Bagi Anda pengguna browser Mozilla Firefox, untuk dapat Login klik kata “User Name” dan kata “Password” agar dapat mengisi box User Name dan Password.

Tax News Flash

Bagaimana membuat dan mempersiapkan SPT Tahunan PPh untuk WP yang tergolong sebagai WP-UKM..? Baca selengkapnya di sini.

PPN Jasa Luar Negeri

Dalam menjalankan kegiatan bisnis sehari-hari, kita terkadang menggunakan jasa dari vendor atau rekanan yang ada di luar negeri. Ada banyak alasan mengapa kita terpaksa menggunakan jasa dari vendor atau rekanan dari luar negeri. Mungkin karena jasa yang kita butuhkan itu memang belum ada di Indonesia atau mungkin karena mutu dan pelayanan mereka (perusahaan di luar negeri) yang memang terkenal prima dan patut diacungi jempol.

Tapi sadarkah kita bahwa manakala kita melakukan transaksi penggunaan dan pembayaran imbalan jasa ke luar negeri itu ada dua jenis pajak yang selalu menempel erat satu sama lain tak ubahnya ibarat kartu pos dan perangko? Ya, PPh Pasal 26 dan PPN pemanfaatan jasa dari luar negeri. Itulah dua jenis pajak yang perlu kita perhatikan manakala kita melakukan transaksi penggunaan dan pembayaran imbalan jasa kepada lawan transaksi yang ada di luar negeri. Dalam artikel kali ini, kita hanya akan membahas mengenai PPN atas jasa yang berasal dari luar negeri tersebut.

 

Definisi Pemanfaatan

Transaksi yang kita lakukan yang disebutkan tadi di awal artikel ini, dalam UU PPN disebut dengan pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Transaksi ini merupakan satu dari delapan bentuk transaksi yang ditetapkan sebagai objek pengenaan PPN oleh Pasal 4 ayat (1) UU PPN.

Pasal 4 ayat (1) huruf e UU PPN mengatakan bahwa PPN dikenakan atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Ketentuan ini secara substantif sebenarnya sama dengan transaksi impor. Bedanya kalau impor digunakan untuk BKP berwujud dari luar Daerah Pabean yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean, sedangkan untuk JKP dari luar Daerah Pabean ini istilah yang digunakan oleh UU PPN adalah pemanfaatan.

Terkait dengan istilah pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean ini, SE-147/PJ/2010 yang merupakan penjelasan dari PMK Nomor 40/PMK.03/2010 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan JKP dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean adalah:

  1. JKP tersebut diserahkan oleh orang pribadi atau badan yang berkedudukan atau bertempat tinggal di luar Daerah Pabean;
  2. Pemberian JKP dapat dilakukan di dalam maupun di luar Daerah Pabean sepanjang kegiatan pemberian jasa tersebut tidak menyebabkan orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Daerah Pabean menjadi Subjek Pajak dalam negeri;
  3. Kegiatan pemanfaatan JKP yang berasal dari luar Daerah Pabean tersebut dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
  4. JKP yang berasal dari luar Daerah Pabean tersebut dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean.

Kata ‘siapapun’ yang disebutkan pada butir 4 mengindikasikan bahwa pengenaan PPN tidak melihat pada status apakah orang pribadi atau badan (company). Ketentuan ini juga tidak melihat apakah ‘siapapun’ ini sudah menjadi PKP (pengusaha kena pajak) atau belum menjadi PKP.

Kemudian untuk memperjelas lokasi pemanfaatan JKP, sebagaimana dimaksud dalam butir nomor 3, SE-147/PJ/2010 juga memberikan beberapa contoh, baik contoh yang terutang PPN (karena pemanfaatan terjadi di dalam Daerah Pabean) maupun contoh yang tidak terutang PPN (karena pemanfaatan terjadi bukan di dalam Daerah Pabean).

 

Subjek yang Dikenakan

Seperti yang ditegaskan, baik dalam PMK Nomor 40/PMK.03/2010 maupun pada butir 4 SE tersebut, pihak yang dikenakan PPN atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean adalah orang pribadi maupun badan yang melakukan pemanfaatan JKP tersebut. Sekali lagi, ketentuan ini tidak mensyaratkan apakah orang pribadi/badan itu sudah PKP atau belum.

Ketentuan ini sebenarnya sesuai dengan prinsip PPN secara umum bahwa PPN dikenakan terhadap subjek yang melakukan konsumsi atas JKP atau BKP. Hanya bedanya, dalam konteks PPN atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean ini PPN-nya tidak kita serahkan kepada penjual/pemberi jasa (seperti dalam transaksi lokal) melainkan harus kita setor sendiri. Sebab tidak mungkin jika kita menyerahkan PPN  kepada penjual/pemberi jasa karena mereka tidak berada di dalam negeri dan bukan PKP.

Jadi sebagai pihak yang melakukan pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, kita wajib menyetorkan sendiri PPN yang terutang.

 

Jangka Waktu Penyetoran PPN

PPN atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean tersebut, harus kita setorkan melalui bank persepsi atau kantor pos dan giro penerima pembayaran pajak, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah saat terutangnya PPN tersebut. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan saat terutangnya PPN adalah pada saat dimulainya pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yaitu pada saat mana yang terjadi lebih dahulu di antara peristiwa berikut ini:

  1. Pada saat JKP dari luar Daerah Pabean secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya;
  2. Pada saat harga perolehan JKP dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;
  3. Pada saat harga perolehan JKP ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau
  4. Pada saat harga perolehan JKP dibayar sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya.

Apabila keempat peristiwa tersebut di atas tidak diketahui, maka saat terutangnya PPN atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean adalah pada tanggal ditandatanganinya kontrak/perjanjian tertulis atau saat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

Misalnya PT ABC menggunakan jasa konsultan dari luar negeri untuk melakukan survey pemasaran di Indonesia. Kontrak ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 2012. Pelaksanaan jasa itu sendiri dilakukan sepanjang bulan November 2012. Invoice disampaikan oleh konsultan di luar negeri pada tanggal 29 November 2012 dan sesuai perjanjian tertulis tadi pembayaran harus dilakukan setelah satu minggu setelah invoice diterima.

Dalam case tersebut, saat dimulainya pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean adalah pada bulan November 2012 yaitu pada saat harga perolehan (fee) jasa ditagih oleh konsultan di luar negeri melalui penerbitan invoice. Dengan demikian, maka PPN atas pemanfaatan JKP tersebut harus sudah disetorkan oleh PT ABC paling lambat pada tanggal 15 Desember 2012. Jika terjadi keterlambatan penyetoran PPN, PT ABC terancam sanksi administrasi bunga keterlambatan penyetoran sebesar 2% per bulan [Pasal 9 ayat (2a), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 14 ayat (3) UU KUP].

Dalam beberapa kasus sering kali terjadi keterlambatan penerimaan invoice yang disebabkan oleh keterlambatan pengiriman atau hal lainnya. Dalam contoh tersebut misalnya, bisa saja invoice dari konsultan sampai ke PT ABC pada bulan Desember 2012. Nah dalam kondisi seperti ini, di bulan apa seharusnya PPN terutang, di November 2012 atau Desember 2012?

Jika invoice dari konsultan diterima PT ABC sebelum tanggal 15 Desember 2012, mungkin dalam hal ini PT ABC masih bisa menyegerakan penyetoran PPN agar tidak dikenakan sanksi bunga 2%. Tapi bagaimana jika invoice itu diterima tanggal 16 Desember 2012 atau tanggal-tanggal setelahnya? Dalam kondisi ini pasti penyetoran PPN baru akan dapat dilakukan setelah tanggal 16 Desember 2012. Jika demikian, sesuai PMK dan SE tersebut penyetoran ini bisa dikatakan terlambat. Tapi layakkah PT ABC dikenakan sanksi bunga akibat kesalahan pihak lain ini?

 

Tata Cara Penyetoran

PPN yang terutang harus kita setor dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Dan sesuai dengan petunjuk pengisian SSP yang ada di PMK Nomor 40/PMK.03/2010 dan SE-147/PJ/2010, SSP untuk penyetoran PPN pemanfaatan JKP itu (yang lebih dikenal dengan istilah PPN-JLN) adalah sebagai berikut:

  • kolom “Nama WP” dan “Alamat WP” diisi dengan nama dan alamat orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Daerah Pabean yang menyerahkan JKP ke dalam Daerah Pabean. Dalam contoh di atas misalnya, kolom ini diisi dengan nama dan alamat konsultan di luar negeri yang jasanya digunakan oleh PT ABC.
  • kolom “NPWP” diisi dengan angka 0 (nol), kecuali kode KPP harus diisi dengan kode KPP dari pihak yang memanfaatkan JKP. Dalam contoh di atas, kolom ini diisi dengan kode KPP tempat PT ABC terdaftar NPWP.
  • kotak “Wajib Pajak/Penyetor” diisi dengan nama dan NPWP pihak yang memanfaatkan JKP (yaitu nama PT ABC dan NPWP PT ABC).
  • kolom “Masa Pajak” pada SSP diisi dengan memberi tanda silang (X) pada salah salah satu kolom Masa Pajak saat terutangnya PPN-JLN. Dalam contoh kita di atas (PT ABC), kotak yang diberi tanda silang (X) adalah kotak “Nov” (atau kotak “Des” sesuai dengan saat terutangnya PPN-JLN).

 

Biaya atau Pajak Masukan

PPN atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang sudah kita setorkan tadi pada prinsipnya merupakan PPN Pajak Masukan (PM). Jika kita sudah menjadi PKP dan pemanfaatan jasa tadi berhubungan dengan kegiatan usaha (produksi, distribusi, manajemen maupun pemasaran), maka PM tersebut dapat kita kreditkan di SPT Masa PPN. Sebab dalam hal ini, SSP yang kita gunakan sebagai alat untuk menyetor PPN diperlakukan sama seperti Faktur Pajak [Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-10/PJ/2010 stdtd PER-27/PJ/2011].

Akan tetapi untuk dapat dikreditkan di SPT Masa PPN, maka SSP untuk penyetoran PPN-JLN tadi harus memenuhi syarat pengisian sebagaimana dijelaskan di atas dan menggunakan formulir SSP yang berlaku sekarang [Pasal 5 ayat (2) PER-67/PJ/2010 yang merupakan perubahan pertama atas PER-10/PJ/2010]. SSP ini nantinya dilaporkan di masa pajak (bulan) terutangnya PPN. Dalam contoh kita di atas, PT ABC bisa melaporkan SSP ini sebagai Pajak Masukan pada bulan (masa pajak) November 2012, atau 3 (tiga) bulan setelahnya yaitu Desember 2012, Januari 2013 atau paling lambat pada Februari 2013.

Jika persyaratan formalitas formulir dan tata cara pengisian SSP itu tidak dapat dipenuhi, maka PM yang tercantum di SSP tersebut tidak dapat dikreditkan di SPT Masa PPN tetapi masih dapat dibiayakan di SPT Tahunan PPh apabila biaya jasa tersebut berhubungan dengan 3M.

--ooOoo--

Share

Login to...

Kurs Fiskal Minggu Ini

lazada.co.id