Bagi Anda pengguna browser Mozilla Firefox, untuk dapat Login klik kata “User Name” dan kata “Password” agar dapat mengisi box User Name dan Password.

Tax News Flash

Bagaimana membuat dan mempersiapkan SPT Tahunan PPh untuk WP yang tergolong sebagai WP-UKM..? Baca selengkapnya di sini.

Biaya Promosi Menurut Fiskal

Sejak lama ketentuan fiskal mengatur secara khusus biaya promosi. Jika pada tahun-tahun sebelumnya aturan khusus mengenai biaya promosi hanya diberlakukan untuk Wajib Pajak perusahaan rokok, namun sejak 2009 ketentuan khusus biaya promosi diterapkan untuk seluruh Wajib Pajak. Hal ini bisa dilihat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 02/PMK.03/2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

Pada artikel ini akan dibahas mengenai pengertian biaya promosi dan bagaimana cara agar biaya promosi itu bisa dijadikan sebagai pengurangan penghasilan bruto di SPT Tahunan PPh (alias bisa dibiayakan atau deductible expense).

 

Wajib Membuat Daftar Nominatif

Wajib Pajak yang berniat untuk membiayakan biaya promosi dalam SPT Tahunan PPh-nya, wajib membuat Daftar Nominatif Biaya Promosi, sebagaimana disyaratkan oleh PMK Nomor 02/PMK.03/2010. Format daftar tersebut adalah seperti berikut:

Seperti yang terlihat pada gambar di atas, dalam daftar nominatif biaya promosi ada beberapa kolom yang harus diisi. Misalnya kolom nama, NPWP, dan alamat dari pihak yang menerima biaya promosi. Kemudian ada kolom tanggal, kolom bentuk/jenis biaya, dan kolom nominal biaya serta kolom keterangan. Tentunya, selain harus diisi lengkap, juga harus didukung oleh bukti atau supporting documents yang memadai.

Misalnya pada tanggal 12 Desember 2012 kita membayar biaya pemasangan iklan kepada sebuah stasiun televisi, maka kita harus memiliki dokumen berupa invoice dari stasiun TV, bukti pembayaran atau transfer, Faktur Pajak, dan dokumen pendukung lainnya. Sedangkan pengisian kolom-kolom tersebut adalah sebagai berikut:

  • kolom Nama diisi dengan nama stasiun televisi yang menerima imbalan pemasangan iklan;
  • kolom NPWP diisi dengan NPWP stasiun televisi tersebut;
  • kolom Alamat diisi dengan alamat stasiun televisi tersebut;
  • kolom Tanggal diisi dengan 12 Desember 2012;
  • kolom Bentuk/Jenis Biaya diisi dengan kata “Biaya Periklanan”;
  • kolom Jumlah (Rp) diisi dengan nominal biaya iklan yang kita bayarkan; dan
  • kolom Keterangan bisa diisi dengan keterangan tambahan yang diperlukan (misalnya “Biaya Pemasangan Iklan di TV/Radio/Koran/Majalah, dlsb) atau diisi dengan tanda “—“.

Untuk kolom Pemotongan PPh, yang terdiri dari kolom Jumlah (Rp) dan kolom No. Bukti Pemotongan, harus diisi apabila biaya promosi tersebut merupakan objek pemotongan PPh, baik PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26 atau PPh lainnya yang merupakan objek withholding tax. Misalnya biaya pemasangan iklan, biaya sponsorship, dan lain sebagainya. Tetapi jika biaya promosi yang dikeluarkan bukan objek withholding tax, maka kolom Pemotongan PPh tersebut cukup diisi dengan tanda strip (--) atau 0 (nol). Misalnya ketika kita memberikan sampel produk yang menurut ketentuan yang ada bukan objek withholding tax (potong-pungut).

 

Cakupan Biaya Promosi

Selain harus menyiapkan Daftar Nominatif Biaya Promosi dan dokumen pendukungnya, kita juga harus memperhatikan cakupan Biaya promosi menurut ketentuan PMK Nomor 2/PMK.03/2010 tersebut. Menurut Pasal 1 dan Pasal 2 PMK tersebut, yang dimaksud dengan Biaya Promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan dalam rangka memperkenalkan maupun menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan atau meningkatkan penjualan. Biaya-biaya yang oleh Pasal 2 PMK Nomor 02/PMK.03/2010 dianggap merupakan bagian dari biaya penjualan tersebut meliputi:

  1. Biaya periklanan di media elektronik, media cetak maupun media lainnya;
  2. Biaya pameran produk;
  3. Biaya pengenalan produk baru; maupun
  4. Biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk.

Ini berarti bahwa yang dimaksud dengan Biaya Promosi fiskal tidak hanya terbatas pada akun Biaya Promosi, Biaya Penjualan atau akun sejenis lainnya. Biaya Promosi menurut ketentuan fiskal meliputi akun atau pos/perkiraan yang terkait dengan keempat jenis biaya tersebut di atas. Dengan demikian, semua akun-akun yang terindikasi sebagai promosi dan merupakan bagian dari keempat jenis biaya tersebut harus dibuatkan daftar nominatifnya dan harus pula disediakan bukti pendukungnya. Jika daftar nominatif tidak dibuat atau bukti pendukung tidak ada, maka bersiaplah untuk dikoreksi positif oleh petugas pemeriksa pajak.

Besarnya biaya promosi yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto di SPT Tahunan PPh adalah sebesar akumulasi dari jumlah biaya-biaya tersebut di atas. Dan jika promosi dilakukan melalui pemberian sampel produk secara gratis, maka jumlah yang dianggap sebagai biaya promosi adalah sebesar harga pokok dari sampel yang diberikan secara gratis tersebut. Tetapi jika harga pokok sampel itu sudah diperhitungkan dalam harga pokok penjualan, maka tidak boleh lagi dibebankan sebagai biaya promosi.

Jika harga pokok produk yang diberikan secara gratis itu sudah diperhitungkan sebagai unsur harga pokok penjualan, ada praktisi pajak yang berpendapat bahwa semestinya terhadap produk sampel tersebut tidak perlu dibuatkan daftar nominatif. Karena dalam hal ini, dengan dimasukkan ke dalam unsur harga pokok penjualan, maka pemberian produk sampel itu bukan merupakan biaya promosi sebagaimana dimaksud oleh ketentuan fiskal.

 

Tidak Termasuk Biaya Promosi

Dalam Pasal 3 PMK Nomor 02/PMK.03/2010 tadi juga dinyatakan bahwa pemberian imbalan berupa uang maupun fasilitas, dengan nama dan dalam bentuk apapun, kepada pihak lain yang  tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi, dianggap tidak termasuk sebagai biaya promosi.

Kalimat tersebut dinilai banyak pihak sebagai kalimat yang penuh sayap karena sampai saat ini belum ada penegasan mengenai pengertian dan batasan “biaya langsung” dan “biaya tidak langsung” yang dimaksud oleh Pasal 3 PMK tersebut. Bahkan dalam SE-9/PJ/2010 juga tidak dijelaskan lebih lanjut kalimat “...yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan promosi” tersebut. Ini dikhawatirkan dapat menimbulkan tarik ulur antara Wajib Pajak dengan petugas pemeriksa pajak. Dan yang lebih dikhawatirkan lagi adalah ketidakjelasan ketentuan ini dijadikan sebagai alat negosiasi oleh oknum (Wajib Pajak maupun petugas pajak) yang tidak bertanggung jawab.

 

Non-Deductible Expense

Bagi Wajib Pajak yang terhadap produk atau penghasilannya sudah dikenakan PPh Final, seluruh biaya promosi (dan juga biaya lainnya yang terkait) tidak boleh dibebankan sebagai biaya di SPT Tahunan PPh alias non-deductible expense. Misalnya Wajib Pajak developer atau pengembang perumahan yang sejak tahun 2009 ditetapkan dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final.

Hal yang sama juga berlaku bagi Wajib Pajak yang produk dan penghasilannya ditetapkan bukan sebagai objek PPh (non-taxable income). Misalnya Wajib Pajak yang sedang dalam proses IPO (initial public offering) untuk menjual sahamnya kepada publik.

Biasanya dalam proses IPO, yang merupakan penjualan saham perdana kepada publik, Wajib Pajak membuat semacam brosur atau iklan mengenai pelaksanaan IPO tersebut dengan maksud agar sahamnya bisa terjual luas. Dalam hal ini, karena hasil penjualan saham yang diterima oleh Wajib Pajak bukan merupakan objek PPh [lihat Pasal 4 ayat (3) huruf c UU PPh], maka biaya yang dikeluarkan dalam rangka iklan atau promosi IPO tersebut seharusnya tidak dapat dibiayakan.

--ooOoo--

Download link: Daftar Nominatif Biaya Promosi

Share

Login to...

Kurs Fiskal Minggu Ini

lazada.co.id