggal 27 Desember 2012 dan merupakan pengganti PER-31/PJ/2009 stdd PER-57/PJ/2009. Artinya sejak 1 Januari 2013 PER-31/PJ/2009 dan perubahannya itu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

 

Kriteria Pegawai Tidak Tetap

Menurut Pasal 1 angka 11 PER-31/PJ/2012, yang dimaksud dengan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas (untuk selanjutnya disebut dengan singkatan TKL), adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Sedangkankan kata ‘pegawai’ itu sendiri, menurut Pasal 1 angka 9, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerajaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri.

Seperti sudah dijelaskan dalam artikel sebelumnya, yang dimaksud dengan kata ‘pegawai’ dalam konteks PPh Pasal 21 adalah orang pribadi pekerja yang bekerja secara penuh atau full time pada pemberi kerja (perusahaan atau orang pribadi pemberi kerja). Biasanya yang namanya ‘pegawai’ itu harus mengisi daftar hadir atau absensi, baik absensi pada saat datang atau pulang kerja. Sedangkan jika yang bersangkutan tidak wajib mengisi daftar kehadiran atau absensi kerja, maka yang bersangkutan digolongkan sebagai Bukan Pegawai.

Kemudian, seorang pegawai akan tergolong sebagai TKL apabila pegawai tersebut mendapat gaji atau penghasilan yang jumlahnya didasarkan pada hari kerjanya, atau berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan, atau berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan.

 

Beda Dengan Pegawai Tetap

Dengan demikian, TKL menurut peraturan pajak berbeda dengan Pegawai Tetap yang mendapat basic salary dalam jumlah tetap setiap bulan. Meski tidak masuk kerja misalnya, basic salary itu tetap akan diterima oleh Pegawai Tetap. Remunerasi yang tidak diberikan jika Pegawai Tetap tidak masuk kerja biasanya hanya remunerasi berbentuk tunjangan (allowance) seperti tunjangan transport, tunjangan makan, dlsb.

Akan tetapi untuk Pegawai Tidak Tetap, dalam konteks PPh Pasal 21, tidak memiliki basic salary seperti halnya Pegawai Tetap. Jumlah salary atau penghasilannya juga bisa berubah-ubah setiap bulan karena dihitung berdasarkan jumlah hari kerja. Untuk buruh pabrik seperti rokok misalnya, gaji atau basic salary mereka dihitung berdasarkan jumlah lintingan rokok yang mereka hasilkan seharinya. Sementara untuk buruh atau kuli bangunan, mereka juga mendapat salary yang berubah-ubah berdasarkan jumlah hari mereka bekerja.

 

Penghitungan PPh Pasal 21 TKL

Secara umum penghitungan PPh Pasal 21 untuk TKL ini dibedakan ke dalam dua penghitungan. Pertama, penghitungan PPh Pasal 21 untuk TKL yang dibayarkan tidak secara bulanan dan yang kedua adalah penghitungan PPh Pasal 21 untuk TKL yang dibayarkan secara bulanan. Penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji dan penghasilan kepada TKL yang dibayarkan secara bulanan relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan yang dibayarkan tidak secara bulanan.

Jika gaji dan penghasilan kepada TKL dibayarkan secara bulanan, kita sebagai pemberi kerja yang harus memotong PPh Pasal 21 hanya perlu mengalikan gaji dan penghasilan untuk bulan yang bersangkutan dengan 12 bulan penuh (setahun). Kemudian hasil kalinya kita kurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk TKL tadi sehingga diperoleh Penghasilan Kena Pajak. Selanjutnya, Penghasilan Kena Pajak tadi kita kalikan dengan tarif PPh umum yaitu tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.

Seandainya terhadap TKL tadi ada pembayaran premi atau iuran pensiun, maka premi asuransi yang ditanggung perusahaan pemberi kerja ditambahkan terlebih dahulu sebelum dikalikan dengan 12 bulan. Begitu juga jika misalnya ada dan iuran pensiun yang ditanggung oleh TKL, maka iuran pensiun tersebut dikurangkan terlebih dahulu dari penghasilan bulanan sebelum dikalikan dengan 12 bulan.

“Dalam penghitungan PPh Pasal 21 terhadap TKL, tidak ada pengurang berupa Biaya Jabatan. Unsur pengurang berupa Biaya Jabatan hanya diterapkan terhadap Pegawai Tetap.”

Contoh Penghitungan:

Budi bekerja sebagai buruh bangunan di proyek pembangunan sebuah mall di Jakarta. Ia diberi upah Rp 150.000,00 sehari tetapi dibayarkan secara bulanan. Kontraktor yang membangun mall tersebut mambayarkan premi asuransi kecelakaan untuk budi sebesar Rp 100.000,00 sebulan. Dalam bulan Januari 2013 ini, misalnya Budi bekerja full selama 25 hari kerja sejak tanggal 2 hingga tanggal 31 Januari 2013. Budi hanya mengambil libur kerja pada hari Minggu.

Jika pembayaran upah kepada Budi dilakukan pada setiap akhir bulan (secara bulanan), maka penghitungan PPh Pasal 21 terhadap upah Budi adalah seperti berikut:

Upah bulan Januari 2013 (Rp 150.000,00 x 25 hari)

3.750.000,00

Upah disetahunkan (upah sebulan x 12 bulan)

45.000.000,00

PTKP Setahun (TK/0)

24.300.000,00

Penghasilan Kena Pajak Setahun

20.700.000,00

PPh Pasal 21 Setahun (5%, jika Budi tidak punya NPWP tarifnya 6%)

1.035.000,00

PPh Pasal 21 bulan Januari 2013 (PPh Pasal 21 setahun ÷ 12 bulan)

86.250,00

Penghitungan seperti tersebut di atas dilakukan setiap bulan pada saat pembayaran upah dan penghasilan kepada Budi atau TKL lainnya. Faktor pengali sebesar 12 bulan diterapkan dalam setiap bulan pembayaran.

 

Penghasilan Diberikan Tidak Secara Bulanan

Rumus atau formula penghitungan PPh Pasal 21 seperti ilustrasi di atas banyak digunakan oleh perusahaan pemberi kerja karena lebih mudah dan simple. Tetapi jika seandainya pembayaran atau pemberian upah dan penghasilan kepada Budi tidak diberikan secara bulanan, misalnya diberikan secara mingguan atau dua mingguan, maka penghitungan PPh Pasal 21-nya relatif lebih njelimet (khususnya bagi perusahaan pemberi kerja yang tidak menggunakan aplikasi atau software penghitungan PPh Pasal 21).

Kita misalkan saja upah dan penghasilan Budi tidak dibayarkan secara bulanan, melainkan dibayar secara mingguan yaitu pada setiap hari Sabtu. Maka dalam hal ini penghitungan PPh Pasal 21-nya dilakukan setiap minggu sebelum upah dan penghasilan lainnya diberikan kepada Budi.

  • PPh Pasal 21 Minggu Pertama

Pada minggu pertama bulan Januari 2013, Budi bekerja hanya 4 (empat) hari yaitu Rabu, Kamis, Jum’at dan Sabtu (tanggal 2 hingga 5 Januari 2013). Upah dibayarkan pada setiap Sabtu sore agar Budi dan TKL yang berstatus bujang lainnya bisa bermalam mingguan dengan tenang. Dengan demikian, berarti upah dan penghasilan Budi selama 4 hari kerja adalah sebesar = (Rp 150.000,00 x 4 hari) = Rp 600.000,00.

Karena upah sehari untuk Budi belum melebihi Rp 200.000,00 dan total upah yang dibayarkan kepada Budi di Januari 2013 tersebut masih belum melebihi Rp 2.025.000,00, berarti pada minggu pertama ini terhadap Budi belum dilkenakan PPh Pasal 21. Artinya Budi bisa membawa pulang upahnya secara utuh sebesar Rp 600.000,00.

  • PPh Pasal 21 Minggu Kedua

Pada minggu ke-2 Januari 2013, Budi bekerja sebanyak 6 (lima) hari yaitu sejak tanggal 7 hingga 12 Januari 2013. Dengan demikian, berarti upah dan penghasilan Budi pada minggu ke-2 ini adalah sebesar = (Rp 150.000,00 x 6 hari) = Rp 900.000,00. Jika ditambahkan dengan upah pada minggu pertama (Rp 600.000,00) berarti total upah untuk Budi selama Januari 2013 ini sebesar Rp 900.000,00 + Rp 600.000,00 = Rp 1.500.000,00.

Dengan demikian, seperti pada minggu pertama di atas, Budi pada minggu kedua ini juga masih bisa membawa pulang upahnya secara utuh sebesar Rp 900.000,00 tanpa ada pemotongan PPh Pasal 21. Sebab total upah di Januari 2013 ini masih belum melebihi Rp 2.025.000,00.

  • PPh Pasal 21 Minggu Ketiga

Pada minggu ke-3 bulan Januari 2013, misalkan Budi juga bekerja penuh selama 6 (enam) hari yaitu sejak tanggal 14 hingga 19 Januari 2013. Berarti upah dan penghasilan Budi pada minggu ke-3 ini juga sebesar = (Rp 150.000,00 x 6 hari) = Rp 900.000,00.

Jika ditambah dengan upah minggu pertama dan kedua, maka total upah Budi dalam bulan Januari 2013 ini sudah sebesar Rp 600.000,00 + Rp 900.000,00 + Rp 900.000,00 = Rp 2.400.000,00 atau sudah melebihi Rp 2.025.000,00. Dengan demikian, sesuai dengan PER-31/PJ/2012, PTKP yang diterapkan terhadap Budi bukan lagi Rp 200.000,00 sehari melainkan PTKP harian yang sebenarnya.

PTKP harian dihitung dari PTKP setahun, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 UU PPh dan PMK Nomor 162/PMK.011/2012, dibagi dengan 360 hari. Karena Budi masih berstatus TK/0, maka PTKP harian untuk Budi adalah Rp 24.300.000,00 dibagi dengan 360 hari atau sama dengan Rp 67.500,00 sehari.

Seperti disebutkan dalam ilustrasi di atas, upah sehari untuk Budi adalah sebesar Rp 150.000,00 sementara PTKP sehari adalah Rp 67.500,00. Dengan demikian, Penghasilan Kena Pajak seharinya adalah sebesar Rp 82.500,00 sedangkan PPh Pasal 21 seharinya adalah Rp 4.125,00 (tarif PPh 5% karena diasumsikan Budi memiliki NPWP).

Sampai minggu ke-3 bulan Januari 2013 ini, Budi sudah bekerja dan menerima upah untuk selama 16 hari. Berarti PPh Pasal 21 yang terutang hingga hari ke-16 adalah = Rp 4.125,00 x 16 hari = Rp 66.000,00. Akan tetapi karena sejak pembayaran upah di minggu pertama dan kedua belum dilakukan pemotongan, maka PPh Pasal 21 itu harus dipotong di minggu ke-3 ini. Dengan demikian, total upah yang dapat dibawa pulang Budi di minggu ke-3 ini sebesar Rp 900.000,00 – Rp 66.000,00 = Rp 834.000,00.

  • PPh Pasal 21 Minggu Keempat

Pada minggu ke-4 bulan Januari 2013, misalkan Budi hanya bekerja selama 3 (tiga) hari yaitu sejak tanggal 21 hingga 23 Januari 2013. Berarti upah dan penghasilan Budi pada minggu ke-4 ini sebesar = (Rp 150.000,00 x 3 hari) = Rp 450.000,00. PPh Pasal 21 selama tiga hari tersebut sebesar Rp 4.125,00 x 3 hari = Rp 12.375,00. Jadi pada minggu ke-4 ini upah yang bisa dibawa pulang Budi untuk bermalam mingguan hanya Rp 437.625,00.

  • PPh Pasal 21 Minggu Kelima

Pada minggu terakhir bulan Januari 2013, Budi bekerja full hingga tanggal 2 Februari 2013. Untuk menghitung PPh Pasal 21 bulan Januari 2013, penghitungan harus di-cut hingga tanggal 31 Januari 2013 (untuk upah tanggal 1 dan 2 Februari 2013 dimasukkan ke penghitungan PPh Pasal 21 bulan Februari 2013). Dengan demikian, penghitungan PPh Pasal 21terhadap Budi untuk bulan Januari 2013 adalah sebagai berikut:

Upah Minggu ke-5 (Rp 150.000,00 x 4 hari)

600.000,00

PTKP (4 hari kerja di minggu ke-5)

270.000,00

Penghasilan Kena Pajak minggu ke-5

330.000,00

PPh Pasal 21 minggu ke-5 (Rp 330.000,00 x 5%)

16.500,00

PPh Pasal 21 minggu ke-4

12.375,00

PPh Pasal 21 minggu ke-3, minggu ke-2 dan minggu ke-1

66.000,00

Total PPh Pasal 21 bulan Januari 2013

94.875,00

PPh Pasal 21 yang terutang atas upah dan penghasilan Budi tersebut harus disetor paling lambat pada tanggal 10 Februari 2013. Penyetoran digabungkan dengan PPh Pasal 21 atas TKL lainnya.

 

Upah dan Penghasilan Sehari Melebihi Rp 200.000,00

Untuk TKL yang mendapat upah sehari lebih dari Rp 200.000,00 maka PTKP harian pada saat upah kumulatifnya belum melebihi Rp 2.025.000,00 adalah sebesar Rp 200.000,00. Tetapi jika upah kumulatifnya dalam bulan tersebut sudah melebihi Rp 2.025.000,00 maka PTKP yang diterapkan adalah PTKP harian sebenarnya (yaitu PTKP setahun dibagi dengan 360 hari).

Misalkan Joko, sahabat Budi, bekerja pada proyek yang sama dan mendapat upah sehari Rp 300.000,00 karena ditunjuk sebagai mandor. Sama seperti Budi, upah Joko juga dibayarkan secara mingguan. Status PTKP Joko misalkan K/0 (kawin tanpa memiliki tanggungan). Upah Joko juga dibayar secara mingguan, sama seperti Budi.

 

  • PPh Pasal 21 Minggu Pertama

Pada minggu pertama bulan Januari 2013, Joko juga bekerja sejak tanggal 2 hingga tanggal 5 Januari 2014 3 atau sebanyak 4 hari kerja. Dengan demikian, jumlah upah Joko di minggu pertama ini mencapai Rp 1.200.000,00. Karena upah kumulatif Joko belum melebihi Rp 2.025.000,00 maka PTKP yang digunakan adalah PTKP harian berdasarkan PER-31/PJ/2012 yaitu Rp 200.000,00 sehari.

Dengan upah sehari Rp 300.000,00 (melebihi batasan PTKP harian), maka PPh Pasal 21 harian untuk Joko pada minggu pertama ini sebesar (Rp 300.000,00 – Rp 200.000,00) x 5% = Rp 5.000,00 (asumsi Joko punya NPWP. Jika Joko tidak punya NPWP, tarif PPh yang diterapkan adalah 6%). Dengan demikian, PPh Pasal 21 yang harus dipotong dari upah Joko pada minggu pertama ini = Rp 5.000,00 x 4 hari = Rp 20.000,00.

  • PPh Pasal 21 Minggu Kedua

Pada minggu kedua di bulan Januari 2013, Joko juga bekerja sejak tanggal 7 hingga tanggal 12 Januari 2014 3 atau 6 hari kerja. Dengan demikian, upah yang diberikan kepada Joko di minggu ke-2 ini sebesar: 

Upah Minggu ke-2 (Rp 300.000,00 x 6 hari)

1.800.000,00

Upah Minggu ke-1 (Rp 300.000,00 x 4 hari)

1.200.000,00

Total upah hingga minggu ke-2 bulan Januari 2013

3.000.000,00


Upah kumulatif Joko memasuki minggu ke-2 bulan Januari 2013 sudah melebihi Rp 2.025.000,00. Dengan demikian PTKP untuk Joko harus menggunakan PTKP harian yang sebenarnya, yaitu K/0 dibagi dengan 360 hari = Rp 26.325.000 dibagi 360 hari = Rp 73.125,00 sehari. Penghitungan PPh Pasal 21 Joko pada minggu ke-2 ini berubah dari perhitungan PPh Pasal 21 di minggu pertama. 

Upah harian

300.000,00

PTKP harian

73.125,00

Penghasilan Kena Pajak sehari

226.875,00

Penghasilan Kena Pajak sehari dibulatkan

226.000,00

PPh Pasal 21 sehari = Rp 226.000,00 x 5%

11.300,00

PPh Pasal 21 atas upah 10 hari kerja (hingga minggu ke-2)

113.000,00

PPh Pasal 21 yang sudah dipotong di minggu ke-1

20.000,00

PPh Pasal 21 yang harus dipotong di minggu ke-2

93.000,00

 

  • PPh Pasal 21 Minggu Ketiga

Pada minggu ketiga dan minggu barikutnya di bulan Januari 2013, penghitungan PPh Pasal 21 atas upah Joko harus menggunakan PTKP harian yang sebenarnya yaitu Rp 73.125,00. Dengan demikian, PPh Pasal 21 atas upah Joko di minggu ke-3 dihitung sebagai berikut::

= ((Rp 300.000,00 x 6 hari) – (Rp 73.125 x 6 hari)) x tarif PPh.

= (Rp 1.800.000,00 – Rp 438.750,00) x tarif PPh.

= Rp 1.361.000 x 5%

= Rp 68.050,00

 

Upah dan Penghasilan Mencapai Rp 7.000.000,00

Jika misalnya dalam satu bulan kalender penghasilan TKL sudah mencapai Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), maka sesuai dengan PER-31/PJ/2012, penghitungan PPh Pasal 21 terhadap upah tersebut dilakukan dengan menerapkan formula atau rumus yang sama seperti upah yang dibayar secara bulanan yang sudah dijelaskan di atas.

Misalkan upah Joko pada minggu terakhir di bulan Januari 2013 secara akumulatif sudah mencapai Rp 7.000.000,00 maka penghitungan PPh Pasal 21 atas upah Joko dihitung seperti upah yang dibayarkan secara bulanan. 

Total akumulasi upah di Januari 2013

7.000.000,00

Upah disetahunkan = Rp 7.000.000,00 x 12 bulan

84.000.000,00

PTKP Setahun (K/0)

26.325.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun

57.675.000,00

PPh Pasal 21 Setahun

3.651.250,00

PPh Pasal 21 sebulan = Rp 3.651.250,00 dibagi 12 bulan

304.271,00

dikurangi PPh Pasal 21 yang sudah dipotong di minggu-minggu sebelumnya

xxxxxxx,00

PPh Pasal 21 yang harus dipotong di Januari 2013

yyyyyyy,00


--ooOoo--

Share

Login to...

Kurs Fiskal Minggu Ini

lazada.co.id