Bagi Anda pengguna browser Mozilla Firefox, untuk dapat Login klik kata “User Name” dan kata “Password” agar dapat mengisi box User Name dan Password.

Tax News Flash

Bagaimana membuat dan mempersiapkan SPT Tahunan PPh untuk WP yang tergolong sebagai WP-UKM..? Baca selengkapnya di sini.

Akuntansi PPh Pasal 23 - Pemberi Jasa

Artikel ini merupakan kelanjutan dari artikel sebelumnya Akuntansi PPh Pasal 23 – Pengguna Jasa. Kali ini akan dibahas mengenai akuntansi dan jurnal PPh Pasal 23 dari sisi pemberi jasa yang dalam hal ini sebagai pihak yang menerima imbalan jasa dan yang dipotong PPh Pasal 23 oleh si pengguna jasa.

 

Ketentuan Umum

PPh Pasal 23 pada prinsipnya adalah uang muka atau kredit PPh bagi pihak yang dipotong PPh. Selama si pemberi jasa bisa memperoleh Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dari pihak pengguna jasa (yang melakukan pemotongan PPh), maka PPh Pasal 23 yang sudah dipotong tersebut dapat diklaim atau direstitusikan (baca: dikreditkan) di SPT Tahunan PPh.

Karena merupakan uang muka PPh dan nantinya dapat pula diklaim untuk direstitusi atau dikreditkan di SPT Tahunan PPh, maka PPh Pasal 23 yang dipotong tersebut sejatinya merupakan piutang kepada negara. Itulah mengapa PPh Pasal 23 yang sudah dipotong oleh pihak lain dicatat dalam jurnal pembukuan pada sisi sebelah debit.

 

Ilustrasi Transaksi

Untuk memperjelas pembahasan, ilustrasi transaksi yang akan digunakan adalah transaksi pemberian jasa pembuatan dan penayangan iklan yang sama dengan ilustrasi pada artikel sebelumnya (Akuntansi PPh Pasal 23 – Pengguna Jasa).

Misalkan terjadi transaksi antara PT ABC (sebagai pengguna jasa) dengan PT XYZ (pemberi jasa) untuk pekerjaan pembuatan dan penayangan iklan di televisi, dengan nilai kontrak Rp 100.000.000,00 belum termasuk PPN dan dengan rincian sebagai berikut:

  • biaya pembuatan design iklan Rp 10.000.000,00;
  • biaya pembuatan materi iklan Rp 30.000.000,00;
  • biaya pemasangan iklan di televisi Rp 50.000.000,00; dan
  • fee untuk PT XYZ Rp 10.000.000,00.

Untuk pembuatan design iklan, PT XYZ ternyata tidak melakukannya sendiri melainkan men-subkon-kan pekerjaan tersebut kepada perusahaan design multimedia. Sedangkan untuk pembuatan materi iklannya di-subkon-kan kepada sebuah production house. Penayangan iklan dilakukan dalam sebuah stasiun televisi swasta di Indonesia.

 

Pembebanan Biaya Pembuatan dan Penayangan Iklan

Dalam rangka pembuatan materi iklan yang akan ditayangkan, pastinya PT XYZ akan mengeluarkan biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan itu. Apalagi pekerjaan itu semuanya dilakukan oleh pihak ketiga (designer, production house, dan stasiun televisi). Dan pada saat semua biaya-biaya itu terjadi, PT XYZ bisa mencatatnya dengan jurnal seperti berikut:

Jurnal Saat Menagih ke PT ABC

Jurnal atau pencatatan yang dibuat oleh PT XYZ saat menyampaikan tagihan kepada PT ABC pasti dibuat seperti berikut (asumsi penagihan atau invoice dan Faktur Pajak disampaikan pada tanggal 27 Oktober 2012):

Jurnal yang dibuat pada saat menyampaikan tagihan belum memasukkan akun PPh Pasal 23. Sebab faktanya pada saat ini memang belum ada pemotongan PPh Pasal 23 dan PT XYZ belum menerima Bukti Pemotongan PPh Pasal 23. Sedangkan jumlah PPN Pajak Keluaran (akun VAT-Out) dihitung 10% dari total tagihan (akun Piutang) Rp 100.000.000,00.

 

Reimbursable Items

Apabila PT XYZ menggunakan kedua jurnal tersebut di atas, maka jangan salahkan PT ABC jika mereka memotong PPh Pasal 23 dari jumlah total Rp 100.000.000,00. Seperti sudah dijelaskan dalam artikel sebelumnya (lihat Akuntansi PPh Pasal 23 – Pengguna Jasa), PT ABC diperkenankan untuk memotong PPh Pasal 23 hanya dari fee-nya saja jika PT XYZ memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh SE-53/PJ/2009 tanggal 25 Mei 2009.

Merujuk kepada SE tersebut, berarti pada saat menyampaikan tagihan kepada PT ABC, dokumen-dokumen yang harus dilampirkan antara lain:

  1. invoice, Faktur Pajak, dan bukti pembayaran dari/ke designer iklan;
  2. invoice, Faktur Pajak, dan bukti pembayaran dari/ke pembuat production house;
  3. invoice, Faktur Pajak, dan bukti pembayaran dari/ke stasiun TV.

Di samping itu, hal lain yang perlu diperhatikan oleh PT XYZ pada saat menyampaikan tagihan kepada PT ABC adalah dokumen penagihannya. Dalam hal ini, dokumen untuk menagih reimbursable items (penggantian biaya design, production house, dan stasiun TV) sebaiknya dibuat terpisah dengan dokumen untuk menagih fee.

  • Untuk menagih reimbursable items, dokumen yang digunakan sebaiknya berupa debit note atau credit note (bukan invoice atau faktur penjualan);
  • Invoice hanya digunakan untuk menagih nilai fee yang disepakati yaitu Rp 10.000.000,00 ditambah PPN sebesar Rp 1.000.000,00 (atau 10% dari fee) disertai dengan Faktur Pajak sebesar Rp 1.000.000,00 atau dari fee-nya saja.

Bahkan sedapat mungkin jurnal yang dibuat pada saat terjadinya pengeluaran biaya design, pembuatan materi iklan ke production house, dan penayangan iklan ke stasiun TV, dibuat berbeda seperti berikut:

Kemudian saat menyampaikan tagihan atas fee/komisi dan reimbursement, jurnal yang dibuat oleh PT XYZ adalah seperti berikut:

Kendala di Lapangan Praktik

Cukup merepotkan memang jika PT XYZ ingin mengikuti ‘kemauan’ SE-53/PJ/2009. Apalagi dalam praktiknya juga tidak mudah untuk dilaksanakan. Misalnya mengenai dokumen-dokumen dari stasiun TV yang harus diserahkan kepada PT ABC, apakah bisa dokumen dari stasiun TV itu dibuat secara terpisah satu per satu untuk masing-masing customer PT XYZ?

Dalam praktiknya sering kali pemberi jasa seperti PT XYZ mendaftarkan sekian banyak iklan dari sekian banyak customer-nya ke satu stasiun TV. Dalam hal ini bersediakan stasiun TV membuat tagihan secara terpisah untuk masing-masing customer PT XYA? Tidak. Lebih sering stasiun TV hanya mau membuat satu tagihan langsung kepada PT XYZ secara ‘gelondongan’ untuk seluruh iklan yang didaftarkan PT XYZ. Begitu pun dengan Faktur Pajaknya, di mana stasiun TV atau pihak ketiga lainnya biasanya tidak mau direpotkan untuk memisah satu Faktur Pajak untuk satu customer PT XYZ.

Di samping alasan tersebut, alasan lain yang membuat pemberi jasa seperti PT XYZ tidak bersedia untuk memberikan dokumen asli dari pihak ketiga adalah karena urusan ‘dapur’ usaha. Artinya mereka (PT XYZ) tidak ingin ‘dapur’ usahanya jadi terbuka lebar sehingga pihak lain dapat melihat dengan jelas berapa margin yang mereka dapatkan.

 

Kendala Pemotongan PPh Pasal 23

Kendala lain yang sering muncul jika ingin menggunakan jurnal Alternatif 2 adalah mengenai pemotongan PPh Pasal 23, khususnya untuk biaya pembuatan design iklan, biaya pembuatan materi iklan dan biaya penayangan iklan di TV.

Secara normatif, pihak yang wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23 terhadap ketiga biaya tersebut adalah PT ABC. Sebab merekalah penanggung beban yang sebenarnya. Akan tetapi, jika PT ABC baru melakukan pemotongan PPh pada saat menerima tagihan reimbursement dari PT XYZ, dikhawatirkan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut dianggap terlambat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU PPh, PPh Pasal 23 atas ketiga biaya tersebut seharusnya dipotong pada saat terjadinya pembayaran atau saat pengakuan biaya/utang, peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu. Artinya, menurut UU PPh, saat terutangnya PPh Pasal 23 dalam konteks ini adalah pada saat terjadinya pembayaran (di bulan Agustus 2012). Jika PT ABC baru melakukan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 di bulan Oktober 2012 (saat menerima tagihan reimbursement dari PT XYZ), maka pemotongan dan pemotongan PPh itu bisa dianggap terlambat dan PT ABC berisiko dikenai sanksi perpajakan karena dianggap terlambat menyetor PPh Pasal 23.

Kendala pemotongan PPh Pasal 23 ini sebenarnya bisa diatasi dengan cara ada kerja sama dari PT XYZ (selaku pihak yang membayarkan ke pihak ketiga). PT XYZ bisa saja memberikan bantukan kepada PT ABC untuk melaksanakan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 tersebut tepat pada bulan atau masa pajak Agustus 2012. Pada saat melakukan pemotongan maupun penyetoran PPh Pasal 23, nama dan identitas pemotong PPh baik di Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 maupun SSP penyetorannya menggunakan nama dan identitas PT ABC. Bersediakah PT XYZ...?

--ooOoo--

Share

Kurs Fiskal Minggu Ini

lazada.co.id