Bagi Anda pengguna browser Mozilla Firefox, untuk dapat Login klik kata “User Name” dan kata “Password” agar dapat mengisi box User Name dan Password.

Tax News Flash

Bagaimana membuat dan mempersiapkan SPT Tahunan PPh untuk WP yang tergolong sebagai WP-UKM..? Baca selengkapnya di sini.

Menghitung Angsuran PPh Pasal 25 #2

Kali ini akan diuraikan penghitungan PPh Pasal 25 dalam kondisi-kondisi tertentu selain kondisi yang telah dijelaskan pada artikel sebelumnya. Misalnya jika WP mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan PPh atau WP melakukan pembetulan SPT yang mengakibatkan ada perubahan jumlah angsuran PPh Pasal 25.

 

WP Mengajukan Permohonan Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan PPh

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (4) UU KUP, WP berhak mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian (pelaporan) SPT Tahunan PPh. Perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan PPh diberikan hanya paling lama untuk 2 (dua) bulan sejak batas akhir pelaporan SPT Tahunan PPh.

Seperti ditetapkan oleh PMK Nomor 181/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007, dan juga PER-21/PJ/2009 tanggal 2 Maret 2009,  pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tersebut dilakukan dengan cara menyampaikan Formulir 1771-Y (atau 1771$-Y atau 1770-Y). Formulir SPT Y ini harus disampaikan ke kantor pajak sebelum batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh berakhir.

Dalam fomulir SPT Y tersebut akan tercantum data dan keterangan berupa perhitungan (sementara) mengenai PPh yang terutang dan jumlah PPh Pasal 25. Ini artinya, selama SPT Tahunan PPh yang asli belum dilaporkan ke KPP, WP wajib menyetor PPh Pasal 25 sesuai dengan yang ada dalam formulir SPT Y tersebut.

Kemudian pada saat batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan PPh berakhir, WP harus menghitung kembali PPh Pasal 25 menurut SPT Tahunan PPh yang akan dilaporkan tersebut. Apabila ada selisih PPh Pasal 25 antara formulir SPT Y yang sudah disetor sampai dengan SPT Tahunan PPh yang dilaporkan pada saat batas waktu perpanjangan berakhir, maka selisihnya akan diperhitungkan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Jika PPh Pasal 25 dalam formulir SPT Y lebih besar dari SPT Tahunan PPh yang dilaporkan, maka berarti ada kelebihan pembayaran PPh Pasal 25 dan kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dan dipindahbukukan ke PPh Pasal 25 bulan (Masa Pajak) berikutnya; dan
  2. Jika PPh Pasal 25 dalam formulir SPT Y lebih kecil dari SPT Tahunan PPh yang dilaporkan, berarti ada kekurangan pembayaran PPh Pasal 25 dan WP dapat dikenai sanksi bunga 2% per bulan atas kekurangan tersebut.

 

Ilustrasi Kasus

PT ABC menggunakan tahun buku mulai bulan Januari 2012 hingga Desember 2012. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU KUP, PT ABC harus menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2012 paling lambat tanggal 30 April 2013.

Karena pembukuan PT ABC sedang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan hingga pertengahan April 2013 proses audit tersebut belum selesai, PT ABC kemudian bermaksud mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh hingga akhir bulan Juni 2013 (sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (4) UU KUP. Dengan demikian, berarti PT ABC harus menyampaikan Formulir 1771-Y ke KPP-nya sebelum tanggal 30 April 2013.

Misalkan PT ABC menyampaikan Formulir 1771-Y pada bulan April 2013. Di form SPT Y ini tercantum bahwa PPh Pasal 25 yang harus disetor setiap bulan Rp 10.000.000,00. Ini berarti PPh Pasal 25 untuk bulan (Masa Pajak) April dan Mei 2013, adalah sebesar Rp 10.000.000,00. Sementara untuk bulan Januari, Februari dan Maret 2013 besarnya PPh Pasal 25 adalah sebesar PPh Pasal 25 bulan Desember 2012.

Kemudian sesuai dengan prediksi semula, audit KAP selesai pada bulan Juni 2013 dan SPT Tahunan PPh dapat dilaporkan pada akhir Juni 2013 tersebut. Jika misalnya PPh Pasal 25 pada SPT Tahunan PPh tersebut tercantum Rp 15.000.000,00 (lebih besar dari pada form SPT 1771-Y), berarti PPh Pasal 25 yang sudah disetor PT ABC untuk bulan April dan Mei 2013 kurang dari semestinya (kurang setor Rp 5.000.000,00 sebulan). Terhadap kekurangan ini, PT ABC harus menyetorkan kembali selisihnya tersebut dan terancam sanksi administrasi bunga sebesar 2% per bulan khususnya untuk penyetoran PPh Pasal 25 bulan April dan Mei 2013. Untuk bulan Juni 2013 dan bulan-bulan berikutnya, besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus disetor oleh PT ABC adalah sesuai dengan yang ada di SPT Tahunan PPh yang dilaporkan ke KPP pada bulan Juni 2013 tersebut.

Tetapi jika PPh Pasal 25 yang tercantum di form 1771-Y lebih besar dari pada yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh yang disampaikan ke KPP pada bulan Juni 2013, berarti ada kelebihan penyetoran PPh Pasal 25 khususnya untuk bulan April dan Mei 2013. Misalnya di SPT 1771-Y Rp 10.000.000,00 sedangkan di SPT Tahunan PPh Rp 8.000.000,00. Terhadap kelebihan setor PPh Pasal 25 pada kedua bulan tersebut, PT ABC tidak akan memperoleh imbalan bunga tetapi berhak mengkompensasikannya dengan PPh Pasal 25 untuk bulan Juni 2013 dan bulan-bulan berikutnya.

 

WP Melakukan Pembetulan Terhadap SPT Tahunan PPh

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UU KUP, setiap Wajib Pajak (WP) berhak untuk melakukan pembetulan terhadap SPT yang telah dilaporkannya ke kantor pajak. Akan tetapi, WP hendaknya juga memperhatikan adanya kemungkinan peningkatan atau penurunan PPh Pasal 25 akibat pembetulan SPT Tahunan tersebut. Terutama jika pembetulan SPT Tahunan PPh dilakukan dalam tahun pajak berjalan.

Sebagai contoh misalnya PT ABC. Pada akhir bulan Januari 2013 PT ABC misalnya sudah melaporkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2012 di mana dalam SPT tersebut tercantum angsuran PPh Pasal 25 bulanan sebesar Rp 10.000.000,00. Kemudian pada bulan Maret 2013 ini misalnya PT ABC melakukan pembetulan terhadap SPT tersebut dan hasil pembetulannya menyatakan jumlah angsuran PPh Pasal 25 bulanan meningkat menjadi Rp 15.000.000,00.

Dalam case tersebut, PT ABC tentunya sudah membayar PPh Pasal 25 bulan Januari dan Februari 2013 dengan jumlah seperti yang ada di SPT Tahunan PPh sebelum pembetulan (Rp 10.000.000,00). Dan akibat dari pembetulan SPT Tahunan di bulan Maret 2013, berarti ada kekurangan setor PPh Pasal 25 untuk bulan Januari dan Februari 2013.

PT ABC dalam hal ini tidak wajib menyetorkan kekurangan PPh Pasal 25 tersebut sebab pembetulan SPT Tahunan PPh dilakukan masih dalam jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh yang ditetapkan oleh Pasal 3 ayat (3) UU KUP (batas akhir pelaporan SPT Tahunan PPh untuk WP badan dalam case ini hingga akhir April 2013).

Tetapi jika misalnya pembetulan SPT Tahunan PPh dilakukan pada bulan Agustus 2013 (setelah lewat batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh Badan), maka PT ABC harus menyetor kembali kekurangan PPh Pasal 25 khususnya untuk bulan April, Mei, Juni, dan Juli 2013. Di samping itu, PT ABC juga dapat dikenai sanksi administrasi bunga atas kekurangan setor tersebut. Sebab sesuai ketentuan yang ada, PPh Pasal 25 yang ada di SPT pembetulan itu berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh yaitu mulai bulan April 2013 (lihat Pasal 6 Keputusan Dirjen Pajak Nomor 537/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000).

 

Terjadi Peningkatan atau Penurunan Usaha

Apabila dalam tahun pajak berjalan WP mengalami penurunan usaha (penghasilan) dan diperkirakan PPh yang terutang di tahun berjalan tersebut kurang dari 75% dari PPh di SPT Tahunan tahun sebelumnya, maka WP dapat mengajukan surat permohonan pengurangan PPh Pasal 25 kepada KPP-nya. Surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan perhitungan besarnya PPh yang diperkirakan akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh.

Misalnya pada akhir bulan April 2013 PT ABC sudah melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012. Berdasarkan SPT tersebut, jumlah PPh terutangnya sebesar Rp 100.000.000,00 dan angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak 2013-nya Rp 10.000.000,00. Kemudian pada bulan Agustus 2013 PT ABC mendapati fakta bahwa untuk tahun 2013 ini terjadi penurunan terhadap kegiatan usahanya dan mengakibatkan adanya penurunan penghasilan.

Jika menurut prediksi PT ABC penurunan penghasilan itu akan berakibat menurunkan PPh terutang hingga menjadi kurang dari Rp 75.000.000,00 (kurang dari 75% x Rp 100.000.000,00) maka sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebenarnya PT ABC dapat mengajukan permohonan penurunan angsuran PPh Pasal 25 [lihat Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) KEP-537/PJ./2000].

PT ABC dalam hal ini dapat menyampaikan surat permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 kepada KPP-nya. Seandainya PT ABC menyampaikan surat tersebut dan ada bukti bahwa surat sudah diterima secara lengkap oleh KPP-nya pada tanggal 31 Agustus 2013, maka Kepala KPP harus memberikan keputusan paling lambat pada akhir bulan September 2013. Sebelum ada keputusan dari kepala KPP-nya, PT ABC tetap harus menyetor PPh Pasal 25 dengan jumlah Rp 10.000.000,00 setiap bulan.

Apabila hingga tanggal 1 Oktober 2013 kepala KPP tidak memberikan keputusan terhadap permohonannya, PT ABC mulai bulan (Masa Pajak) Oktober 2013 dapat menyetorkan PPh Pasal 25 sesuai dengan surat permohonannya tersebut.

Dalam kenyataan atau praktiknya, sulit sekali bagi WP untuk mendapat persetujuan menurunkan jumlah angsuran PPh Pasal 25-nya. Justru yang paling sering terjadi adalah adanya kewajiban untuk meningkatkan jumlah angsuran PPh Pasal 25 yang harus disetor oleh WP. Sebab menurut Pasal 7 ayat (4) KEP-537/PJ./2000 tersebut, kepala KPP dapat menetapkan secara jabatan jumlah peningkatan angsuran PPh Pasal 25 apabila didapati fakta bahwa ada peningkatan usaha atau penghasilan WP dalam tahun berjalan. Inilah ironisnya. Jika ada pertambahan dapat ditetapkan secara jabatan oleh KPP sedangkan jika ada penurunan harus melalui permohonan dari WP.

--ooOoo--

Share

Login to...

Kurs Fiskal Minggu Ini

lazada.co.id