Bagi Anda pengguna browser Mozilla Firefox, untuk dapat Login klik kata “User Name” dan kata “Password” agar dapat mengisi box User Name dan Password.

Tax News Flash

Bagaimana membuat dan mempersiapkan SPT Tahunan PPh untuk WP yang tergolong sebagai WP-UKM..? Baca selengkapnya di sini.

Menghitung Angsuran PPh Pasal 25

Sejatinya PPh atau Pajak Penghasilan, adalah pajak atas penghasilan yang diterima/diperoleh Wajib Pajak (WP) dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Penghitungan besarnya penghasilan dan PPh yang terutang untuk satu tahun pajak secara prinsip hanya bisa dilakukan manakala tahun pajak yang bersangkutan telah berakhir dan WP sudah melakukan tutup pembukuan. Dengan demikian, penghitungan besarnya penghasilan dan besarnya PPh yang terutang tersebut baru dapat diketahui pada saat WP membuat SPT Tahunan PPh.

 

Akan tetapi dalam konteks perpajakan Indonesia, WP tidak diperkenankan melakukan pembayaran seluruh jumlah PPh yang terutang sekaligus hanya pada saat menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan PPh kepada kantor pajak. WP dalam hal ini diwajibkan untuk mengangsur atau mencicil pembayaran PPh-nya selama tahun pajak berjalan, sebelum membuat dan melaporkan SPT Tahunan PPh. Tapi bagaimana menghitungnya? Bukankah dalam tahun berjalan jumlah penghasilannya belum diketahui dengan pasti?

Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, ketentuan dan peraturan perpajakan sudah memberikan jawaban serta cara penghitungan angsuran PPh Pasal 25. Ketentuan umum mengenai penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 ini diatur dalam peraturan-peraturan berikut:

  • Pasal 25 UU PPh Nomor 7 Tahun 1983 stdtd UU Nomor 36 Tahun 2008;
  • Peratuan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 255/PMK.03/2008 stdd PMK Nomor 208/PMK.03/2009 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa Dan Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu;
  • Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-22/PJ/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25;
  • Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

Berikut ini akan diberikan beberapa ilustrasi serta contoh penghitungan jumlah PPh Pasal 25 yang harus disetor oleh WP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

PPh Pasal 25 Wajib Pajak Lama

Dalam hal ini yang dimaksud dengan WP lama adalah WP yang sudah menyampaikan SPT Tahunan PPh, baik orang pribadi maupun WP badan (perusahaan/company).

Menurut Pasal 25 ayat (1) UU PPh, besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun pajak berjalan dihitung sebesar PPh yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lain dikurangi dengan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 yang telah dipotong/dipungut pihak lain serta PPh Pasal 24 (kredit pajak luar negeri). Maksud dari kata ‘tahun pajak berjalan’ adalah tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT Tahunan PPh. Sedangkan ‘...SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lain..’ adalah SPT Tahunan PPh tahun pajak sebelumnya.

Misalnya saat ini kita sedang berada di Tahun Pajak 2013, tepatnya di bulan Maret 2013, maka tahun 2013 inilah yang disebut dengan tahun pajak berjalan. Dan karena PPh Pasal 25 untuk tahun 2013 ini dihitung berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun pajak sebelumnya, dengan demikian PPh Pasal 25 untuk tahun 2013 ini dihitung berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2012.

 

PPh Pasal 25 Kondisi Biasa

Dalam kondisi biasa, PPh Pasal 25 untuk tahun berjalan dapat dihitung dengan mudah. Rumusnya = PPh yang terutang dikurangi dengan kredit PPh Pasal 21 (khusus untuk orang pribadi), kredit PPh Pasal 22, kredit PPh Pasal 23 dan kredit PPh Pasal 24, kemudian hasilnya dibagi dengan 12 (dua belas) bulan. Semua angka yang ada dalam rumus ini diambil dari angka-angka yang dilaporkan di SPT Tahunan PPh tahun pajak sebelumnya.

Misalnya PT ABC pada bulan April 2013 melaporkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2012 dengan keterangan sebagai berikut:

  • Penghasilan Kena Pajak (penghasilan neto) dan PPh yang terutang, yang dilaporkan di Induk SPT Tahunan PPh, masing-masing sebesar Rp 500.000.000,00 dan Rp 125.000.000,00 (asumsi tarif PPh Badan yang digunakan 25%);
  • Kredit PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 yang dilaporkan di Formulir 1771-III (Kredit Pajak Dalam Negeri) total berjumlah Rp 100.000.000,00;
  • Kredit PPh Pasal 24 yang dilaporkan di Lampiran Khusus 7A (Kredit Pajak Luar Negeri) berjumlah Rp 10.000.000,00.

Dari ketiga keterangan tersebut, besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2013 ini bisa dihitung sebesar = (Rp 125.000.000,00 – Rp 110.000.000,00) ÷ 12 bulan = Rp 1.250.000,00. Dengan demikian, PPh Pasal 25 yang harus disetorkan PT ABC setiap bulan di tahun 2013 ini Rp 1.250.000,00.

 

Ada Penghasilan Tidak Teratur

Jika misalnya dalam Penghasilan Kena Pajak (Rp 500.000.000,00) tersebut ada penghasilan tidak teratur (irregular income), maka PPh yang terutang dalam rumus di atas dhitung ulang terlebih dahulu.  Misalnya jika dalam Penghasilan Kena Pajak itu termasuk penghasilan berupa laba-rugi penjualan aset, penggantian asuransi, dan penghasilan-penghasilan lain yang bersifat insidentil.

Jika PT ABC dalam contoh di atas tidak bergerak di bidang usaha jual-beli valuta asing (money changer), maka laba-rugi selisih kurs juga termasuk sebagai penghasilan yang bersifat tidak teratur. Namun demikian jika dalam setiap transaksi yang dilakukannyanya PT ABC menggunakan mata uang asing, maka laba-rugi selisih kurs yang terjadi merupakan penghasilan teratur meski PT ABC bukan money changer.

Dalam penghitungan ulang PPh terutang ini, variabel penghasilan-penghasilan yang tidak teratur dikeluarkan dari Penghasilan Kena Pajak. Pengertian dari kata ‘dikeluarkan’ di sini bisa berarti ditambahkan atau dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak (penghasilan neto).

  1. Jika misalnya dalam Rp 500.000.000,00 tersebut termasuk laba penjualan aktiva (asset), maka laba penjualan aktiva itu dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak tersebut untuk mencari nilai atau jumlah penghasilan neto teraturnya;
  2. Jika misalnya jumlah Rp 500.000.000,00 tersebut adalah jumlah penghasilan neto (Penghasilan Kena Pajak) setelah dikurangi dengan rugi selisih kurs (atau rugi penjualan aktiva, atau kerugian insidentil lainnya), maka rugi selisih kurs harus ditambahkan kembali ke penghasilan neto untuk mencari kembali jumlah penghasilan teraturnya.

Kita misalkan jumlah Penghasilan Kena Pajak PT ABC, yang sebesar Rp 500.000.000,00, terdiri dari penghasilan neto dari kegiatan usaha setelah ditambah dengan laba penjualan aktiva Rp 10.000.000,00 dan rugi selisih kurs Rp 15.000.000,00. Ini berarti Penghasilan Kena Pajak yang berasal dari kegiatan usaha (penghasilan teratur) adalah = Rp 500.000.000,00 (-) Rp 10.000.000,00 (+) Rp 15.000.000,00 = Rp 495.000.000,00. Dengan demikian, penghitungan PPh Pasal 25-nya adalah seperti berikut:

  • Penghasilan Kena Pajak = Rp 495.000.000,00
  • PPh Terutang (asumsi tarif PPh 25%) = Rp 123.750.000,00
  • Kredit PPh (asumsi sama seperti contoh pertama) = Rp 110.000.000,00
  • PPh yang harus dibayar sendiri = (Rp 123.750.000,00 – Rp 110.000.000,00) = Rp 13.750.000,00
  • PPh Pasal 25 bulanan = (Rp 13.750.000,00 ÷ 12 bulan) = Rp 1.145.833,00.

PT ABC harus membuat perhitungan PPh Pasal 25 tersebut pada lembaran lain dan harus dilampirkan saat melaporkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2012 ke kantor pajak.

 

Ada Kompensasi Kerugian Fiskal

Jika PT ABC dalam contoh di atas mengalami kerugian fiskal pada tahun 2011, maka sesuai ketentuan kerugian fiskal tersebut dapat dikompensasikan kepada penghasilan neto tahun 2012. Dan apabila masih ada sisa kerugian yang dapat dikompensasikan ke tahun pajak 2013, maka sisa kerugian tersebut dapat diperhitungkan untuk penghitungan PPh Pasal 25 tahun pajak 2013.

Misalnya dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2011 PT ABC melaporkan kerugian sebesar Rp 750.000.000,00, maka untuk tahun pajak 2012 PT ABC dapat mengkompensasikan kerugian tahun 2011 itu terhadap penghasilan neto tahun 2012. Karena penghasilan neto tahun 2012 hanya sebesar Rp 500.000.000,00 berarti masih ada sisa kerugian yang dapat dikompensasi ke tahun pajak berikutnya (maksimal sampai tahun pajak 2016) yaitu sebesar Rp 250.000.000,00.

Jadi meskipun di tahun 2012 ini PT ABC memperoleh laba neto (Rp 500.000.000,00) tetapi PT ABC tidak perlu membayar PPh badan di SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2012 (SPT Tahunan PPh Badan PT ABC di Tahun Pajak 2012 akan menyatakan Nihil karena ada kompensasi rugi dari tahun sebelumnya).

Akan tetapi, PT ABC dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2012 tersebut tetap harus menghitung PPh Pasal 25 untuk tahun 2013. Sebab di tahun 2012 PT ABC masih memperoleh laba atau penghasilan neto. Dan untuk menghitung PPh Pasal 25 ini, sisa kompensasi rugi (Rp 250.000.000,00) ikut diperhitungkan dan dikurangkan dari penghasilan neto tahun 2012. Dengan demikian penghitungan PPh Pasal 25 untuk tahun 2013 adalah seperti berikut:

  • Penghasilan Kena Pajak = Rp 500.000.000,00 (-) Rp 250.000.000,00 = Rp 250.000.000,00
  • PPh Terutang (asumsi tarif PPh 25%) = Rp 62.500.000,00
  • Kredit PPh (asumsi sama seperti contoh pertama) = Rp 110.000.000,00
  • PPh yang harus dibayar sendiri = (Rp 123.750.000,00 – Rp 110.000.000,00) = Rp 0,-
  • PPh Pasal 25 bulanan = Rp 0,- (tidak ada angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar dalam tahun 2013).

PT ABC harus membuat perhitungan PPh Pasal 25 tersebut pada lembaran lain dan harus dilampirkan saat melaporkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2012 ke kantor pajak.

PPh Pasal 25 hasil penghitungan-penghitungan tersebut di atas (baik dalam kondisi biasa, ada penghasilan tidak teratur maupun ada kompensasi kerugian fiskal) mulai berlaku untuk bulan (Masa Pajak) dilaporkannya SPT Tahunan PPh yang bersangkutan. Sedangkan untuk bulan sebelum SPT disampaikan, PPh Pasal 25 yang harus dibayar adalah sebesar PPh Pasal 25 untuk bulan Desember tahun sebelumnya.

Jadi jika misalnya PT ABC melaporkan SPT Tahunan PPh 2012 ke kantor pajak pada bulan April 2013, maka PPh Pasal 25 yang yang dihitung di atas berlaku mulai bulan (Masa Pajak) April 2013 sampai Masa Pajak Desember 2013. Sedangkan untuk bulan Januari sampai dengan Maret 2013, besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar oleh PT ABC adalah sama seperti yang dibayar untuk bulan (Masa Pajak) Desember 2012.

--ooOoo--

Share

Login to...

Kurs Fiskal Minggu Ini

lazada.co.id