Bagi Anda pengguna browser Mozilla Firefox, untuk dapat Login klik kata “User Name” dan kata “Password” agar dapat mengisi box User Name dan Password.

Tax News Flash

Bagaimana membuat dan mempersiapkan SPT Tahunan PPh untuk WP yang tergolong sebagai WP-UKM..? Baca selengkapnya di sini.

Biaya Entertainment Fiskal

Dalam jenis usaha tertentu, biaya entertainment untuk memberikan jamuan atau representasi kepada kolega, relasi, rekan bisnis, atau lainnya, tidak bisa dihindari dan mutlak harus dikeluarkan. Ini agar bisnis bisa berjalan lancar dan proyek yang diincar bisa diperoleh dengan mudah tanpa hambatan. Dalam konteks umum, hal tersebut bisa dibilang lumrah. Namun dalam konteks pajak atau fiskal, ada aturan khusus mengenai biaya perjamuan atau representasi ini terutama jika Wajib Pajak ingin membiayakannya di SPT Tahunan PPh.

 

Biaya Entertainment Menurut Fiskal

Entertainment umumnya diberikan dalam bentuk perjamuan maupun representasi atau hiburan dan fasilitas. Misalnya makan di restoran, menginap di hotel, guest house, bungalow, bermain golf atau olah raga berkelas lainnya atau bentuk perjamuan dan representasi lainnya. Entertainment ini dapat diberikan baik di tempat usaha atau di kantor Wajib Pajak maupun di luar kantor Wajib Pajak.

Jadi jika kita tilik dari bentuknya, biaya entertainment itu umumnya berupa natura atau kenikmatan yang dalam istilah pajak disebut dengan benefit in kind. Akan tetapi benefit in kind yang satu ini berbeda dengan benefit in kind yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e maupun Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh. Benefit in kind yang dimaksud di Pasal 9 atau di Pasal 4 UU PPh itu khusus dikaitkan dengan pegawai sedangkan benefit in kind dalam konteks entertainment hanya diberikan kepada bukan pegawai.

Selain tidak diberikan kepada pegawai, benefit in kind yang namanya entertainment itu juga diberikan di luar konteks hubungan kerja dalam arti bahwa suguhan atau representasi itu diberikan bukan sebagai imbalan langsung atas pekerjaan atau jasa. Perbedaan-perbedaan ini harus kita fahami karena konteks pembiayaan, pengakuan objek PPh dan pemotongan PPh-nya berbeda.

  • Untuk benefit in kind yang kita berikan kepada pegawai (tetap atau pegawai tidak tetap), biaya ini secara umum tidak boleh dibiayakan di SPT Tahunan PPh dan bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 21;
  • Untuk benefit in kind yang kita berikan kepada bukan pegawai tetapi diberikan dalam konteks sebagai imbalan atas jasa dan pekerjaan mereka, secara substantif merupakan imbalan jasa (fee) yang diberikan tidak dalam bentuk uang. Secara prinsip seharusnya terhadap imbalan ini harus dipotong PPh Pasal 21 atau Pasal 23 karena dianggap sebagai pengganti (barter) jasa dengan fee. Implikasinya benefit in kind ini juga harus bisa dibiayakan di SPT Tahunan PPh tanpa harus disertai dengan daftar nominatif.

 

Ada Daftar Biaya Entertainment

Benefit in kind dalam konteks entertainment juga diberikan bukan kepada pegawai. Tetapi umumnya diberikan bukan dalam konteks sebagai pengganti atau barter imbalan (fee) atas pekerjaan dan jasa yang mereka lakukan. Definisi dan batasannya memang agak beda tipis dengan barter imbalan fee. Tapi perlakuan pajaknya sangat berbeda.

Seperti sudah disebutkan di atas, jika benefit in kind ini dianggap sebagai barter imbalan (fee) dengan pekerjaan/jasa, semestinya barter imbalan ini dapat dibiayakan di SPT Tahunan PPh tetapi menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23. Namun jika diberikan dalam konteks entertainment, maka biaya ini bukan merupakan objek pemotongan PPh tetapi tetap dapat dibiayakan di SPT Tahunan PPh pihak yang memberikan entertainment.

Karena sulit untuk membedakan apakah entertainment ini diberikan dalam konteks imbalan (fee) atau bukan, maka pihak otoritas kemudian memberikan syarat agar biaya entertainment ini dibuatkan daftar nominatif biaya entertainment. Selain untuk menentukan apakah terhadap entertainment ini memang bukan objek pemotongan PPh, daftar nominatif biaya entertainment tersebut juga dimaksudkan untuk melihat apakah pengeluaran biaya entertainment itu ada kaitannya dengan kegiatan usaha Wajib Pajak pemberi entertainment.

Oleh karena itu dalam daftar nominatif biaya entertainment Wajib Pajak harus menyebutkan nama orang, posisi (jabatan), nama perusahaan dan jenis usaha dari orang yang diberikan entertainment. Keterangan ini selain berguna untuk menentukan keterkaitan biaya entertainment dengan kegiatan usaha Wajib Pajak, juga dimanfaatkan untuk menentukan apakah pengeluaran ini murni entertainment atau merupakan barter imbalan jasa atas pekerjaan yang sudah dilakukan.

Misalnya ketika dalam kolom identitas penerima entertainment itu tercantum nama seorang konsultan yang biasa digunakan oleh Wajib Pajak, maka pemeriksa pajak bisa saja menilai bahwa entertainment yang diberikan tersebut bukan murni entertainment melainkan sebagai imbal jasa (barter) atas pekerjaan konsultan tadi kepada Wajib Pajak. Apalagi jika nominalnya ternyata cukup besar dan diberikan dalam satu kali event. Dalam hal ini berarti akan muncul kewajiban Wajib Pajak untuk memotong PPh atas imbal jasa tersebut.

 

Ada Bukti Pendukung

Selain harus membuat daftar nominatif biaya entertainment, Wajib Pajak yang ingin membiayakan biaya entertainment tersebut juga harus melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung yang memadai. Terutama bukti pendukung dari pihak ketiga misalnya tagihan (bill) dari restoran, hotel, pusat olah raga, dan tempat lainnya yang dipakai sebagai tempat pelaksanaan pemberian entertainment. Ketentuan ini jelas ditegaskan dalam SE-27/PJ.22/1986 tanggal 14 Juni 1986.

Bukti atau dokumen pendukung ini tidak harus dilampirkan di SPT Tahunan PPh tetapi mutlak harus ada pada saat pemeriksaan pajak dilakukan. Apabila pada saat pemeriksaan pajak, Wajib Pajak tidak bisa memperlihatkan bukti- bukti pendukung biaya entertainment tersebut, maka biaya entertainment itu tidak boleh dibiayakan di SPT Tahunan PPh. Dan apabila Wajib Pajak sudah terlanjur membiayakan biaya entertainment dalam SPT Tahunan PPh-nya sementara bukti pendukungnya tidak memadai, maka biaya itu dapat dikoreksi positif oleh pemeriksa pajak.

 

Penutup

Biaya entertainment menurut pajak, dalam hal ini menurut penjelasan SE-27/PJ.22/1986 tanggal 14 Juni 1986, secara umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

  • Diberikan dalam bentuk perjamuan atau representasi tertentu (bukan dalam bentuk uang);
  • Diberikan kepada bukan pegawai; dan
  • Diberikan bukan sebagai pengganti imbalan jasa (barter).

Biaya entertainment yang memenuhi ketiga kriteria tersebut pada prinsipnya bisa dibiayakan di SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak yang memberikan entertainment, dengan syarat:

  1. Ada Daftar Nominatif Biaya Entertainment; dan
  2. Ada bukti-bukti atau dokumen pendukung yang menyatakan bahwa biaya itu benar-benar terjadi.

--ooOoo--

Download link: Daftar Nominatif Biaya Entertainment.

Share

Login to...

Kurs Fiskal Minggu Ini

lazada.co.id