Bagi Anda pengguna browser Mozilla Firefox, untuk dapat Login klik kata “User Name” dan kata “Password” agar dapat mengisi box User Name dan Password.

Tax News Flash

Bagaimana membuat dan mempersiapkan SPT Tahunan PPh untuk WP yang tergolong sebagai WP-UKM..? Baca selengkapnya di sini.

Wapu di Transaksi Antar Wapu

Ternyata ada beberapa perubahan yang cukup mencolok dengan terbitnya Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2012. Peraturan Dirjen Pajak yang menyoal bentuk Faktur Pajak, ukuran, cara pengisian, cara pembetulan atau penggantian dan cara pembatalannya ini, ternyata merubah beberapa ketentuan yang ada dalam peraturan Dirjen Pajak sebelumnya PER-13/PJ/2010. Salah satunya adalah mengenai transaksi penyerahan BKP/JKP yang terjadi antar Pemungut PPN (Wapu PPN).

Seperti yang sudah kita ketahui, dalam konteks PPN ada pihak-pihak tertentu yang ditunjuk menjadi Pemungut PPN/PPn-BM. Dalam istilah sehari-hari, mereka ini lebih dikenal dengan sebutan Wapu PPN. Dan dalam artikel ini saya juga akan menggunakan sebutan Wapu PPN agar tidak rancu dengan istilah pemungut PPN secara umum.

 

Ketentuan Umum

Secara umum apabila terjadi transaksi atau kegiatan serah-terima BKP/JKP, pihak yang wajib memungut dan menyetorkan PPN maupun PPn-BM adalah PKP yang menyerahkan BKP/JKP. Dengan kata lain, pihak yang menerima BKP/JKP harus membayarkan PPN/PPn-BM kepada PKP yang menyerahkan BKP. Selanjutnya PKP yang menyerahkan BKP/JKP tadi wajib menyetorkan PPN/PPn-BM tersebut ke negara. Dalam hal ini, pihak yang menyerahkan BKP/JKP juga disebut dengan pemungut PPN. Tetapi istilah pemungut PPN dalam hal ini berbeda dengan istilah Wapu PPN yang kita kenal sehari-hari.

Wapu PPN adalah pihak-pihak yang diwajibkan untuk memungut dan menyetor sendiri PPN/PPn-BM atas setiap pembelian atau penerimaan BKP/JKP. Hingga saat ini hanya ada tiga pihak yang oleh peraturan dan ketentuan PPN ditunjuk menjadi Wapu PPN. Mereka adalah:

  • Bendaharawan Pemerintah serta Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN atau sekarang disebut Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/KPPN). Penunjukan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK)  Nomor 563/KMK.03/2003 tanggal 24 Desember 2003.
  • Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi. Dalam keseharian, Wapu PPN ini lebih sering disebut dengan singkatan Wapu PPN KPS (Kontraktor Production Sharing). Penunjukan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010.
  • Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang penunjukkannya dilakukan berdasarkan PMK Nomor 85/PMK.03/2012 stdd PMK Nomor 136/PMK.03/2013.

 

Wapu PPN yang Menyetor

Jadi apabila terjadi transaksi atau kegiatan serah-terima BKP/JKP di mana pihak pembeli atau penerima BKP/JKP berstatus sebagai Wapu PPN, maka yang diwajibkan untuk memungut dan menyetorkan PPN/PPn-BM adalah si Wapu PPN yang membeli atau menerima BKP/JKP.

“...Pihak penjual atau yang melakukan penyerahan BKP/JKP dalam hal ini hanya wajib membuat dan melaporkan Faktur Pajak atas transaksi serah-terima BKP/JKP tersebut. PKP penjual atau yang melakukan penyerahan BKP/JKP tidak diwajibkan untuk memungut dan menyetorkan PPN/PPn-BM atas transaksi tersebut...”

Tapi dalam praktik ada kalanya terjadi transaksi serah-terima BKP/JKP antara Wapu PPN kepada Wapu PPN lainnya. Jika sudah begini, lalu siapa yang wajib menyetorkan PPN maupun PPn-BM atas transaksi tersebut...?

 

Masa Sebelum 1 April 2010

Pada masa sebelum berlakunya PER-24/PJ/2012, atau sebelum 1 April 2013, apabila penjual BKP/JKP yang juga berstatus sebagai Wapu PPN melakukan penjualan atau penyerahan BKP/JKP kepada Wapu PPN lainnya, maka kewajiban pemungutan dan penyetoran PPN/PPn-BM atas transaksi atau kegiatan tersebut disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Apabila penjualan atau penyerahan BKP/JKP dilakukan kepada Wapu PPN Bendaharawan Pemerintah (baik di tingkat pusat maupun daerah propinsi, kabupaten, atau kota), maka PPN maupun PPn-BM yang terutang wajib dipungut dan disetorkan oleh Wapu PPN Bendaharawan Pemerintah. Dalam hal ini, pihak penjual atau yang menyerahkan BKP/JKP harus membuat Faktur Pajak dengan kode 02.

Tapi bila penyerahan atau penjualan BKP/JKP dilakukan kepada Wapu PPN selain Bendaharawan Pemerintah, misalnya kepada Wapu PPN KPS atau Wapu PPN BUMN, maka yang wajib memungut dan menyetorkan PPN/PPn-BM adalah Wapu PPN yang menjual atau menyerahkan BKP/JKP. Dengan demikian, meski penyerahan BKP/JKP dilakukan kepada Wapu PPN, tetapi kode Faktur Pajak yang digunakan adalah kode 01. Penjelasan ini bisa kita lihat dalam Lampiran III PER-13/PJ/2010, khususnya pada bagian B.1.a mengenai penggunaan kode angka 01 pada Faktur Pajak.

 

Treatment Mulai 1 April 2010

Dalam PER-24/PJ/2012, yang berlaku mulai sejak 1 April 2013, penjelasan di Lampiran III bagian B.1.a. tersebut diubah menjadi sebagai berikut:

“...digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang PPN dan PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP...dst...”

Perubahan terhadap penjelasan di Lampiran III bagian B.1.a. tersebut tak urung memunculkan kembali pertanyaan lama yaitu: siapa yang wajib memungut dan menyetor PPN/PPn-BM jika terjadi penjualan atau penyerahan antar Wapu PPN?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus membaca kembali PMK atau KMK yang mengatur mengenai penunjukkan sebagai Wapu PPN. Sebab disetiap PMK atau KMK tersebut sudah ditetapkan apa saja yang tidak perlu atau tidak wajib dipungut oleh Wapu PPN yang bersangkutan. Dari pengecualian yang sudah ditetapkan, maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut:

  1. Jika atas penyerahan barang atau jasa kepada Wapu PPN tersebut terutang PPN dan wajib dibuatkan Faktur Pajak, tetapi PPN maupun PPn-BM yang terutang tidak wajib dipungut oleh Wapu PPN yang bersangkutan, maka kode Faktur Pajaknya tidak harus 02 atau 03, melainkan menggunakan kode lainnya seperti 01, 04, 06, 07 atau 08 (disesuaikan dengan jenis penyerahannya).
  2. Jika atas penyerahan barang atau jasa kepada Wapu PPN tersebut tidak wajib dibuatkan Faktur Pajak, misalnya atas penjualan atau penyerahan Non-BKP atau Non-JKP, maka tidak perlu pusing memikirkan kode Faktur Pajak.

 

Wapu PPN Bendaharawan

Penunjukan Bendaharawan Pemerintah sebagai Wapu PPN dilakukan melalui KMK Nomor 563/KMK.03/2003 tanggal 24 Desember 2003. Kode Faktur Pajak untuk penyerahan BKP/JKP kepada mereka adalah 02. Namun seperti ditegaskan pada Pasal 4 KMK tersebut, Bendaharawan tidak perlu memungut PPN/PPn-BM untuk transaksi atau kegiatan berikut:

  1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Kemudian pada ayat (2) pasal ini dijelaskan bahwa PPN/PPn-BM yang terutang dipungut oleh pihak yang menyerahkan BKP/JKP. Dengan demikian, kode Faktur Pajak yang digunakan adalah 01;
  2. Pembayaran untuk pembebasan tanah. Umumnya pembebasan tanah dilakukan secara massal terhadap tanah-tanah milik orang pribadi yang belum dikukuhkan menjadi PKP. Kurang lebih itu alasan mengapa pembayaran ini dikecualikan;
  3. Pembayaran atas penyerahan BKP/JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut maupun dibebaskan dari pengenaan PPN. Dalam hal ini kode Faktur Pajak yang digunakan adalah 07 atau 08;
  4. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT (Persero) Pertamina. Sesuai dengan ketentuan umum, PT (Persero) Pertamina menggunakan PNBP sebagai Faktur Pajaknya. PNBP ini disebut sebagai Dokumen Tertentu yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak. PNBP tidak menggunakan kode Faktur Pajak selayaknya Faktur Pajak Standar;
  5. Pembayaran atas rekening telepon. Sama seperti PT (Persero) Pertamina, perusahaan telekomunikasi juga menggunakan Dokumen Tertentu yang Diperlakukan sebagai Faktur Pajak yang tidak memerlukan kode Faktur Pajak Standar;
  6. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan. Sama seperti PT (Persero) Pertamina, perusahaan penerbangan juga menggunakan tiketnya sebagai Dokumen Tertentu yang Diperlakukan sebagai Faktur Pajak yang tidak memerlukan kode Faktur Pajak Standar; maupun
  7. Pembayaran lainnya untuk penyerahan Non-BKP/Non-JKP (barang atau jasa yang menurut ketentuan UU PPN tidak terutang PPN). Dalam hal ini Faktur Pajak tidak perlu dibuat.

 

Wapu PPN KPS

Penunjukan KPS sebagai Wapu PPN dilakukan melalui PMK Nomor 73/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010. Kode Faktur Pajak untuk penyerahan kepada mereka ini adalah 03. Akan tetapi seperti dinyatakan pada Pasal 5 PMK tersebut, KPS tidak perlu memungut PPN/PPn-BM untuk transaksi atau kegiatan berikut:

  1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
  2. Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
  3. Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero);
  4. Pembayaran atas rekening telepon;
  5. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; dan/ataupembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pada ayat (2) pasal tersebut ditegaskan bahwa PPN/PPn-BM yang terutang atas seluruh transaksi atau kegiatan tersebut dipungut, disetor dan dilaporkan oleh rekanan (yang melakukan penyerahan). Dengan demikian, kode Faktur Pajaknya tidak harus 03 melainkan kode lain sesuai dengan ketentuan PER-24/PJ/2012 (kode 01, 04, 06, 07, atau 08 sesuai dengan jenis penyerahan BKP/JKP atau malah tanpa kode jika menggunakan Dokumen Tertentu yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak).

 

Wapu PPN BUMN

Penunjukan BUMN sebagai Wapu PPN dilakukan melalui PMK Nomor 85/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010. Kode Faktur Pajak untuk penyerahan BKP/JKP kepada Wapu BUMN adalah 03. Tetapi pada Pasal 5 PMK tersebut ditegaskan bahwa BUMN tidak perlu memungut PPN/PPn-BM untuk transaksi atau kegiatan berikut:

  1. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
  2. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
  3. pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero);
  4. pembayaran atas rekening telepon;
  5. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; dan/atau
  6. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Kemudian, pada ayat (2) pasal tersebut dinyatakan pula bahwa PPN/PPn-BM yang terutang atas seluruh transaksi atau kegiatan di atas dipungut, disetor dan dilaporkan oleh oleh rekanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ini artinya, kode Faktur Pajaknya tidak harus 03 melainkan kode lain sesuai dengan ketentuan PER-24/PJ/2012 (kode 01, 04, 06, 07, atau 08 sesuai dengan jenis penyerahan BKP/JKP atau malah tanpa kode jika menggunakan Dokumen Tertentu yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak).

--ooOoo--

Share

Login to...

Kurs Fiskal Minggu Ini

lazada.co.id