Bagi Anda pengguna browser Mozilla Firefox, untuk dapat Login klik kata “User Name” dan kata “Password” agar dapat mengisi box User Name dan Password.

Tax News Flash

Bagaimana membuat dan mempersiapkan SPT Tahunan PPh untuk WP yang tergolong sebagai WP-UKM..? Baca selengkapnya di sini.

Tanggung Jawab Renteng PPN

Ketentuan mengenai tanggung jawab renteng PPN sempat meresahkan kalangan Wajib Pajak, khususnya pembeli atau penerima BKP/JKP hingga akhir tahun 2007. Kemudian saat UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 diberlakukan, sejak 1 Januari 2008, ketentuan ini dinyatakan dihapus dan tidak tidak lagi tercantum dalam UU KUP. Namun pasal dan ketentuan mengenai tanggung jawab renteng PPN ini hanya hilang untuk sementara. Sebab ternyata seluruh isi dan ketentuan Pasal 33 UU KUP hanya ‘dipindahkan’ ke Pasal 16F UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, yang secara efektif mulai berlaku sejak 1 April 2010.

 

Ketentuan Umum Pemungutan PPN

Seperti sudah diketahui, PPN maupun PPn-BM pada prinsipnya adalah pajak atas konsumsi atau pemanfaatan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak (BKP/JKP). Dengan demikian, pihak yang dikenakan kewajiban untuk membayar PPN dan PPn-BM adalah pihak yang mengkonsumsi atau memanfaatkan BKP/JKP, yang dalam hal ini disebut dengan pihak pembeli maupun penerima BKP/JKP. Pengenaan PPN dan PPn-BM dilakukan apabila konsumsi atau pemanfaatan terhadap BKP/JKP tersebut dilakukan di dalam Daerah Pabean.

Dalam konteks pembelian atau perolehan BKP/JKP secara lokal, di mana pihak penjual BKP/JKP juga berada di dalam Daerah Pabean (di dalam negeri), pembayaran atau penyetoran PPN maupun PPn-BM oleh pembeli atau penerima BKP/JKP dilakukan melalui pihak penjual. Artinya, si pembeli harus membayar PPN/PPn-BM tersebut kepada penjual.

Sebagai bukti bahwa terhadap pembelian atau perolehan BKP/JKP tersebut sudah dikenakan PPN/PPn-BM, penjual wajib membuat atau menerbitkan Faktur Pajak dan menyerahkan Faktur Pajak tersebut kepada si pembeli. Bagi si pembeli, Faktur Pajak itu menjadi bukti bahwa yang bersangkutan telah menyetor PPN/PPn-BM kepada penjual. Dalam hal ini fungsi Faktur Pajak tadi sama seperti Surat Setoran Pajak (SSP). Bedanya, kalau SSP merupakan bukti penyetoran pajak melalui bank persepsi atau kantor pos penerima pembayaran pajak.

 

Tidak Terutang PPN/PPn-BM

Mekanisme dan tata cara yang disebutkan di atas, hanya berlaku jika si penjual sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Apabila pada kenyataannya si penjual belum dikukuhkan menjadi PKP, maka si penjual dilarang memungut PPN dan menerbitkan Faktur Pajak. Dan kepada pembeli disarankan untuk tidak membayar PPN/PPn-BM kepada si penjual yang belum dikukuhkan sebagai PKP.

Bagi penjual yang memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kecil PPN dan si penjual tersebut memilih untuk tidak menjadi PKP sesuai PMK Nomor 68/PMK.03/2010, maka atas penjualan atau penyerahan BKP/JKP yang mereka lakukan memang tidak terutang PPN/PPn-BM.

Dalam kondisi tersebut, si pembeli pun tidak akan terutang dan tidak wajib membayar PPN/PPn-BM baik kepada si penjual atau kepada negara. Sebab seperti yang dinyatakan dalam memori penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c UU PPN, salah satu syarat terutangnya PPN atas penyerahan BKP/JKP secara lokal (penyerahan yang dilakukan di dalam Daerah Pabean) adalah bahwa pihak yang melakukan penyerahan BKP/JKP sudah dikukuhkan menjadi PKP maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi PKP.

Kata ‘...yang seharusnya dikukuhkan menjadi...’ yang ada dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a maupun huruf c UU PPN tersebut ditujukan bagi pengusaha yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kecil PPN.

 

Tanggung Jawab Renteng PPN

Tapi jika kenyataannya si penjual sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kecil PPN namun tetap nekat tidak mau menjadi PKP (padahal mereka seharusnya wajib dikukuhkan menjadi PKP), maka terhadap penyerahan lokal BKP/JKP yang si penjual lakukan itu akan terutang PPN sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf c UU PPN.

Tetapi seperti yang dijelaskan di awal artikel ini, pihak yang sebenarnya terutang PPN tetaplah si pembeli. Karena mereka lah pihak yang mengkonsumsi atau memanfaatkan BKP/JKP (ingat, PPN/PPn-BM adalah pajak atas konsumsi). Inilah prinsip umum tanggung jawab renteng yang ada dalam Pasal 16F UU PPN Nomor 42 Tahun 2009.

Dalam hal ini, si pembeli berisiko dikenai kewajiban untuk membayar PPN/PPn-BM yang terutang atas pembelian atau perolehan BKP/JKP yang berasal dari penjual yang belum menjadi PKP. Kewajiban si pembeli untuk membayar PPN/PPn-BM yang belum dipungut oleh penjual inilah yang disebut dengan tanggung jawab renteng PPN.

 

Cara Menyetor PPN Tanggung Renteng

Satu-satunya cara membayar atau menyetor PPN tanggung jawab renteng tersebut adalah dengan menunggu SKP-KB PPN yang diterbitkan oleh kantor pajak setempat (dalam hal ini KPP tempat pembeli terdaftar). Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Padahal sebagaimana diketahui, PPN yang dibayar atas dasar suatu surat ketetapan pajak tidak boleh dikreditkan [lihat Pasal 9 ayat (8) huruf h UU PPN].

Pembeli tidak bisa membayar PPN maupun PPn-BM tersebut kepada penjual yang belum menjadi PKP. Dalam hal ini, penjual pun memang dilarang untuk memungut PPN dan menerbitkan Faktur Pajak. Apabila penjual nekat memungut dan membuat Faktur Pajak, mereka bisa terkena sanksi [lihat Pasal 14 UU PPN Nomor 11 Tahun 1994 yang hingga kini tidak diubah]. Pembelinya pun bisa terkena getahnya sebab Faktur Pajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang tidak sah dan tidak boleh dikreditkan.

Lalu dapatkah pembeli berinisiatif untuk melakukan penyetoran sendiri PPN tanggung jawab renteng sebelum SKP-KB diterbitkan? Sayangnya, hal tersebut juga tidak dapat dilakukan. Sebab hingga saat ini tidak ada kode jenis setoran (KJS) yang sesuai yang dapat dicantumkan dalam SSP untuk keperluan tersebut. Jadi sebagai pembeli, mereka seolah-olah mendapat hukuman yang sangat ekstrim apabila berani membeli BKP/JKP dari penjual yang belum PKP.

 

Perlu Mekanisme Penyetoran Khusus

Oleh karena itulah, akhir-akhir ini muncul usulan agar otoritas pajak membuat suatu mekanisme khusus mengenai penyetoran sendiri untuk PPN tanggung jawab renteng. Hal ini mengingat dalam transaksi tertentu, mekanisme penyetoran sendiri PPN ini sudah diterapkan dan relatif tidak muncul masalah baru.

Misalnya dalam konteks impor BKP atau pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Kedua kegiatan ini sebenarnya nyaris sama dengan pembelian atau perolehan BKP/JKP dari penjual yang belum menjadi PKP. Mekanisme penyetoran sendiri PPN (yang lebih dikenal dengan istilah self imposition method) untuk kedua kegiatan ini sudah sejak lama diterapkan.

Usulan dibentuknya sebuah mekanisme khusus penyetoran sendiri PPN tersebut, dimaksudkan agar si pembeli tidak perlu mengalami kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan orang lain (baca: penjual). Sebab dengan adanya mekanisme penyetoran sendiri, layaknya impor atau pemanfaatan BKP Tidak Berwujud maupun pemanfaatan JKP, itu berarti akan ada kemungkinan PPN yang dibayarkan sendiri oleh pembeli dapat dikreditkan di SPT Masa PPN.

 

Jangan Menghukum yang Tidak Bersalah

Dalam konteks bisnis, membeli suatu barang atau jasa dari penjual yang belum PKP sering menjadi pilihan pengusaha guna menekan harga pokok produksi, harga jual atau beban usaha lainnya. Terutama jika pengusaha tersebut melakukan penjualan barang atau jasa yang tidak terutang PPN atau penjualan BKP/JKP yang mendapat fasilitas pembebasan PPN. Sebab bagi mereka ini, jika membeli dari penjual yang sudah PKP dan membayar PPN (Pajak Masukan/PM), maka PPN Masukan yang mereka bayarkan itu toh tidak boleh dikreditkan dan hanya akan menambah besar beban biaya produksi atau administrasi.

Tapi dalam konteks pajak, khususnya dalam soal tanggung jawab renteng PPN, pembeli seolah-olah disalahkan jika mereka membeli BKP/JKP dari penjual yang belum menjadi PKP. Padahal dalam banyak kasus tidak banyak pembeli yang mampu menekan supplier atau vendor-nya untuk menjadi PKP.

Di samping itu, kewajiban menjadi PKP sejatinya adalah kewajiban pihak penjual yang melakukan penyerahan BKP/JKP. Sebagai rekanan, pihak pembeli hanya bisa memberikan saran atau sugesti agar mereka (supplier/vendor) melaporkan usahanya dan dikukuhkan menjadi PKP. Kemudian bagaimana jika supplier atau vendor menolak saran dari si pembeli? Apakah dalam hal ini si pembeli layak dikenakan sanksi untuk membayar PPN tanggung jawab renteng dan sanksi tidak boleh mengkreditkan PPN tersebut...? Semestinya tidak 'kan?

 

Buru yang Bermasalah

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, sebenarnya sudah dinyatakan bahwa otoritas pajak tidak boleh secara langsung menerbitkan SKP-KB kepada pembeli. Otoritas pajak (dalam hal ini KPP) terlebih dahulu harus berupaya melakukan penagihan PPN/PPn-BM kepada si penjual [Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012]. Kemudian jika PPN dan PPn-BM tadi tidak dapat ditagih kepada penjual, barulah si pembeli bisa dikenakan kewajiban membayar PPN/PPn-BM. Ini pun dengan catatan jika si pembeli tidak bisa menunjukkan bukti bahwa PPN maupun PPn-BM tersebut telah dibayar [Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012].

Sayangnya, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 maupun UU PPN tidak menjelaskan lebih jauh apa makna dari kata ‘...tidak dapat ditagih kepada penjual...’. Apakah maksudnya si penjual tidak dapat diketemukan atau penjualnya diketemukan tetapi tidak dapat membayar PPN/PPn-BM yang terutang?

Dalam praktiknya, si pembeli juga lebih sering tidak pernah tahu apakah KPP memang sudah mengupayakan tindak penagihan kepada si penjual atau belum. Si pembeli umumnya hanya tahu bahwa mereka mendapat kiriman berupa SKP-KB PPN dengan alasan bahwa PPN/PPn-BM tersebut sudah tidak dapat ditagih kepada penjual yang menjadi rekanan atau supplier/vendor mereka.

--ooOoo-- 

Share

Login to...

Kurs Fiskal Minggu Ini

lazada.co.id