PPh Pasal 23 Jasa

Jika dalam artikel sebelumnya hampir seluruh objek PPh Pasal 23 yang dibahas berupa passive income (kecuali hadiah perlombaan atau penghargaan), maka dalam artikel kali ini akan dibahas objek pemotongan PPh Pasal 23 yang berupa active income atau kadang disebut dengan business profits.

Secara umum, penghasilan active income yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 adalah penghasilan dari aktivitas pemberian jasa (service). Itu artinya, jika dilihat dari sisi Subjek Pemotong PPh Pasal 23, objek-objek pemotongan PPh Pasal 23 tersebut akan selalu ada dalam akun-akun biaya jasa atau akun biaya jasa yang masih harus dibayar (akun utang).

 

Ketentuan Umum

Dasar hukum mengenai kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan-imbalan jasa tersebut masih mengacu pada Pasal 23 UU PPh, khususnya ketentuan pada ayat (1) huruf c.2. Pada bagian ini, UU PPh menegaskan:

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:... c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:... 2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Dari redaksional Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh di atas, jenis imbalan jasa yang ditetapkan menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 adalah:

  1. Jasa teknik;
  2. Jasa manajemen;
  3. Jasa konstruksi;
  4. Jasa konsultan; dan
  5. Jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

 

Jasa Teknik

Mengenai istilah Jasa Teknik, Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak Nomor SE-35/PJ/2010 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Jasa Teknik adalah pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan, dan ilmu pengetahuan. Pemberian jasa ini, masih menurut SE tersebut, dapat meliputi:

  1. Pemberian informasi dalam pelaksanaan suatu proyek tertentu, seperti pemetaan dan/atau pencarian dengan bantuan gelombang seismik;
  2. Pemberian informasi dalam pembuatan suatu jenis produk tertentu, seperti pemberian informasi dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan dan sebagainya; atau
  3. Pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman di bidang manajemen, seperti pemberian informasi melalui pelatihan atau seminar dengan peserta dan materi yang telah ditentukan oleh pengguna jasa.

Jika ditelisik lebih seksama, penjelasan pada butir ke-2 mengenai Jasa Teknik di atas nyaris tidak berbeda jauh dengan definisi Royalti yang ada di Pasal 4 ayat (1) huruf h UU PPh. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan perbedaan pendapat dan perlakuan perpajakan terhadap Jasa Teknik dan Royalti. Apalagi jika mengingat tarif pemotongan PPh Pasal 23-nya sangat berbeda jauh. Jasa Teknik dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% sedangkan Royalti dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15%.

 

Jasa Manajemen

Jasa Manajemen adalah pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen. Cukup singkat. Tapi karena begitu singkatnya, penulis juga kesulitan untuk memahami apa maksud sebenarnya dari definisi tersebut. Kalau tidak salah, contoh riilnya misalnya ketika sebuah holding company atau parent company (perusahaan induk) memberikan konsultasi kepada subsidiaries (anak perusahaan atau perusahaan di bawah grupnya) dan holding atau parent company tersebut ikut serta dalam pengelolaan manajemen di anak perusahaan atau grup perusahaan.

 

Jasa Konstruksi

Mengenai jasa konstruksi, sebagian praktisi pajak berpendapat bahwa jasa konstruksi tidak lagi dikenai PPh Pasal 23 melainkan PPh Final Pasal 4 ayat (2). Sebab jasa konstruksi ini diatur secara khusus (lex specialis) oleh Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 stdd Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009. Di samping itu, dalam Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 pun tidak didapati redaksional maupun kolom untuk mencantumkan Jasa Konstruksi.

 

Jasa Konsultan

Jasa Konsultan merupakan pemberian jasa berupa advice (petunjuk, pertimbangan atau nasihat) profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya (jika ada keterlibatan langsung, maka jasa tersebut menjadi Jasa Manajemen – red.). Dalam definisi Jasa Konsultan ini juga semestinya tidak termasuk jasa konsultansi kontruksi. Sebab untuk jasa konsultansi konstruksi tergolong dalam kelompok jasa perencanaan di bidang konstruksi dan dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2).

 

Jasa Lainnya

Jasa lainnya adalah imbalan atas jasa lainnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Seperti kita ketahui, PPh Pasal 21 adalah PPh yang harus dipotong terhadap imbalan jasa untuk WP orang pribadi. Dan karena hampir seluruh imbalan jasa WP orang pribadi menjadi objek PPh Pasal 21, maka yang dimaksud dengan jasa lainnya ini adalah imbalan jasa yang dibayarkan/terutang kepada WP badan (badan usaha).

Untuk jasa lainnya, selain yang telah disebutkan di atas, ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 244/PMK.03/2008 (list atau daftar jenis jasanya bisa di-download di sini). Jika suatu jasa tidak disebutkan dalam daftar atau list tersebut, maka terhadap imbalan jasa itu tidak dipotong PPh Pasal 23. Itu lah sebabnya, mengapa withholding tax PPh Pasal 23 disebut bersifat positif list.

Ada banyak jasa yang imbalannya ditetapkan menjadi objek withholding tax PPh Pasal 23. Dan karena masing-masing jasa tersebut tidak seluruhnya didefinisikan dan juga tidak diberikan batasan-batasan, maka saat ini nyaris semua jasa menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23. Apalagi menurut ketentuannya kewajiban ini berada di pundak Subjek Pemotong yang memberikan penghasilan, dalam praktik tidak sedikit Subjek Pemotong yang mengambil posisi safe mode dengan cara memotong PPh Pasal 23 terhadap seluruh jenis imbalan jasa yang mereka bayarkan.

 

Tarif PPh & DPP

Tarif PPh Pasal 23 untuk imbalan jasa ditetapkan sebesar 2% (dua persen). Tetapi jika si penerima imbalan jasa tidak memiliki NPWP, tarifnya dinaikkan 100% menjadi 4% (empat persen).

Seperti yang disebutkan pada Pasal 23 ayat (1) huruf c.2 UU PPh di atas, nilai yang dijadikan sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah bruto imbalan jasa. Dan menurut SE-53/PJ/2009 tanggal 25 Mei 2009, yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan (pembayaran) dengan nama dan dalam bentuk apapun, tidak termasuk:

Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;

  1. Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material;
  2. Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga;
  3. Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga.

“...Ketentuan di atas tidak berlaku untuk imbalan jasa katering (catering atau tata boga). Artinya, khusus untuk jasa katering, yang menjadi DPP adalah seluruh nilain tagihan yang meliputi tagihan atas jasa maupun pengadaan barang (material)...”

Untuk mempermudah penjelasan yang dimaksud oleh SE-53/PJ/2009 tersebut, misalkan PT ABC menggunakan jasa outsourcing tenaga satuan pengamanan (satpam) dari PT XYZ. Jumlah satpam yang ditempatkan di PT ABC sebanyak 2 orang dengan gaji masing-masing satpam sebesar Rp 1.500.000,00. Pada bulan Maret 2013 lalu, sesuai permintaan konsumennya, PT XYZ melengkapi kedua satpam tersebut dengan airsoft gun (pistol mainan) lengkap dengan peluru karetnya. Kedua senjata mainan itu dibeli oleh PT XYZ.

Pada awal bulan April 2013, PT XYZ menyampaikan tagihan (invoice) dengan rincian: gaji satpam Rp 3.000.000,00; pembelian airsoft gun Rp 2.000.000,00 dan management fee Rp 500.000,00. Total yang ditagihkan Rp 5.500.000,00.

Menurut SE-53/PJ/2009, yang dimaksud dengan jumlah bruto dalam ilustrasi di atas adalah Rp 500.000,00 yaitu sebesar management fee-nya saja. Akan tetapi, masih menurut SE-53/PJ/2009, agar dapat dipotong PPh Pasal 23 dari fee-nya saja, maka PT XYZ harus melengkapi tagihannya (invoice) dengan cara melampirkan:

  1. Kontrak kerja kedua satpam tersebut dan daftar pembayaran gaji yang dibayarkan kepada satpam tersebut. Jika tidak, maka nilai gaji Rp 3.000.000,00 ikut menjadi DPP yang harus dipotong PPh Pasal 23; dan
  2. Faktur, invoice, Faktur Pajak (jika ada) atas pembelian airsoft gun. Jika tidak, maka nilai pembelian airsoft gun Rp 2.000.000,00 ikut menjadi DPP yang harus dipotong PPh Pasal 23.

Banyak yang berpendapat bahwa syarat yang diajukan oleh SE-53/PJ/2009 itu dalam praktiknya sangat sulit untuk dipenuhi. Sebagai contoh misalnya sebuah bengkel perbaikan mobil. Saat melakukan perbaikan terhadap sebuah mobil, misalnya ada spare-parts mobil yang diganti.

Menurut SE Dirjen Pajak tersebut, tagihan atas penggantian spare-parts mobil tidak dipotong PPh Pasal 23 dengan syarat si bengkel tadi menyerahkan bukti-bukti pembelian spare-parts mobil tersebut kepada konsumennya. Lalu bagaimana jika bengkel melakukan pembelian spare-parts mobil tersebut dalam partai besar (satu kali pembelian) dan hanya menggunakan satu faktur penjualan? Dapatkah faktur penjualan spare-parts milik bengkel itu dipecah-pecah agar biaya penggantian spare-parts tidak ikut dipotong PPh Pasal 23 oleh konsumen?

 

Saat Terutang

PPh Pasal 23 atas imbalan jasa terutang dan harus dipungut pada bulan pembayaran atau bulan diakuinya utang dan biaya, mana yang terjadi lebih dahulu. Jika misalnya pada bulan April 2013 imbalan atas jasa tersebut sudah diakui sebagai biaya (atau utang), maka PPh Pasal 23 sudah dinyatakan terutang pada bulan April 2013 meskipun pada bulan itu belum ada pembayaran. Dengan demikian, PPh Pasal 23 harus dipotong paling lambat pada tanggal 30 April 2013 (tanggal yang tercantum dalam Bukti Potong PPh Pasal 23 maksimal tanggal 30 April 2013).

 

Saat Penyetoran & Pelaporan

PPh Pasal 23 yang sudah dipotong dalam suatu bulan (Masa Pajak) harus disetorkan ke negara paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak (bulan) yang bersangkutan. Sementara pelaporannya dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23, paling lambat pada tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Apabila tanggal penyetoran dan pelaporan tersebut jatuh tepat pada hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka penyetoran dan pelaporan SPT dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hari libur nasional termasuk juga: 1) hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh pemerintah; dan 2) cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah [Pasal 3 dan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007].

Misalkan saja PT ABC pada tanggal 25 April 2013 menerima invoice jasa konsultansi dari PT XYZ. Pada saat itu PT ABC langsung membukukan invoice tadi sebagai biaya dan utang yang masih harus dibayar. Pembayaran atau pelunasan terhadap invoice tersebut dilakukan pada awal bulan Mei 2013.

  1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 UU PPh dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, PPh Pasal 23 atas jasa konsultansi tersebut terutang pada bulan April 2013. PT ABC harus memotong dan menerbitkan Bukti Potong PPh Pasal 23 paling lambat pada tanggal 30 April 2013;
  2. Selanjutnya PT ABC wajib menyetorkan PPh Pasal 23 tersebut paling lambat pada tanggal 10 Mei 2013. Penyetoran dilakukan secara bersamaan dengan PPh Pasal 23 lainnya yang terutang di bulan April 2003;
  3. Tugas terakhir PT ABC adalah melaporkan PPh Pasal 23 tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak April 2013. SPT ini harus disampaikan (baca: dilaporkan) ke kantor pajak paling lambat pada tanggal 20 Mei 2013.

--ooOoo--

Share