Bagi Anda pengguna browser Mozilla Firefox, untuk dapat Login klik kata “User Name” dan kata “Password” agar dapat mengisi box User Name dan Password.

Tax News Flash

Bagaimana membuat dan mempersiapkan SPT Tahunan PPh untuk WP yang tergolong sebagai WP-UKM..? Baca selengkapnya di sini.

PPN Membangun Sendiri

Meski saat membangun gedung, rumah, atau bangunan lainnya kita tidak menggunakan jasa kontraktor bangunan yang resmi, jangan dikira kita akan bebas dari pajak. Apalagi yang namanya PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Sebab di UU PPN ada objek pengenaan PPN berupa kegiatan membangun sendiri bangunan.

Pasal 16C UU PPN menegaskan bahwa terhadap kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan, yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain, dikenakan PPN. Sedangkan ketentuan mengenai batasan dan tata cara pengenaannya diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 163/PMK.03/2012. Dalam praktik PPN ini sering disebut dengan PPN Pasal 16C atau PPN KMS.

PMK Nomor 163/PMK.03/2012 merupakan pengganti dari PMK Nomor 39/PMK.03/2010. Untuk memudahkan penulisan artikel, PMK Nomor 163/PMK.03/2012 ini untuk selanjutnya akan disebut PMK Baru sedangkan PMK Nomor 39/PMK.03/2010 disebut dengan PMK Lama.

Selain kedua PMK tersebut, peraturan pajak lainnya yang menjelaskan mengenai PPN Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS) ini adalah Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-23/PJ/2012, PER-27/PJ/2010 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-70/PJ/2010. Kedua peraturan yang disebut terakhir ini merupakan juklak dari PMK Lama.

 

Definisi Membangun Sendiri

Dalam pandangan PPN yang dimaksud dengan kegiatan membangun sendiri bangunan adalah apabila kita (orang pribadi maupun badan, PKP maupun bukan) membangun bangunan tanpa menggunakan kontraktor resmi. Dan kalaupun kita menggunakan kontraktor resmi tetapi bila kontraktor itu tidak memungut PPN kepada kita (misalnya karena kontraktornya belum PKP atau karena alasan lainnya), itu pun tetap dianggap kegiatan membangun sendiri.

Membangun sendiri yang terutang PPN adalah jika bangunan yang kita bangun itu berupa konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan dengan kriteria:

  1. Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja;
  2. Diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan
  3. Luas keseluruhan paling sedikit 200m2 (dua ratus meter persegi). Ketentuan ini berbeda dengan PMK Lama yang mensyaratkan luas bangunan paling sedikit 300m2.

Jika salah satu dari ketiga kriteria itu tidak terpenuhi, misalnya keseluruhan bangunan tidak mencapai 200m2, maka terhadap kegiatan membangun sendiri itu tidak terutang PPN. Akan tetapi harap jangan salah mengartikan kata ‘bangunan’ dalam konteks ini. Sebab seperti diuraikan di atas, kata ‘bangunan’ dalam konteks membangun sendiri ini adalah meliputi seluruh konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah maupun perairan.

Misalnya saja kita mendirikan bangunan rumah seluas 150m2 kemudian di sekitar rumah itu misalnya kita bangun pagar, garasi, dan juga taman, maka luas pagar, garasi dan taman ikut di