Bagi Anda pengguna browser Mozilla Firefox, untuk dapat Login klik kata “User Name” dan kata “Password” agar dapat mengisi box User Name dan Password.

Tax News Flash

Bagaimana membuat dan mempersiapkan SPT Tahunan PPh untuk WP yang tergolong sebagai WP-UKM..? Baca selengkapnya di sini.

Siapa Wajib Menjadi PKP...?

Sesuai dengan ketentuan dan UU PPN yang berlaku, yang namanya pengusaha—orang pribadi maupun badan—pada dasarnya wajib menjadi melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Batas waktu pelaporannya pun sudah ditetapkan. Ada sanksi bagi yang terlambat, baik sanksi administrasi denda maupun bunga. Bahkan jika ada unsur kesengajaan, ada sanksi pidananya. Tapi perlu diketahui pula, ada pengusaha yang bisa memilih menjadi PKP atau tidak. Tetapi seperti biasa, itu pun ada tapinya.

Seperti diketahui, Pajak Pertambahan Nilai alias PPN, pada dasarnya merupakan pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, subjek yang dikenakan PPN sebenarnya adalah pihak yang mengonsumsi Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak tersebut. Merekalah yang harus membayar PPN kepada negara.

 

Sistem Pembayaran PPN

Secara umum, ada dua mekanisme penyetoran atau pembayaran PPN oleh si pengonsumsi Barang Kena Pajak maupun Barang Kena Pajak (BKP/JKP) tersebut. Pertama mekanisme penyetoran atau pembayaran langsung oleh subjek pengonsumsi BKP/JKP dan yang kedua mekanisme penyetoran tidak langsung.

Subjek pengonsumsi BKP/JKP wajib menyetor sendiri PPN langsung ke negara (melalui bank persepsi atau tempat pembayaran pajak lainnya) dalam konteks impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud serta pemanfaatan JKP dari luar daerah di dalam Daerah Pabean. Mekanisme ini diistilahkan dengan self imposition method. Selain terhadap ketiga kegiatan tersebut, mekanisme ini juga diterapkan dalam kondisi khusus atau tertentu. Misalnya dalam kegiatan membangun sendiri.

Sistem atau mekanisme yang kedua, penyetoran tidak langsung, diterapkan dalam konteks pembelian atau perolehan BKP/JKP dari pengusaha yang ada di dalam Daerah Pabean. Dengan mekanisme ini, pihak pengonsumsi BKP/JKP tidak diwajibkan menyetorkan sendiri PPN yang terutang secara langsung ke negara tetapi harus menyetorkannya melalui pengusaha lokal yang menyerahkan atau menjual BKP/JKP tersebut.

Si pengusaha di dalam Daerah Pabean, dalam mekanisme yang kedua, dikenai kewajiban untuk memungut PPN (dan juga PPn-BM, jika ada) dari pihak pembeli atau penerima BKP/JKP—pihak pengonsumsi BKP/JKP—apabila pengusaha lokal tersebut sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jika belum menjadi PKP, maka pengusaha lokal yang melakukan penjualan atau penyerahan BKP/JKP dilarang untuk memungut PPN maupun PPn-BM.

Semua pengusaha, yang kegiatan usahanya melakukan penjualan atau penyerahan BKP/JKP baik secara lokal maupun ekspor, pada dasarnya wajib menjadi PKP. Ketentuan ini tegas dinyatakan dalam Pasal 3A ayat (1) UU PPN. Namun demikian, seperti ditegaskan dalam ayat (1a) pasal yang sama, bagi pengusaha yang masih tergolong sebagai Pengusaha Kecil PPN dapat memilih untuk tidak menjadi PKP.

 

Syarat Pengusaha Kecil PPN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2010, tanggal 23 Maret 2010, yang disebut dengan Pengusaha Kecil PPN adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP maupun JKP dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00. Dalam hal ini yang dimaksud dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto adalah jumlah keseluruhan penyerahan BKP/JKP yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.

Supaya jelas apa maksud dari PMK tersebut, kita misalkan saja Cafe Minang sebuah usaha per-cafe-an yang memiliki gedung cafe sendiri. Gedung itu berlantai dua dan karena lantai dua belum terpakai, pemilik Cafe Minang kemudian menyewakannya sebagian dari lantai dua kepada pengusaha permainan atau hiburan bilyar (billyard) sebesar Rp 400.000.000,00 setahun. Omset dari bisnis cafe-nya sendiri dalam setahun berjumlah Rp 700.000.000,00 sehingga total penerimaan atau peredaran bruto Cafe Minang dalam setahun Rp 1,1 milyar.

Sesuai dengan PMK tersebut, jumlah yang dijadikan tolok ukur bagi Cafe Minang untuk dikategorikan sebagai Pengusaha Kecil PPN bukanlah dari total penerimaan bruto sebesar Rp 1,1 milyar. Jumlah yang harus dijadikan tolok ukur adalah Rp 400.000.000,00 karena inilah yang berasal dari penyerahan JKP berupa jasa persewaan gedung (bangunan). Untuk omset sebesar Rp 700.000.000,00 tidak ikut dijadikan tolok ukur sebagai Pengusaha Kecil PPN karena bukan berasal dari penyerahan JKP [note: jasa cafe merupakan salah satu bentuk jasa hiburan yang menurut ketentuan Pasal 4A UU PPN ditetapkan sebagai jasa yang tidak dikenakan PPN (Non-JKP)].

Sebagai Pengusaha Kecil PPN, Minang Cafe atau pengusaha lainnya, tidak perlu memberitahukan kepada KPP bahwa yang bersangkutan masih merupakan Pengusaha Kecil PPN dan memilih untuk tidak menjadi PKP. Tapi jika Pengusaha Kecil PPN tersebut ingin menjadi PKP, maka yang bersangkutan cukup melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP dengan cara mengisi dan menyampaikan formulir permohonan untuk dikukuhkan menjadi PKP.

Sebutan Pengusaha Kecil PPN sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2010 tersebut, berlaku baik bagi pengusaha orang pribadi (individu) maupun badan (company). Sebab dalam PMK ini tidak ada pembedaan antara pengusaha orang pribadi dan badan. Pembedaan memang pernah terjadi tetapi pada tahun 1989. Di tahun 1989 ini yang digolongkan sebagai Pengusaha Kecil PPN memang hanya pengusaha perorangan atau individu (KMK Nomor 303/KMK.04/1989 dan KMK Nomor 1288/KMK.04/1991 yang berlaku hanya sampai 31 Desember 1994).

 

Saat dan Batas Waktu Pelaporan Usaha Untuk Menjadi PKP

Subjek seperti Cafe Minang dan pengusaha di dalam Daerah Pabean lainnya, wajib melaporkan usahanya apabila dalam suatu bulan (masa pajak) pada satu tahun buku, akumulasi jumlah peredaran maupun penerimaan bruto penyerahan BKP/JKP sudah melebihi Rp 600 juta. Pelaporan usaha untuk dikukuhkan menjadi PKP ini wajib dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran maupun penerimaan bruto melebihi Rp 600 juta (Pasal 4 PMK Nomor 68/PMK.03/2010).

Sebagai kelanjutan dari ilustrasi Cafe Minang di atas, misalkan saja pada bulan Juli 2012 sebagian dari lantai 2 gedungnya yang masih kosong disewakan kembali oleh Cafe Minang kepada pengusaha salon kecantikan. Ongkos sewanya Rp 500 juta setahun terhitung mulai 1 Juli 2012 hingga 30 Juni 2013. Ini berarti total penerimaan bruto dari penyerahan JKP jasa persewaan gedung dalam tahun 2012 sudah mencapai Rp 650 juta yaitu Rp 400 juta dari pengusaha billyard dan Rp 250 juta dari pengusaha salon(sisa Rp 250 juta masuk ke tahun buku berikutnya).

Sewa sebesar Rp 250 juta dari pengusaha salon yang masuk ke pembukuan tahun 2012 menyebabkan Cafe Minang tidak lagi disebut sebagai Pengusaha Kecil PPN. Dalam hal ini Cafe Minang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP paling lambat pada tanggal 31 Agustus 2012. Untuk selanjutnya, setelah dikukuhkan menjadi PKP, Cafe Minang wajib memungut PPN atas setiap penyerahan BKP maupun JKP yang dilakukannya (note: tidak termasuk jasa cafe karena jasa ini tidak dikenakan PPN alias Non-JKP), menerbitkan Faktur Pajak, menyetorkan PPN dan melaporkan SPT Masa PPN. Kewajiban memungut PPN ini berlaku sejak tanggal pengukuhan sebagai PKP.

 

Sanksi yang Disediakan

Seandainya sampai dengan November 2012 ini Cafe Minang lalai dan tidak melaporkan usahanya untuk menjadi PKP, maka Dirjen Pajak—dalam hal ini KPP tempat Cafe Minang terdaftar—dapat memberikan pengukuhan PKP secara jabatan kepad Cafe Minang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 68/PMK.03/2010, pengukuhan PKP secara jabatan dilakukan terhitung sejak saat jumlah peredaran maupun penerimaan bruto melebihi Rp 600 juta (dalam kasus Cafe Minang berarti sejak 1 Juli 2012).

Selain memberikan pengukuhan PKP secara jabatan, KPP juga dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) maupun Surat Tagihan Pajak (STP) untuk masa pajak (bulan) sejak Juli 2012. Ini berarti Cafe Minang bisa terkena sanksi berupa: harus menyetor PPN atas sewa tahun 2012, dikenakan sanksi bunga sebesar 2% sebulan karena terlambat menyetor PPN tersebut, dan sanksi denda sebesar 2% dari DPP karena tidak membuat Faktur Pajak atas sewa tahun 2012. Jadi berapa jumlahnya...? Silakan Anda hitung sendiri... :)

--ooOoo--

Share

Login to...

Kurs Fiskal Minggu Ini

lazada.co.id