Bagi Anda pengguna browser Mozilla Firefox, untuk dapat Login klik kata “User Name” dan kata “Password” agar dapat mengisi box User Name dan Password.

Tax News Flash

Bagaimana membuat dan mempersiapkan SPT Tahunan PPh untuk WP yang tergolong sebagai WP-UKM..? Baca selengkapnya di sini.

Awass...! Faktur Pajak Cacat

Faktur Pajak sangat penting dalam konteks PPN dan PPn-BM. Setiap ada objek yang terutang PPN, harus ada Faktur Pajak yang dibuat (diterbitkan). Tapi pembuatannya atau penerbitannya pun diatur secara khusus. Simpelnya Faktur Pajak tidak boleh dibuat di sembarang waktu, tidak boleh juga dibuat dengan sembarang bentuk (format) dan juga tidak boleh sembarang isi. Semuanya harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan jika tidak ingin Faktur Pajaknya dianggap sebagai Faktur Pajak Cacat.

 

 

Pengertian Faktur Pajak Cacat

Istilah Faktur Pajak Cacat sebenarnya merujuk kepada istilah sehari-hari yang biasa dipakai oleh Wajib Pajak atau pengusaha. Istilah ini memang sempat digunakan dalam peraturan lama di mana dalam PER-13/PJ/2010 Dirjen Pajak masih menggunakan istilah Faktur Pajak Cacat.

Namun mulai sejak 1 April 2010, saat UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 dan juga PER-24/PJ/2012 mulai diberlakukan, istilah yang digunakan adalah Faktur Pajak Tidak Lengkap. Tetapi meski istilahnya berbeda, substansinya tetap saja sama seperti Faktur Pajak Cacat yaitu sama-sama bisa membuahkan sanksi baik bagi penerbit maupun penerima Faktur Pajak.

  • PKP yang menerbitkan (membuat) Faktur Pajak Tidak Lengkap dapat dikenai sanksi denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang tercantum di Faktur Pajak tersebut.
  • PKP yang menerima Faktur Pajak Tidak Lengkap tidak dapat mengkreditkan Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa PPN. Dalam beberapa kasus bahkan PKP bisa terkena sanksi administrasi kenaikan 100% apabila  ada kelebihan PPN yang seharusnya tidak dikompensasikan.

Jika melihat pada ancaman sanksi administrasi denda maupun kenaikan yang sudah disediakan, maka sudah sepantasnya kita perlu memperhatikan kondisi Faktur Pajak. Apakah Faktur Pajak itu termasuk kategori Faktur Pajak Tidak Lengkap (Cacat) atau tidak? Baik Faktur Pajak yang kita terbitkan maupun Faktur Pajak yang kita terima dari lawan transaksi kita.

Oleh karena itu, dalam artikel ini kita akan coba menguraikan beberapa hal yang berpotensi membuat Faktur Pajak menjadi Faktur Pajak Tidak Lengkap atau Faktur Pajak Cacat.

 

Bentuk & Format Faktur Pajak

Salah satu yang paling sering diperdebatkan cacat atau tidaknya suatu Faktur Pajak adalah mengenai bentuk formulir dari Faktur Pajak itu sendiri. Hingga saat ini masih banyak pembeli (penerima Faktur Pajak) yang merasa keberatan dan tidak mau menerima Faktur Pajak apabila Faktur Pajak yang diterimanya berbeda dengan yang dicontohkan oleh peraturan Dirjen Pajak. Dengan perkataan lain, pembeli (penerima Faktur Pajak) hanya mau menerima Faktur Pajak apabila bentuk dan formatnya sama persis dengan contoh yang diberikan oleh peraturan Dirjen Pajak.

“...Peraturan Dirjen Pajak yang dimaksud dalam hal ini adalah PER-24/PJ/2012. Di lampiran IA maupun IB-nya, peraturan Dirjen Pajak tersebut memang memberikan contoh bentuk atau format Faktur Pajak, baik Faktur Pajak untuk transaksi yang menggunakan mata uang Rupiah (Rp) atau menggunakan mata uang selain Rp...”

Padahal dalam peraturan Dirjen Pajak tersebut jelas dinyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) diberikan keleluasaan untuk membuat format atau bentuk Faktur Pajak sesuai dengan kepentingannya masing-masing [lihat Pasal 3 PER-24/PJ/2012]. Di samping itu, dalam peraturan Dirjen Pajak tersebut juga tidak ada ketentuan atau aturan khusus mengenai ukuran kertas maupun berat kertas yang harus digunakan. Jadi kertas yang digunakan boleh A4, F4, legal, letter, atau apapun dengan berat kertas seberapapun.

Bahkan, masih menurut PER-24/PJ/2012 tersebut, faktur penjualan (commercial invoice) juga dapat diperlakukan sebagai Faktur Pajak apabila memuat keterangan yang sama persis dengan Faktur Pajak dan pengisiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku [Pasal 14 PER-24/PJ/2012]. Meskipun bentuk formulir faktur penjualan umumnya tidak sama persis dengan Faktur Pajak. Akan tetapi karena pembeli atau penerima Faktur Pajak khawatir kehilangan hak pengkreditan Pajak Masukan, tidak sedikit pembeli yang menolak Faktur Pajak yang format atau bentuknya berbeda dengan yang dicontohkan oleh PER-24/PJ/2012.

 

Data dan Keterangan Minimal

Selain masalah bentuk atau formatnya, kita juga harus memperhatikan mengenai data atau keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut. Secara normatif, Faktur Pajak harus memuat data dan keterangan minimal yang dipersyaratkan oleh Pasal 13 ayat (5) UU KUP. Dan data atau keterangan yang harus dicantumkan dalam Faktur Pajak paling sedikit berupa data/keterangan mengenai:

  1. Identitas pihak yang menyerahkan BKP/JKP, yang paling sedikit terdiri dari nama, alamat dan NPWP;
  2. Identitas pihak penerima BKP/JKP, paling sedikit berupa nama, alamat dan NPWP;
  3. Jenis barang atau jasa yang diserahkan;
  4. Jumlah Harga Jual atau Penggantian dan potongan harga;
  5. Jumlah PPN yang dipungut;
  6. Jumlah PPn-BM yang dipungut;
  7. Kode dan nomor seri Faktur Pajak;
  8. Tanggal serta nama dan tandatangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Kedelapan keterangan atau informasi tersebut harus dicantumkan seluruhnya dalam suatu Faktur Pajak. Jika salah satu dari kedelapan keterangan itu tidak ada, maka Faktur Pajak dianggap tidak lengkap atau cacat. Begitu pun jika kedelapan data/keterangan minimal itu ada, tetapi tidak diisi secara lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Faktur Pajak juga dianggap sebagai Faktur Pajak Tidak Lengkap atau cacat.

“...Untuk ketidaklengkapan pengisian kolom identitas pembeli, misalnya nama, alamat maupun NPWP, PKP penerbit tidak akan dikenakan sanksi denda [Pasal 14 ayat (1) huruf e angka 1 UU KUP Nomor 28 Tahun 2007] dan bagi penerima Faktur Pajak tersebut tetap tidak dapat dikreditkan...”

Dalam praktik, seringkali ditemukan ada PKP penerbit Faktur Pajak yang mencantumkan kolom informasi tambahan dalam Faktur Pajaknya. Misalnya kolom nomor dan tanggal invoice, kolom jabatan si penandatangan Faktur Pajak, dan lain sebagainya. Dan uniknya terkait dengan penambahan informasi ini banyak pula pembeli (penerima Faktur Pajak) yang menjadi ragu apakah Faktur Pajak tersebut cacat atau tidak.

Sebenarnya dengan merujuk pada Pasal 13 ayat (5) UU PPN, penambahan informasi dalam Faktur Pajak tersebut sah-sah saja untuk dilakukan. Redaksional Pasal 13 ayat (5) UU PPN menyatakan: “Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:...”. Dari kata “...yang paling sedikit memuat..” itulah dapat difahami bahwa UU PPN hanya mengatur mengenai batas informasi minimal yang harus dicantumkan dalam Faktur Pajak dan tidak mengatur mengenai batas maksimalnya. Artinya selama kedelapan data minimal sudah dicantumkan dalam Faktur Pajak, dan apabila ada informasi tambahan yang diperlukan oleh PKP, maka PKP diperbolehkan menambahkan informasi yang dibutuhkannya. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (6) PER-24/PJ/2012.

“...Untuk Faktur Pajak berupa Dokumen Tertentu yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak, data atau informasi minimalnya ditetapkan oleh Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-10/PJ/2010 stdd PER-27/PJ/2011 mengenai Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak...”

 

Mengenai Kode dan Nomor Seri

Faktur Pajak, khususnya Faktur Pajak yang diatur dalam PER-24/PJ/2012 stdd PER-08/PJ/2013, harus dibuat dengan menggunakan kode dan nomor seri tertentu yang sudah ditetapkan oleh peraturan Dirjen Pajak tersebut. Begitupun dengan nomor urutnya di mana sejak 1 April 2013, nomor urut Faktur Pajak harus menggunakan nomor urut yang diberikan oleh KPP tempat PKP penerbit dikukuhkan menjadi PKP.

Faktur Pajak yang diatur oleh PER-24/PJ/2012 tersebut adalah Faktur Pajak yang dahulunya kita sebut dengan Faktur Pajak Standar. Tapi seperti yang sudah kita ketahui, mulai 1 April 2010, ketentuan PPN tidak lagi mengenal istilah Faktur Pajak Standar. Istilah yang digunakan saat ini adalah Faktur Pajak Lengkap dan Tidak Lengkap. Bahasan mengenai jenis Faktur Pajak dapat Anda baca di artikel ini.

Terkait dengan masalah penggunaan kode dan nomor seri Faktur Pajak, Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak Nomor 151/PJ/2010 pernah menegaskan bahwa apabila PKP menerbitkan Faktur Pajak tetapi tidak diisi secara benar karena: 1) pengisian kode transaksi tidak sesuai dengan ketentuan; 2) pengisian kode cabang tidak sesuai dengan ketentuan; atau 3) pengisian nomor urut tidak sesuai dengan ketentuan, maka PKP penerbit dapat dikenai sanksi administrasi denda sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (4) UU KUP yaitu sanksi denda 2% dari DPP yang tercantum pada Faktur Pajak tersebut. Namun demikian, karena kesalahan tersebut murni kesalahan PKP penerbit dan merupakan kondisi di luar kuasa pembeli (penerima Faktur Pajak), maka atas Faktur Pajak tersebut tetap dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan [lihat penegasan pada butir 6 SE-151/PJ/2010].

 

Mengenai Tanda Tangan

Mengenai tanda tangan yang tercantum di Faktur Pajak, juga perlu mendapat perhatian serius. Sebab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanda tangan yang tercantum pada Faktur Pajak haruslah tanda tangan dari orang (pejabat) yang sebelumnya sudah diberitahukan kepada KPP sebagai penandatangan Faktur Pajak. Jika orang (pejabat) yang menandatangani Faktur Pajak tersebut belum diberitahukan secara tertulis kepada KPP, maka Faktur Pajak yang ditandatangani orang tersebut merupakan Faktur Pajak cacat.

“...Itu sebabnya dalam praktik tidak sedikit PKP pembeli (penerima Faktur Pajak) yang meminta copy Surat Pemberitahuan mengenai nama-nama pejabat yang berhak menandatangani Faktur Pajak, yang sudah disampaikan oleh penerbit Faktur Pajak kepada KPP-nya...”

Di samping itu, perlu diperhatikan juga bahwa tanda tangan yang harus dibubuhkan dalam Faktur Pajak adalah tanda tangan basah. Seperti dijelaskan dalam Lampiran II PER-24/PJ/2012, khususnya pada butir 11 mengenai pencantuman nama dan tanda tangan, penandatanganan Faktur Pajak tidak boleh menggunakan cap atau stempel tanda tangan.

 

Keharusan Mencoret

Hal lain yang sering luput dari perhatian kita adalah adanya keharusan mencoret kata-kata yang diberi tanda asterix (*). Misalnya pada kolom penjumlahan “Harga Jual,/Penggantian/Uang Muka/Termin *). Karena pada bagian bawah Faktur Pajak ada perintah untuk mencoret kata-kata yang tidak perlu, maka PKP penerbit harus mencoretnya sesuai dengan perintah yang ada.

SE-151/PJ/2010, khususnya penegasan pada butir 8, menyatakan bahwa Faktur Pajak yang tidak dicoret pada kolom tersebut namun tidak menyebabkan informasi pada Faktur Pajak menjadi tidak jelas, karena pada kolom keterangan (kolom Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, red.) telah dicantumkan keterangan/informasi yang menjelaskan jenis transaksi, bukan merupakan Faktur Pajak cacat. Namun demikian, disarankan kepada PKP penerbit untuk tetap mencoret kata-kata yang tidak perlu yang diberi tanda asterix (*) tersebut.

 

Fisik Faktur Pajak

Selain hal-hal tersebut di atas, kondisi fisik (kertas) Faktur Pajak juga perlu diperhatikan agar kita tidak terkena sanksi administrasi perpajakan. Misalnya sobek, terkena tumpahan tinta, tulisan pudar (tidak jelas), Faktur Pajak lecek atau kusam atau Faktur Pajak terkena pembolong kertas untuk penyimpanan di-ordner. Jika kondisi-kondisi tersebut menyebabkan Faktur Pajak menjadi tidak jelas, tidak terbaca atau terpotong informasinya, maka Faktur Pajak tersebut bisa dikategorikan sebagai Faktur Pajak cacat.

 

Penerbit Faktur Pajak

Dan terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah memastikan bahwa penjual (yang menerbitkan Faktur Pajak) benar-benar sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebab jika penjual tersebut belum dikukuhkan menjadi PKP, maka seharusnya penjual tersebut tidak memungut PPN dari kita (pembelinya) dan tidak menerbitkan Faktur Pajak.

Apabila karena kekurangtahuan kita kemudian mengkreditkan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh penjual yang belum PKP, maka selain pengkreditan kita akan dianulir kita juga bisa dianggap mengkreditkan Faktur Pajak fiktif. Kalau sudah begini, ancaman sanksinya tidak hanya bersifat denda administratif tetapi mungkin bisa berupa ancaman pidana.

Notes:

Induk ketentuan mengenai Faktur Pajak dituangkan dalam Pasal 13 UU PPN Nomor 42 Tahun 2009. Ini adalah Undang-Undang (UU) perubahan ketiga atas UU PPN pertama yaitu UU Nomor 8 Tahun 1983. Sementara peraturan-peraturan yang menjadi petunjuk pelaksanaan (juklak) dari Pasal 13 UU PPN tersebut, dan yang berlaku saat ini antara lain: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.03/2012; dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 stdd PER-08/PJ/2013.

--ooOoo--

Share

Login to...

Kurs Fiskal Minggu Ini

lazada.co.id