Bagi Anda pengguna browser Mozilla Firefox, untuk dapat Login klik kata “User Name” dan kata “Password” agar dapat mengisi box User Name dan Password.

Tax News Flash

Bagaimana membuat dan mempersiapkan SPT Tahunan PPh untuk WP yang tergolong sebagai WP-UKM..? Baca selengkapnya di sini.

Jasa yang Tidak Dikenakan PPN

Selain barang, UU PPN juga telah menetapkan beberapa kelompok jasa yang sebagai jasa yang tidak dikenakan PPN (tidak terutang PPN). Jasa-jasa ini kerap disebut bukan Jasa Kena Pajak atau Non-JKP. Penyebutan jenis jasa-jasa tersebut dilakukan secara khusus dalam Pasal 4A ayat (3) UU PPN 2009. Jika ada suatu jenis jasa yang tidak disebutkan dalam pasal tersebut, berarti atas penyerahan, ekspor maupun pemanfaatan jasa itu dikenakan PPN.

 

 

Jasa Pelayanan Kesehatan Medis

Jasa pelayanan kesehatan medis, yang ditetapkan sebagai jasa yang tidak dikenakan PPN, terdiri dari beberapa jenis jasa yang sudah ditetapkan oleh UU PPN. Jasa ini meliputi antara lain jasa dokter umum, dokters spesialis, dokter gigi, jasa dokter hewan; jasa ahli kesehatan seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi; jasa kebidanan, dukun bayi, paramedis dan perawat; jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dana sanatorium; dan beberapa jenis jasa pelayanan kesehatan medis lainnya. Rincian lengkapnya bisa dilihat dalam memori penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf a UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 [UU PPN 2009].

 

Jasa Pelayanan Sosial

Jasa pelayanan sosial yang tidak dikenakan PPN yang disebutkan dalam memori penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf b UU PPN 2009 meliputi:

  1. Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;
  2. Jasa pemadam kebakaran;
  3. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
  4. Jasa lembaga rehabilitasi;
  5. Jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium; dan
  6. Jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial.

 

Jasa Pengiriman Surat Dengan Perangko

Jasa yang tidak dikenakan PPN adalah jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko, baik perangko tempel maupun cara lain pengganti perangko tempel. Kalau melihat pada keadaan saat ini, hanya Perum Kantor Pos & Giro saja yang bisa melayani pengiriman surat dengan perangko. Sementara perusahaan jasa ekspedisi lainnya, seperti Titipan Kilat (TIKI), DHL, dan lainnya tidak dapat melayani pengiriman surat dengan perangko sehingga jasa pengiriman surat yang mereka lakukan merupakan jasa yang dikenakan PPN.

 

Jasa Keuangan

Seperti yang disebutkan dalam memori penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf d UU PPN 2009, jasa keuangan yang tidak dikenakan PPN meliputi:

  • Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, maupun bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
  • Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
  • Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa: sewa guna usaha dengan hak opsi, anjak piutang, usaha kartu kredit, maupun pembiayaan konsumen;
  • Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; serta
  • Jasa penjaminan.

 

Jasa Asuransi

Menurut UU PPN 2009, jasa asuransi yang tidak dikenakan PPN adalah jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi. Menurut memori penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf e UU PPN 2009, jasa penunjang asuransi seperti jasa keagenan, jasa penilai kerugian asuransi dan jasa konsultansi asuransi, tidak termasuk sebagai jasa asuransi ketiga jenis jasa penunjang asuransi tersebut merupakan jasa yang dikenakan PPN.

 

Jasa Keagamaan

Jasa keagaam yang tidak dikenakan PPN meliputi: jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, serta jasa lainnya di bidang keagamaan.

 

Jasa Pendidikan

Jasa pendidikan yang tidak dikenakan PPN meliputi jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional. Di samping itu, jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah pun, menurut memori penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf g UU PPN 2009, merupakan jasa pendidikan yang tidak dikenakan PPN.

 

Jasa Kesenian & Hiburan

Jasa kesenian dan hiburan meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan. Tidak dikenakannya PPN terhadap jasa ini dikarenakan jasa ini sudah dikenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

 

Jasa Penyiaran

Jasa penyiaran yang tidak dikenakan PPN adalah jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan [Pasal 4A ayat (3) huruf i UU PPN 2009]. Meliputi jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta, yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.

 

Jasa Angkutan Umum

Jasa angkutan umum yang tidak dikenai PPN meliputi jasa angkutan umum di darat maupun jasa angkutan umum di air. Sementara untuk jasa angkutan di udara, yang tidak dikenakan PPN hanyalah jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Khusus untuk jasa angkutan udara dalam negeri (dari bandar udara dalam negeri ke bandar udara dalam negeri lainnya), merupakan jasa yang dikenakan PPN [Pasal 4A ayat (3) huruf j UU PPN 2009]. Baca juga artikel: Angkutan Umum Di Darat dan Angkutan Umum Di Air.

 

Jasa Tenaga Kerja

Jasa tenaga kerja yang tidak dikenakan PPN meliputi [Pasal 4A ayat (3) huruf k UU PPN 2009 dan memori penjelasannya]:

  • Jasa tenaga kerja;
  • Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
  • Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.

 

Jasa Perhotelan

Jasa perhotelan yang tidak dikenakan PPN, menurut memori penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf l UU PPN 2009, terdiri dari: 1) jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan 2) jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.

Salah satu alasan mengapa jasa perhotelan tidak dikenakan PPN adalah karena jasa perhotelan sudah menjadi objek pengenaan Pajak Daerah (Pajak Hotel) sebagaimana dimaksud UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

 

Jasa-Jasa Pemerintah

Jasa-jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, juga termasuk sebagai jasa yang tidak dikenakan PPN [Pasal 4A ayat (3) huruf m UU PPN 2009]. Terkait dengan hal ini, Menteri Keuangan melalui PMK Nomor 82/PMK.03/2012 menjelaskan bahwa jasa yang dimaksud adalah:

  1. Jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
  2. Jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain.

Contoh jasa-jasa yang disediakan oleh pemerintah yang tidak dikenakan PPN adalah: jasa pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB); pemberian Izin Usaha Perdagangan (IUP); pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP); pemberian Hak Paten, pemberian Merk, pemberian Hak Cipta, pembuatan akte kelahiran, pembuatan akte nikah, dan pemberian visa.

Apabila terdapat jasa-jasa selain yang disebutkan tetapi masih memenuhi kriteria dalam butir 2 di atas, terhadap jasa yang disediakan oleh pemerintah itu tetap tidak dikenakan PPN (penegasan SE-38/PJ/2012 tanggal 3 Agustus 2012).

 

Jasa Penyediaan Tempat Parkir

Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan jasa penyediaan tempat parkir adalah jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran [Pasal 4A ayat (3) huruf n UU PPN 2009].

 

Jasa Telepon Umum

Jasa telepon umum yang tidak dikenakan PPN hanyalah jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta [Pasal 4A ayat (3) huruf o UU PPN 2009].

Selain jasa-jasa tersebut di atas, masih ada dua jenis jasa lainnya yang tidak dikenakan PPN, yaitu jasa pengiriman uang dengan wesel pos dan jasa boga atau katering/catering [Pasal 4A ayat (3) huruf p dan huruf q UU PPN 2009].

--ooOoo--

Share

Login to...

Kurs Fiskal Minggu Ini

lazada.co.id