Bagi Anda pengguna browser Mozilla Firefox, untuk dapat Login klik kata “User Name” dan kata “Password” agar dapat mengisi box User Name dan Password.

Tax News Flash

Bagaimana membuat dan mempersiapkan SPT Tahunan PPh untuk WP yang tergolong sebagai WP-UKM..? Baca selengkapnya di sini.

Mengenal Objek PPN (Bagian 2 Habis)

Artikel ini adalah kelanjutan dari artikel sebelumnya. Dalam bagian ke-2 ini selain dibahas objek PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU PPN, dibahas juga objek PPN yang disebutkan dalam Pasal 16C dan Pasal 16D UU PPN.

 

Penyerahan JKP dalam Daerah Pabean

Objek pengenaan PPN ini disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN. Substansinya sama persis dengan penyerahan BKP yang sudah dijelaskan di artikel bagian pertama. Bedanya dalam transaksi atau kegiatan ini yang diserahkan adalah JKP atau Jasa Kena Pajak. Jadi jika kita sudah PKP dan kita melakukan penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean, maka kita wajib memungut PPN dan menerbitkan Faktur Pajak. Seandainya kita lalai sehingga lupa memungut PPN, maka kita bisa dikenakan sanksi untuk membayar PPN tersebut ditambah dengan sanksi bunga keterlambatan setor. Di samping itu jika kita tidak membuat Faktur Pajak, padahal kita sudah PKP, maka kita bisa kena sanksi tambahan berupa denda 2% dari DPP.

Seperti dalam konteks barang/BKP, dalam konteks jasa ini UU PPN juga menganut sistem negative list di mana yang disebutkan dalam Pasal 4A UU PPN hanyalah jasa-jasa yang tidak dikenakan PPN. Artinya, jika ada suatu jasa dan jasa itu tidak tercantum dalam Pasal 4A tadi, maka jasa itu merupakan JKP sehingga atas penyerahannya dapat terutang PPN. Akan tetapi, seperti dijelaskan dalam memori penjelasannya, penyerahan JKP ini baru akan terutang PPN jika memenuhi seluruh persyaratan berikut:

  1. Penyerahan dilakukan dalam Daerah Pabean;
  2. Penyerahan dilakukan oleh PKP atau pengusaha yang seharusnya sudah menjadi PKP; dan
  3. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Dan sama persis dengan permasalahan di penyerahan BKP yang sudah dijelaskan di atas, syarat nomor 3 tersebut juga menimbulkan perdebatan dalam konteks penyerahan JKP ini. Kasus yang sering muncul di pemeriksaan misalnya kasus jasa persewaan atas ruang kantor yang idle atau belum terpakai yang disewakan kepada pihak lain.

Misalnya PT ABC bergerak di bidang trading atau penjualan alat-alat kesehatan dan menyewa ruang kantor dari pihak pertama. Dari ruang kantor yang disewa tersebut, sebagiannya belum terpakai sehingga PT ABC berinisiatif untuk menyewakan ruang yang belum terpakai tersebut kepada pihak ketiga lainnya. Dalam kondisi ini apakah penyerahan jasa sewa ruang kantor dari PT ABC kepada pihak lain itu terutang PPN Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN ini?

Banyak praktisi pajak yang berpendapat tidak terutang PPN. Sebab penyerahan jasa persewaan ini dilakukan PT ABC tidak dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Sesuai dengan kondisinya, ruang lingkup kegiatan usaha atau pekerjaan PT ABC adalah trading alat-alat kesehatan.

Akan tetapi tidak sedikit pula yang berpendapat akan terutang PPN apabila sewa ruangan kantor itu dilakukan dalam jangka waktu satu tahun atau lebih. Sebab jika sudah dilakukan setahun atau lebih, berarti kegiatan itu sudah bersifat rutin (bukan insidentil). Mereka mendasarkan pendapat ini pada penjelasan butir 3.b. dalam SE-56/PJ.53/2002 tanggal 29 November 2002 yang menjelaskan bahwa jasa persewaan yang masuk kategori usaha adalah jika persewaan ruangan dilakukan selama satu tahun atau lebih.

Note: SE-56/PJ.53/2002 tanggal 29 November 2002, secara spesifik hanya mengatur mengenai jasa persewaan ruangan yang dilakukan oleh orang pribadi. Akan tetapi SE ini kemudian diaplikasikan secara umum untuk mengidentifikasi apakah jasa persewaan ruangan sudah terkategori kegiatan usaha atau hanya bersifat insidentil.

 

Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud

Pengenaan PPN atas kegiatan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d UU PPN. Substansinya mirip dengan impor yang dijelaskan di artikel bagian pertama. Tetapi kata ‘impor’ dipakai untuk BKP Berwujud sedangkan kata ‘pemanfaatan’ digunakan untuk BKP Tidak Berwujud.

Misalnya kita hendak membuka restoran di Indonesia dan menggunakan merek restoran dari pihak yang berada di luar negeri (luar Daerah Pabean). Dalam hal ini berarti kita sudah melakukan yang namanya ‘pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean’ yang dimaksud oleh UU PPN. Dalam memori penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPN, dijelaskan mengenai bentuk BKP Tidak Berwujud seperti hak cipta, formula, paten, disain, dlsb. Jadi tidak hanya berupa merek dagang seperti yang dicontohkan di sini.

PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud ini dikenakan terhadap siapa pun yang melakukan pemanfaatan tersebut. Badan (company) atau orang pribadi, PKP atau bukan PKP, dikenakan PPN dengan tarif yang sama. Dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPN yang terutang ini harus disetor sendiri oleh pihak yang melakukan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud tersebut. Mekanisme dan tata cara penyetorannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.03/2010 tanggal 22 Februari 2010.

Dalam konteks pemanfaatan BKP Tidak Berwujud, SSP yang dipakai untuk menyetor PPN menjadi seperti Faktur Pajak dan dapat dikreditkan. Tetapi jika SSP tidak dibuat atau cacat, Wajib Pajak tidak akan dikenakan sanksi denda hanya saja PPN yang ada di dalamnya tidak boleh dikreditkan.

 

Pemanfaatan JKP

Pengenaan PPN atas kegiatan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e UU PPN. Secara prinsip pengenaan dan tata cara penyetoran PPN-nya sama seperti pemanfaatan BKP Tidak Berwujud karena diatur dalam PMK yang sama yaitu PMK Nomor 40/PMK.03/2010. Untuk mengetahui secara lengkap bahasan mengenai objek PPN ini, silakan baca artikel ini.

 

Ekspor BKP Berwujud

PPN atas kegiatan ekspor BKP Berwujud diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPN. Bunyi selengkapnya adalah seperti berikut: “Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.”. kemudian dalam memori penjelasannya dikatakan sebagai berikut: “Berbeda dengan pengusaha yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau huruf c, pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak...”.

Faktur Pajak untuk kegiatan ini berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan wajib dibuat setiap kali PKP melakukan ekspor (meskipun PPN-nya 0%). Jika tidak dibuat, PKP bisa dikenakan sanksi denda karena tidak membuat Faktur Pajak.

 

Ekspor BKP Tidak Berwujud

Ekspor BKP Tidak Berwujud merupakan objek PPN yang baru diatur dalam UU PPN Nomor 42 Tahun 2009. Ketentuannya diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPN. Kita dianggap melakukan ekspor BKP Tidak Berwujud misalnya manakala kita menagih kepada pihak di luar Daerah Pabean karena mereka menggunakan merek dagang, copyright, trademark, paten, formula, disain atau hak-hak intelektual kita yang lainnya.

Pada prinsipnya kegiatan ini sama seperti Ekspor BKP Berwujud yang dijelaskan di atas. Hanya saja dokumen yang menjadi Faktur Pajaknya adalah Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (biasa disingkat PEJ). Dan meski tarif PPN-nya juga masih 0% tetapi jika kita tidak membuat PEJ kita dianggap tidak membuat Faktur Pajak dan bisa dikenakan sanksi denda 2% dari DPP.

 

Ekspor JKP

Kegiatan ekspor JKP diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h UU PPN. Ini juga objek PPN yang baru mulai diperkenalkan pada UU PPN Nomor 42 Tahun 2009. Sama seperti ekspor BKP Tidak Berwujud, atas kegiatan ekspor JKP ini wajib dibuat PEJ yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. Jadi jika PEJ tidak dibuat, kita yang melakukan ekspor JKP bisa dikenakan sanksi denda karena dianggap tidak membuat Faktur Pajak.

Bahasan lengkap mengenai ekspor JKP ini sudah disampaikan di artikel lain di laman ini.

 

Kegiatan Membangun Sendiri

Objek PPN yang satu ini sudah lama dikenakan. Ketentuan atau aturan dasarnya ada di Pasal 16C UU PPN. Si situs ini pembahasan lengkap mengenai PPN kegiatan membangun sendiri ada di artikel ini. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPN yang terutang harus dibayar sendiri oleh kita selaku pihak yang melakukan kegiatan membangun sendiri. Penyetorannya menggunakan SSP dan tidak ada Faktur Pajak dalam objek PPN ini. Jadi tidak ada sanksi denda terkait Faktur Pajak.

 

Penyerahan Aktiva Eks Pasal 16D

Objek PPN ini diatur dalam Pasal 16D UU PPN. Artikel selengkapnya mengenai objek PPN yang satu ini ada di artikel ini. Sama seperti penyerahan BKP yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN, kita selaku pihak yang menyerahkan aktiva eks Pasal 16D wajib memungut PPN dan membuat Faktur Pajak. Jika tidak, kita bisa dikenakan sanksi bunga maupun denda karena tidak membuat Faktur Pajak. Tapi itu baru akan terjadi jika kita sudah PKP. Jika belum, sanksi itu tidak akan dikenakan.

 

Penutup

Itulah keseluruhan objek PPN menurut UU PPN yang berlaku saat ini. Harap diingat sekali lagi bahwa untuk setiap objek PPN itu harus selalu ada Faktur Pajak, kecuali PPN atas kegiatan membangun sendiri.

Faktur Pajak tersebut harus kita buat. Apalagi untuk objek PPN yang substansinya merupakan Pajak Keluran (PK) seperti:

  1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean;
  2. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean;
  3. Ekspor BKP Berwujud;
  4. Ekspor BKP Tidak Berwujud;
  5. Ekspor JKP; dan
  6. Penyerahan Aktiva Eks Pasal 16D.

Jika Faktur Pajak yang bersubstansi PK itu tidak kita buat, kita dapat dikenakan sanksi denda karena tidak membuat Faktur Pajak. Besarnya 2% dari DPP sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dan ayat (4) UU KUP Nomor 28 Tahun 2007.

Sedangkan untuk Faktur Pajak yang bersubstansi Pajak Masukan (PM) seperti: impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, Faktur Pajak memang tetap harus dibuat terutama jika kita berniat ingin mengkreditkannya di SPT Masa PPN. Jika Faktur Pajak tersebut tidak dibuat, kita tidak akan dikenakan sanksi denda hanya saja kita jadi tidak bisa mengkreditkan PM yang sudah kita bayar.

--ooOoo--

Share

Login to...

Kurs Fiskal Minggu Ini

lazada.co.id